TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik, Rocky Gerung mengometari adanya jabatan Menteri Koordinator (Menko) dalam susunan Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sedangkan Menko bertugas untuk mengkoordinasi, menyinkronkan sejumlah kementerian dalam bidang tertentu.

Dilansir TribunWow.com melalui channel YouTube Rocky Gerung Official, Rocky Gerung menilai bahwa presiden tidak ingin langsung bertanggung jawab dengan kebijakan menterinya.

• Selain Mahfud MD, Rocky Gerung Juga Kritik Penunjukkan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud: Itu Bahaya

"Itu menandakkan presiden enggak mau bertanggung jawab langsung kesalahan kebijakan menterinya karena itu dia kasih buffer itu, kasih bemperlah kalau enggak buat nanti diveto tuh," jelas Rocky Gerung.

Namun, adanya kebijakan tersebut bisa saja disalahgunakan oleh menterinya.

"Akibatnya nanti si menteri ini akan, biasa begitu dapat hak yang melampaui kewenangannya dia juga akan menggunakan itu melampaui kepentingan administrasi atau birokrasi dia akan pakai itu menghasilkan politik baru," ungkapnya.

Lantas, Rocky Gerung menyinggung jabatan kini yang dipegang oleh Mahfud MD dan Prabowo Subianto.

Mahfud MD sebagaimana diketahui merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM yang baru.

Sedangkan, Prabowo Subianto merupakan Menteri Pertahanan.

Di mana bidang pertahanan masih di bawah tanggung jawab Menteri Politik Hukum dan HAM.

"Bayangkan, kalau menteri Menkopolhukam memveto Prabowo, pers akan tangkap itu veto teknokratis atau politis karena antara Prabowo dan Mahfud ada sejarah konflik politik dari periode yang lalu," singgung Rocky Gerung.

Sehingga, Rocky Gerung menilai kewenangan Menko bisa memunculkan masalah baru.

"Jadi enggak ada veto administrasi atau veto kebijakan, itu veto politis itu berbahaya karena akan merambat ke mana-mana."

"Jadi isu itu akan digoreng bahwa ada persaingan profil, persaingan arogansi, antara menteri dan menkonya," ujar Rocky Gerung.

• Rocky Gerung Ungkap Prabowo Subianto Nantinya Bersitegang dengan Kementerian Keuangan, Ini Alasannya

Lihat videonya sejak menit ke-5:25:

Rocky Gerung juga menilai masuknya Prabowo Subianto tidak membawa perubahan signifikan dalam Kabinet Jokowi.

"Nggak ada yang signifikan, karena keputusannya pasti keputusan sidang kabinet kan."

"Jadi apapun yang diusulkan oleh Prabowo kalkulasi ekonominya akan diperiksa oleh Menteri Keuangan, kesehatan nggak," jekas Rocky Gerung.

Misalnya saja Prabowo Subianto akan mendatangkan alat tempur seperti yang diisukan mungkin hal itu juga tak begitu saja terjadi.

Pasalnya, APBN Kementerian Pertahanan juga terbatas.

"Secara anggaran proposal pertahanan yang sekarag diagungkan publik bahwa ada usulan untuk mendatangkan beberapa peralatan alat tempur mutakhir ya boleh saja tapi APBN kan ada batasnya," ujar Rocky Gerung.

Jadi akan ada lagi semacam ketegangan antara Departemen Pertahanan, Departemen Keuangan.

Hal itu seperti saat adanya ketegangan antara Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang sempat dinaungi BJ Habibie.

"Sama dulu zaman, jaman Pak Habibie kan begitu. Karena Pak Habibie memegang industri strategis maka Habibie berhak untuk minta anggaran sebesar apapun."

"Pada waktu itu kita tahu, teknolog di bawah pimpinan Pak Habibie dianggap oleh teknorat di bawah pimpinan Widjojo ekonom UI menganggap bahwa seluruh proposal Habibie bagus, tapi secara anggaran enggak kuat maka bertentangan antara teknokrat-teknokrat," jelas Rocky Gerung.

• Kritisi 2 Menteri Jokowi, Menag dan Menkopolhukam Mahfud MD, Rocky Gerung: Bukan Nakut-nakuti Orang

Sehingga, Rocky Gerung menilai nantinya akan kembali ada ketegangan dengan Kementerian Keuangan.

Mengingat Prabowo Subianto akan berusaha semaksimal mungkin demi kemajuan Pertahanan.

"Hal yang sama juga bakal terjadi di Kabinet hari ini, karena Prabowo akan berupaya memaksimalkan kehadirannya di bidang dan pengetahuannya di bidang pertahanan maka harus tersedia anggaran," kata Rocky Gerung. (TribunWow.com/Mariah Gipty)