TRIBUNWOW.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menanggapi polemik mengenai RAPBD DKI Jakarta 2020, Kamis (31/10/2019).

Dikutip dari program Apa Kabar Indonesia Malam di TvOne, Djarot beranggapan kalau sistem yang bermasalah harus dibenahi.

Djarot tampak menyinggung soal pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut ada kesalahan pada sistem.

"Kalau sistemnya tidak smart, ya dibikin lebih smart dong, saya tahu Pak Anies orang yang smart," ujarnya.

Djarot berpendapat, secanggih apapun sistemnya itu tergantung pada manusia yang memanfaaatkannya.

"Se-smart apapun sistemnya, tapi kalau orang yang memanfaatkan sistem itu tidak smart, ya akhirnya berantakan," ujarnya.

• Dari Lem Aibon Rp 82 Miliar hingga Bolpoin Rp 123,8 Miliar, Inilah Temuan PSI dalam APBD DKI Jakarta

Menurutnya, publik harus berterima kasih pada pihak yang menemukan kejanggalan ini.

Dengan ditemukannya kejanggalan-kejanggalan pada rancangan ini, maka akan ada penyempurnaan pada mekanisme.

"Mari kita perbaiki bersama-sama," tambahnya.

Ia lalu meruntut lagi tentang rancangan sistem tersebut.

"Sistem ini dirancang sampai ke satuan tiga dan kita ingin ada transparansi," kata Djarot.

"E-Budgeting itu kuncinya adalah supaya anggaran yang disusun oleh pemprov itu betul-betul diketahui oleh publik."

Satuan tiga merupakan sistem yang digunakan agar dapat mengetahui harga barang tersebut dapat di mark up atau tidak.

Dengan cara tersebut maka pemerintah dapat menekan angka korupsi atau hal-hal yang tidak perlu.

Djarot juga menyatakan dengan adanya satuan tiga maka akan menguntungkan DPRD.

"Kalau seumpama DPRD tahu sampai detail, sampai satuan tiga, itu malah menguntungkan dong," ungkap Djarot.

"Sambil dia meng-crosscheck apakah anggaran-anggaran itu sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat, dan apakah tepat digunakan."

Ia lalu mencontohkan anggaran yang sering disalahgunakan, yaitu anggaran untuk pembelian barang habis pakai.

"Sekarang kan yang lagi dipersoalkan (barang) habis pakai semua itu, kayak bolpoin tadi saya dengarin, sampai Rp 128 miliar, ya bikin aja pabriknya sekalian," kata Djarot

"Itulah yang sebenarnya diinginkan bahwa sistem ini dengan cara tersebut bisa mengetahui, sehingga tidak ada lagi dana siluman."

"Dengan cara seperti ini kita bisa mengetahui kok sebetulnya, siapa yang menginput, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memverifikasi," tambahnya.

• Soroti Anggaran Bolpoin Sebesar Rp 123,8 M, PSI Desak Anies Blak-blakan Mengenai APBD DKI 2020

Djarot menuturkan pada saat dirinya dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat, setiap SKPD harus memaparkan rancangan anggaran.

Menurutnya, itu merupakan tanggung jawab mereka kala itu.

Supaya tidak ada pemborosan sekecil apapun.

Itu alasan mengapa Ahok sangat tegas dalam penggunaan anggaran.

Mereka juga tak segan menonaktifkan oknum yang sengaja memasukkan dana siluman.

Saksikan videonya mulai menit 01.00

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)