TRIBUNWOW.COM - Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan, (Menkopolhukam) Mahfud MD melakukan kunjungan kerja pertamanya.

Mahfud MD melakukan kunjungan kerja pertamanya di Pontianak, Kalimantan Barat.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV pada Minggu (27/10/2019), Mahfud MD menyinggung masalah separatisme.

• Mahfud MD jadi Menko Polhukam, Haris Azhar Sebut Mahfud Ada di Kabinet Jokowi untuk Bangun Image

Mahfud MD menilai bahwa separatisme jauh lebih berbahaya dari radikalisme.

Radikalisme dinilai sebagai gerakan yang mengubah tatanan secara kasar tatanan yang sudah disepakati.

Selain itu, radikalisme juga dinilai gerakan yang ingin mengubah sistem dengan mengedepankan permusuhan tanpa prosedur kenegaraan.

Mahfud MD lantas meminta agar masyarakat tidak salah mengartikan radikalisme.

Kendati demikian, separatisme dianggap lebih berbahaya dari radikalisme.

"Separatis sikat! Separatis itu lebih tinggi dari radikal. Itu sudah tindakan melawan secara nyata," kata Mahfud MD.

"Kalau radikal itu masih bisa dalam bentuk diskusi-diskusi," sambungnya.

Bahkan menurutnya, separatisme harus ditumpas.

Sedangkan, gerakan tersebut berusaha mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia.

"Kalau sudah dibilang dalam separatis itu artinya lebih tinggi dari radikal, karena apa separatis itu artinya ditumpas," jelas menteri yang juga pakar tata hukum negara ini.

• Dipilih Jokowi Jadi Menkopolhukam, Mahfud MD Langsung Adakan Rapat Minggu Depan

Sementara itu, Mahfud MD sendiri resmi dilantik menjadi Menkopolhukam menggantikan Wiranto pada Rabu (30/10/2019). 

Kendati demikian, Mahfud MD yang juga bertugas membantu presiden dalam menangani masalah HAM masih belum mendapat kepercayaan secara pasti.

Aktivis HAM, Haris Azhar mengatakan tidak ada yang segar di dalam Kabinet Jokowi kali ini untuk menyelesaikan masalah HAM di Indonesia.

"Enggak, enggak ada yang segar," ujar Haris Azhar.

Selanjutnya, saat ditanya mengenai adanya Mahfud MD di kabinet Jokowi, Haris Azhar menuturkan bahwa Mahfud MD ada untuk menyelesaikan wacana hukum di Istana.

"Mahfud MD, kalau emang menurut saya mohon maaf, saya mau bilang bahwa dia sering, membantu presiden untuk mengclearkan wacana soal hukum yang ada di Istana," ucap Haris Azhar.

Kemudian, Presenter Fristian Griec pun bertanya apakah masalah HAM tidak akan selesai pada masa pemerintahan Jokowi walaupun ada Mahfud MD.

"Jadi masalah HAM penegakkan hukum, tidak akan selesai dengan kabinet baru ini?," tanya Fristian Griec.

"Enggak, tapi yang dibeli dari Mahfud MD adalah profilnya, kapasitasnya, teorinya dan narasinya, logika penuturanya baik," ucap Haris Azhar.

"Dan dia accept stabilitasnya di publik juga cukup tinggi. Jadi menurut saya Pak Mahfud tugasnya itu, lanjutnya.

• Aktivis HAM Soroti Pelantikan Jokowi, Sebut Pengawalan Kini Berlebihan, Bandingkan dengan 2014

Haris Azhar menjelaskan bahwa Mahfud MD ada di kabinet Jokowi untuk membangun sebuah image yang baik.

"Jadi membangun image, substansinya tidak ada, ya kedepan mungkin untuk yang aman-aman disekitarnya pemerintahan ini oke," terang Haris Azhar.

"Tapi kan yang disekitaran pemerintahan tambah luas kan, setengahnya 02, itu juga pindah ke 01," sambungnya.

Lihat video selengkapnya pada menit ke 01.45: