TRIBUNWOW.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih dibayangi anggapan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada tragedi 1998.

Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyebut kini Prabowo harus bisa membuktikan bahwa anggapan tersebut salah.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut diungkapkan Connie dalam tayangan 'Sapa Indonesia Pagi' unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Kamis (24/10/2019).

• Yakini Pelanggaran HAM Tak Selesai di Era Jokowi, Haris Azhar: Kemarin Ada Wiranto, Sekarang Prabowo

Connie menyebut Prabowo memiliki banyak PR ketika ia diangkat menjadi Menhan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di antaranya adalah tugas Prabowo untuk membuktikan bahwa ia tak seperti yang dituduhkan oleh sebagian masyarakat.

"Menurut saya banyak hal yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo dan inilah kesempatannya," kata Connie.

Di antara tuduhan kepada Prabowo adalah sosoknya yang disebut mendukung radikalisme dan pelanggar HAM 98.

"Misalnya pembuktian, bahwa misalnya beliau tuh dianggap sebagai dikaitkan dengan radikalis," kata Connie.

• Sebut Ada 4 Hal Kontroversial dari Sosok Prabowo, Pengamat Militer: Menko Polhukam Lebih Tepat

"Ini kan membuktikan bahwa 'Saya akan membuktikan bahwa saya tidak terlibat radikalis'," sambungnya.

"Membuktikan bahwa di tahun 98 dianggap dia pelanggar HAM atau apapun, harus ada pembuktian bahwa beliau tidak melanggar HAM," terang Connie.

Selain itu, ada juga opini miring tentang Prabowo yang disebut-sebut sulit untuk diajak kerjasama dengan kemampuan manajemen yang buruk.

"Apalagi anggapan juga misalnya beliau tidak bisa diajak bekerjasama atau secara manajemen agak lemah," tambah Connie.

Connie berpendapat Prabowo juga harus bisa membuktikan dengan kemampuan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.

"Dibuktikan, dia harus bisa mengubah dan sehingga bisa melakukan kerjasama antara kementerian dan lembaga," kata Connie.

• Jadi Menhan, Prabowo Subianto Akui Dapat Peringatan dari Ryamizard: Tanpa Itu, Negara Sangat Repot

Dari banyak PR tersebut, posisi Prabowo kini disebut tidak mudah, mengingat ia sempat menjadi calon presiden dan menjadi rival Jokowi.

"Jadi menurut saya tidak mudah, dari posisi capres yang di atas itu tiba-tiba terjun bebas ke bawah menjadi Menteri Pertahanan," ujar Connie.

Sebagai Menhan, Prabowo juga mengemban tugas untuk merealisasikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Nawacita itu memerintahkan kita hadir di dua samudera kekuatan kita," kata Connie.

Untuk itu, Prabowo harus bisa menyatukan unsur Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara.

Dengan demikian, Prabowo dituntut untuk memiliki kemampuan diplomasi pertahanan yang mumpuni.

• Kaget Prabowo Jadi Menteri, Pengamat Politik: Banyak Netizen Pendukung Dia yang Kecewa

"Itu artinya memerlukan juga sebuah defense diplomacy yang hebat," kata Connie.

Prabowo harus bisa berpikir maju ke depan dengan berbagai inovasi seperti yang digaungkan Jokowi.

"Enggak serta merta cuma ngobrol-ngobrol saja, tapi misalnya bisa enggak kita kerjasama bikin kapal induk, bisa enggak kita kerjasama bikin kapal selam bertenaga nuklir," terang Connie.

"Kita harus sudah berpikirnya ke arah sana," imbuhnya.

Indonesia saat ini sudah tak mungkin melakukan hal-hal pertahanan yang sifatnya kuno.

• Sosok Wahyu Sakti Trenggono, Jual 7 Kambing demi Bayar Kuliah Rp 22 Ribu, Kini Jadi Wakil Prabowo

"Sudah enggak bisa konvensional yang bikin cuma kapal cepat, kayak gitu, sudah enggak bisa," ujar Connie.

Kini kinerja Prabowo ditunggu-tunggu sebagai pembuktian bahwa dirinya memang mampu untuk mengemban tugas negara.

"Jadi sekarang yang kita tunggu sebenarnya Beliau duduk di sana, segera dibuat roadmap menjadi negara poros maritim dunia tadi, poros dirgantara, poros permukaan, dan poros dunia maya, karena ancaman sekarang sudah siber," tuturnya.

Berikut video lengkapnya (menit ke-1.25):

(TribunWow.com/Ifa Nabila)