TRIBUNWOW.COM - Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah mengungkapkan bahwa Aliansi BEM di seluruh Indonesia siap menggelar aksi unjuk rasa lagi di depan Gedung DPR pada Senin (30/9/2019) mendatang.

Dinno mengatakan bahwa para mahasiswa masih mengonsolidasikan aksi apa yang akan dilakukan pada tanggal 30 nanti, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Minggu (29/9/2019). 

"Memang, ini lagi proses konsolidasi untuk kawan-kawan BEM aliansi mahasiswa seluruh Indonesia." jelas Dinno saat dihubungi pada Sabtu (28/9/2019).

"Kita lagi proses konsolidasi untuk tanggal 30 akan seperti apa, apakah turun aksi ke DPR atau ada cara lainnya," sambungnya.

• Menristekdikti Ancam Beri Sanksi Jika Mahasiswa Diizinkan Demo, Rektor Unmul: Kami Tak Bisa Melarang

Ia menuturkan aksi unjuk rasa pada Senin itu bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR periode ini.

Maka dari itu para mahasiswa akan melakukan pengawalan dan tetap menyampaikan aspirasinya terkait penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan juga Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK).

"Tuntutan kami sama kayak kemarin iya, kita menolak RUU bermasalah dan kita tetap menolak UU KPK yang telah disahkan," ungkap Dinno.

Ia mengungkapkan harapanya bahwa aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR akan memberikan tekanan psikologi bagi DPR dan pemerintah.

Pemerintah pun akan segera membuat keputusan untuk mengenai Perppu untuk mencabut UU KPK.

"Mungkin dengan kita turun ke jalan lagi itu akan menjadi suatu tekanan psikologi untuk pemerintah untuk segera mengambil keputusan apakah Perppu akan segera diputuskan atau tidak," ujar Dinno.

• Mahasiswa Unibos Terlindas Kendaraan Taktis Polisi saat Demo, Begini Kondisinya

Sementara itu, diketahui bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hendak bertemu dengan perwakilan mahasiswa yang dalam beberapa hari terakhir terus melakukan aksi demo, dikutip dari Kompas.com.

Diketahui bahwa pertemuan tersebut seharusnya digelar pada Jumat (26/9/2019) lalu.

"Besok (Jumat), kami akan bertemu dengan para mahasiswa terutama dari BEM," kata Jokowi seusai bertemu sejumlah tokoh di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (26/9/2019).

Aliansi BEM seluruh Indonesia megatakan, bersedia bertemu dengan presiden apabila pertemuan digelar secara terbuka alias dapat disaksikan langsung masyarakat.

Namun sayangnya pertemuan tersebut batal, pihak istana membantah batalnya pertemuan tersebut lantaran syarat yang diminta oleh mahasiswa.

Diketahui bahwa ketua BEM Universitas Sriwijaya (UNSRI), Ni' MATUL Hakiki Awan mengungkapkan pihaknya tidak mau menghadiri undangan Jokowi.

Awan mengatakan pihaknya hanya ingin Presiden Indonesia memenuhi tuntutan mahasiswa mengenai undang undang yang bermasalah.

• Potret Selebgram Awkarin Lakukan Aksi Bersih-bersih Sampah Sisa Demo Mahasiswa

"Kalau kami bukan ingin diundang. Kami ingin ada yang diubah dari UU yang bermasalah itu dan kami akan konsisten," kata Awan dalam acara Kompas TV "Gerakan Gen Z, Wajah Baru Demokrasi", Sabtu (28/9/2019).

Ia menuturkan mahasiswa di daerah akan terus menggelar unjuk rasa sama seperti mahasiswa di Jakarta hingga pemerintahan mengambil tindakan terkait RKHUP dan juga RUU KPK.

"Kalau kami akan turun sampai yang kami inginkan dituruti," jelas Awan.

Sedangkan, Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Abdul Basit menuturkan bahwa tuntutan mahasiswa sudah jelas meminta presiden untuk menerbitkan Perppu UU KPK.

Abdul juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus menyampaikan aspirasi masayarakat dengan menggelar aksi protes.

"Kita akan terus turun karena apa? Karena sebagai mahasiswa, social control pemerintah," ungkap Abdul.

"Sampai kapan pun itu, baik itu kita dituduh sebagai kerumunan yang ditunggangi, kita akan terus turun," sambungnya.

 (TribunWow.com/Desi Intan)