Bencana Kabut Asap Karhutla

Jaringan Penyelamat Hutan Riau Sudah Bekerja selama 17 Tahun, Karni Ilyas Beri Sindiran Berikut

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Momen menarik terjadi saat acara'Indonesia Lawyers Club' pada Selasa (17/9/2019).

TRIBUNWOW.COM - Momen menarik terjadi saat acara 'Indonesia Lawyers Club' pada Selasa (17/9/2019).

Koordinator dari JIKALAHARI (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau), Made Ali sempat disindir oleh sang presenter, Karni Ilyas.

Dilansir oleh TribunWow.com, hal itu terjadi ketika Made Ali memperkenalkan diri sebelum memberikan pertanyaan.

Awalnya, Karni Ilyas mempersilahkan untuk Made Ali memperkenalkan diri.

Karni Ilyas bertanya apa itu sebenarnya JIKALAHARI.

"Made Ali dari JIKALAHARI, apa itu JIKALAHARI?," tanya Karni Ilyas dikutip dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club pada Rabu (19/9/2019).

Fakta Kabut Asap di Lokasi Ibu Kota Baru, Rencana Bangun Bendungan hingga Tak Berpotensi Karhutla

"'Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau'," jawab Made Ali.

Made Ali menjelaskan organisasi tersebut sudah tujuh belas tahun menjaga hutan Riau.

Mendengar hal tersebut, Karni Ilyas menyinggung bahwa hutan di Riau juga masih terbakar hingga kini.

"Khusus Riau?," tanya Karni Ilyas kemudian.

"Sudah 17 tahun," tambah Made Ali.

"Tapi enggak selamat-selamat juga," singgung Karni Ilyas.

Sedangkan Made Ali hanya bisa tertawa cukup keras.

Lalu, ia tak menjawab singgungan tersebut dan memilih untuk menyampaikan materi.

Made Ali mengungkapkan, ada sekitar 378 lahan Sawit ilegal di Riau.

Di ILC Fadli Zon Bandingkan Marah Soeharto dan Jokowi: Pak Harto Ngomong Gebuk, Langsung Stabil

"Terima kasih, pertama saya mau menanggapi dulu. Ada 378 Pak Karni sawit ilegal di Provinsi itu dalam kawasan hutan," ucap Made Ali.

Kemudian Made Ali secara terang-terangan bertanya-tanya apakah ada lahan milik anggota GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) yang tumbuh di kawasan hutan lindung.

Sehingga, Made Ali meminta GAPKI untuk menyelidiki adakah anggota GAPKI yang berlaku tidak benar.

"Itu apakah 378 itu ada anggota GAPKI. Itu dulu yang harus dikerjakan GAPKI. 378 dalam kawasan hutan," ujar Made Ali.

Mendengar itu, Karni Ilyas langsung bertanya dari mana Made Ali bisa bertanya demikian.

"Apakah Anda punya bukti ada yang jadi anggota GAPKI. Kalau Anda tanya gitu, kalau saya jadi GAPKI enggak ada," sela Karni Ilyas.

Made Ali kemudian menolak Karni Ilyas menginterupsi pernyataannya.

"Tunggu dulu pak jangan diini," protes Made Ali sambil tertawa.

Kemudian, Ali mengakui bahwa kelapa sawit memang hal penting bagi ekonomi Indonesia.

Namun, ia menyanyangkan jika ada ekonomi Indonesia yang dihasilkan dari perbuatan yang tidak benar, yakni adanya penanaman lahan kelapa sawit di kawasan hutan lindung.

Sebut KPK Sudah Bongkar Mafia Pelaku Karhutla, Made Ali di ILC: Ini Prestasi KPK Paling Hebat

"Ada 378. Lalu kedua apakah sawit berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Iya."

"Tapi harus dipilah ini untuk Pak Doni. Dipilah kalau sawit dalam kawasan hutan ilegal gitu yah terlibat kejahatan itu juga harus diperhitungkan," ungkapnya.

Made Ali mengungkapkan, jangan mentang-mentang kelapa sawit dibutuhkan oleh Indonesia, sejumlah pihak bisa seenaknya.

"Kita kan maunya sawit bersih, clean and clear. Jadi jangan digabung antara sawit yang mengandung unsur kejahatan dengan sawit yang bersih ini kan seolah-olah jangan sampai perekonimian kita sawit illegal kita jadikan pondasi perekonimian kita," papar Made Ali. 

Lihat video dari mulai menit awal:

Made Ali Beberkan Posko Layanan Kesehatan Gratis Karhutla Baru Dibuka saat Jokowi Mau Datang

Mulanya ia menuturkan bahwa fakta terkait karhutla di tahun 2015 dan 2019 serupa.

"Ini kritikan buat kita semua sesungguhnya, pertama 2015 dan 2019 itu faktanya karhutla terjadi di luar kawasan hutan dan dalam kawasan hutan. Di atas lahan gambut maupun di mineral, 2015 terjadi, 2019 terjadi lagi," ujar Made, Selasa (17/9/2019).

Ia kemudian mengkritik bahwa para bupati dan gubuernur terlalu sibuk mengurusi untuk memadamkan api.

Sehingga lupa mengenai kabut asap yang membuat masyarakatnya terkena ISPA.

"Dan yang kedua ini yang paling parah, 2019 dan 2015 asap datang tapi satgas karhutla, Gubernur Riau, para gubernur dan bupati sibuk padamkan api melupakan rakyatnya yang terkena kabut asap," ungkapnya.

"Gitu ya, 2019 itu 2 bulan kami warga Riau kena asap. Tapi Bapak-bapak ini hanya sibuk padamkan api, lupa dengan rakyatnya," kata Made.

"Jadi ada dua peristiwa ada asap dan karhutla. Jadi api dia padamkan serius tapi asapnya kita kena," sebutnya kecewa.

• 3 Ironi Karhutla Versi Fadli Zon di ILC, Sindir Gugatan Warga ke Jokowi hingga Blokade POF di Eropa

Ia lalu menyebutkan dalam seminggu kemudian, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan datang, layanan kesehatan gratis baru di buka untuk warga.

"Nah baru sekitar kurang dari seminggu gubernur Riau itu presiden mau datang dia baru membuka posko gratis di seluruh puskesmas agar warga bisa akses."

"Tapi ada lagi kelemahannya, masker yang dikasih sama seperti 2015, masker yang rekomendasi tidak layak. Harusnya (masker) N95, 2015 dan 2019 faktanya hampir sama," sebutnya lagi.

Sedangkan fakta yang ia bongkar lainnya berkaitan dengan hubungan pemerintah daerah dengan koorporasi yang menjadi pelaku karhutla.

"Nah di 2019 ada fakta menarik, kenapa bupati tidak mau dirapat Pak? (Tahun) 2020 ada 8 kabupaten yang mau Pilkada di Riau," ungkap Made.

Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKA LA HA RI), Made Ali membeberkan ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pelaku dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Selasa (17/9/2019). (Capture Indonesia Lawyers Club)

Ia menyebut bahwa para petinggi membutuhkan koorporasi untuk menjadi sumber pendanaanya.

"Jadi dari mana dia akan dapat duit kalau dia keras dengan korporasi, kalau dia keras dengan ini maka sumber pendanaannya akan sulit," sebutnya.

"Ada fakta menarik, 2008 waktu KPK mau membongkar kasus korupsi kehutanan, bupati terpidana Tengku Azmun Jaafar dia mau naik periode ke dua, dia bikin ijin (korporasi yang membakar lahan), uang itu memang untuk naik di periode kedua. Itu ada semua di putusan (pengadilan) korupsi."

• Fakta Kabut Asap di Lokasi Ibu Kota Baru, Rencana Bangun Bendungan hingga Tak Berpotensi Karhutla

"Pak Karni, 2020 akan pilkada jadi jangan heran mereka tidak akan datang," paparnya kepada Karni Ilyas.

"Jadi sekarang lagi bebas bakar hutan di Riau?," tanya Karni Ilyas.

"Iya, karena ada penelitian dari teman-teman kalau mau Pilkada hotspot naik. Jadi perlu dicermati," pungkasnya.

Lihat videonya dari menit ke 7.38:

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Roifah)