TRIBUNWOW.COM - Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKA LAHARI), Made Ali menuturkan bahwa di masa akan pemilihan kepala daerah (Pilkada) banyak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi.

Dilansir TribunWow.com, hal ini diungkapkan Made Ali saat menjadi narasumber program Indonesia Lawyers Club (ILC), yang diunggah dalam saluran YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (17/9/2019).

Mulanya ia membahas mengenai hubungan pemerintah daerah dengan korporasi yang menjadi pelaku karhutla.

• Di ILC, Fadli Zon Sindir Jokowi yang Marah-marah soal Karhutla tapi Tak Ada Hasil: Weak Leadership

Ia mengatakan ada alasan jika para bupati tidak bersedia datang membahas mengenai karhutla.

"Nah di 2019 ada fakta menarik, kenapa bupati tidak mau dirapat (datang) pak? (Tahun) 2020 ada 8 kabupaten yang mau Pilkada di Riau," ungkap Made.

Ia menyebut bahwa para petinggi membutuhkan korporasi untuk menjadi sumber pendanaanya.

"Jadi dari mana dia akan dapat duit kalau dia (menantang) keras korporasi, kalau dia keras dengan ini maka sumber pendanaannya akan sulit," sebutnya.

Made kemudian menuturkan bahwa di tahun 2008 Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar sebagai tersangka kasus korupsi kehutanan.

Dalam penyelidikan, KPK menemukan bahwa uang hasil korupsi dari meloloskan perizinan korporasi tersebut dipakai untuk maju dalam pilkada periode kedua.

"Ada fakta menarik, tahun 2008 waktu KPK mau membongkar kasus korupsi kehutanan, bupati terpidana Tengku Azmun Jaafar dia mau naik periode ke dua, dia bikin izin (korporasi yang membakar lahan), uang itu memang untuk naik di periode kedua. Itu ada semua di putusan (pengadilan) korupsi," bebernya.

• Di ILC Fadli Zon Bandingkan Marah Soeharto dan Jokowi: Pak Harto Ngomong Gebuk, Langsung Stabil

Ia pun mengatakan kepada Karni Ilyas agar memahami apa maksudnya.

"Pak Karni, 2020 akan pilkada jadi jangan heran mereka tidak akan datang," paparnya kepada Karni Ilyas.

"Jadi sekarang lagi bebas bakar hutan di Riau?," tanya Karni Ilyas.

"Iya, karena ada penelitian dari teman-teman kalau mau Pilkada hotspot naik. Jadi perlu dicermati," pungkasnya.

Lihat videonya dari menit ke 7:38

Sedangkan sebelumnya, Made Ali membeberkan ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pelaku dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Made Ali menuturkan bahwa dalam kunjungan Jokowi di lokasi karhutla mengatakan ada kejahatan terorganisir.

"Sesungguhnya Pak Jokowi sudah bilang ada mafia, tanggal 17 September kemarin waktu dia turun ke lapangan itu Pak Jokowi bilang, waktu dia lihat api, bapak-bapak padamkan api, dia bilang bahwa 'Oh ini kejahatan yang terorganisir', itu Pak Jokowi yang ngomong ya," ujar Made, Selasa (17/9/2019).

"Jadi dia sudah bilang ada kejahatan terorganisir. Nanti kita pilah-pilah lagi kejahatan terorganisir seperti apa. Sesungguhnya Pak Jokowi sudah menjawab, hari ini juga dia jawab," paparnya.

Ia kemudian membahas bahwa pemerintah telah menyelidiki beneficial ownership atau pihak yang diuntungkan dalam kejahatan sumber daya alam.

"Sesungguhnya, Pak Jokowi juga sudah menerbitkan tahun 2018 tentang perpres (Peraturan Presiden) tentang beneficial ownership, penerima manfaat dari kejahatan sektor sumber daya alam," katanya.

• Sebut KPK Sudah Bongkar Mafia Pelaku Karhutla, Made Ali di ILC: Ini Prestasi KPK Paling Hebat

Made menuturkan Jokowi telah memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengeceknya.

"Jadi dia memerintahkan Kemenkumham untuk me-review seluruh perusahaan-perusahaan yang di dalam akta itu siapa saja penerima manfaatnya," ungkap Made.

"Ternyata siapa beneficial ownership-nya? Ternyata dia tidak tinggal di indonesia, dia tinggal di negara surga pajak. Itulah akhirnya Perpres beneficial ownership itu terbit," katanya.

"Ini kan mafia, dia tidak terdaftar di dalam kata perusahaan tapi dia yang menikmati."

Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (17/9/2019), 5 perusahaan dan 218 orang yang ditetapkan sebagai tersangka karhutla di Sumatera dan Riau.

Dengan rincian 47 orang telah ditetapkan tersangka dalam karhutla di Riau.

Selanjutnya, untuk daerah Sumsel ada satu perusahaan (PT Sumber Sawit Sejahtera [SSS]) dan 27 tersangka individu.

Kemudian sebanyak 14 tersangka terkait karhutla di Jambi dan 4 tersangka di Kalimantan Selatan.

Untuk daerah Kalimantan Tengah, polda setempat menetapkan 65 orang dan PT Palmindo Gemilang Kencana (PGK) sebagai tersangka.

Dan yang terakhir 61 tersangka dan dua korporasi ( PT SISU dan PT SAP) menjadi tersangka di Kalimantan Barat.

144 Ribu Masyarakat Terkena ISPA

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Rabu (18/9/2019), karhutla di Kalimantan dan Sumatera berakibat buruk bagi kesehatan.

Tercatat 144.219 warga terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Angka itu berasal dari data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan per Senin, (16/9/2019) pukul 16.00 WIB.

Kota Palembang menjadi kota dengan penderita ISPA terbanyak yakni 76.236 penderita, periode Maret hingga September.

Yang kedua diduduki Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah penderita ISPA sebanyak 15.468 periode Juli 2019.

• Di ILC, Made Ali Beberkan Posko Layanan Kesehatan Gratis Karhutla Baru Dibuka saat Jokowi Mau Datang

Selanjutnya, Provinsi Riau dengan 15.346 penderita ISPA periode 1 hingga 15 September 2019.

Disusul Provinsi Jambi dengan penderita ISPA sebanyak 15.047 pada Juli hingga Agustus 2019.

Provinsi selanjutnya dengan penderita ISPA terbanyak yakni Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Banjarbaru.

Tercatat, setidaknya 10.364 penderita ISPA periode Juni hingga Agustus 2019.

Dan Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya.

Tercatat ada 11.758 penderita ISPA pada Mei hingga September 2019.

(TribunWow.com/Roifah Dzatu Azmah)