TRIBUNWOW.COM - Pengacara Farhat Abbas tampak berandai-andai jika menjadi sosok Presiden Republik Indonesia (RI) dan akan merencakan sesuatu terkait pemindahan Ibu Kota yang tengah ramai dibicarakan.

Berandai-andai menjadi sosok presiden dan membicarakan soal Ibu Kota Pindah itu disampaikan Farhat Abbas melalui akun Instagramnya, @farhatabbasofficial, Minggu (1/9/2019).

Jika menjadi presiden, Farhat Abbas akan tetap menjadikan DKI Jakarta menjadi kota negara.

Sementara nantinya kota pemerintahan akan dibangun secara bergantian.

• Dimintai Tanggapan terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota, Sandiaga Uno Setuju?

Hal itu disampaikannya atas dasar kebhinekaan daerah, pulau-pulau, dan sumber daya manusianya (SDM).

Pengacara yang dikenal sebagai sosok kontroversial ini meyakini bahwa langkah yang ia katakan akan berdampak baik untuk masyarakat sendiri.

Lebih Lanjut, Farhat Abbas juga meyakini bahwa apa yang disampaikannya bisa mempererat persatuan rakyat dalam berbangsa.

Di sisi lain, saat mengemukakakn idenya ini, Farhat Abbas mengklaim selain menjadi seorang advokat, dirinya juga sebagai ahli tata negara.

"Kalo gue yg jadi presiden, Jakarta tetap kota negara, sedangkan kota pemerintahan akan gue rancang dan bangun secara bergilir (berganti2an) saat ini Jakarta (Jawa) berikutnya di timur (Papua) Kalimantan dan Sumatera (Aceh) masing2 20 tahunnan, agar terjadi pemerataan pembangunan manusia, alam, budaya, ekonomi, kota.

Pemikiran ini atas dasar kebhinekaan daerah, pulau2 dan manusianya, gue yakin pemerataan itu ada di dalam hari dan janji serta harapan.

Semoga ide gue ini makin mempererat persatuan kita semua sebagai Indonesia bangsa yg besar makmur sentosa.

Dr Farhat Abbas SH MH - advokat/ahli tata negara," tulis Farhat Abbas

Sementara melalui caption, mantan suami Nia Daniati ini kemudian menyampaikan kalimat puitis mengenai persatuan bangsa.

"Dari papua sampai aceh matahari menyinari persatuan Indonesia," kata Farhat Abbas.

• Calon Ibu Kota Baru Berada di Zona Rendah Ancaman, tapi Bisa Berubah jika Ada Banyak Manusia

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah secara resmi mengumumkan Ibu Kota RI akan di pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Tepatnya, Ibu Kota akan dipindah ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Melalui unggahan Instagramnya, Jokowi mengungkap alasan mengapa ibu kota harus dipindah ke Kalimantan Timur, di antaranya karena kondisi DKI Jakarta.

Alasan tersebut diungkapkan Jokowi melalui unggahan Instagram @jokowi, Senin (26/8/2019) setelah konferensi pers di Istana Negara.

Jokowi mengunggah fotonya mengenakan setelan jas hitam saat hendak duduk di hadapan para hadirin dan awak media dalam konferensi pers di Istana Negara.

Melalui caption unggahan itu, Jokowi menjawab pertanyaan mengapa ibu kota harus pindah.

• Jadi Ibu Kota Baru, Inilah Profil dan Kelebihan Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur

Sang presiden menyebut DKI Jakarta saat ini menyangga terlalu banyak beban berat.

Menurut Jokowi, Jakarta sudah terbebani sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, hingga pusat jasa.

Tak hanya itu, Jakarta juga sudah menjadi wilayah yang memuat bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

Selain itu, terpusatnya banyak sektor di Jakarta membuat kemacetan di wilayah ini sudah tak bisa dihindarkan.

Kemacetan di Jakarta menyebabkan polusi udara dan air sehingga butuh penanganan segera demi kesehatan masyarakatnya.

Jokowi menyebut keputusan pemindahan ibu kota bukanlah kesalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jokowi menyebut beban perekonomian Indonesia memang terlalu terpusat ke Pulau Jawa, utamanya Jakarta.

• Jadi Ibu Kota Baru, Inilah Profil dan Kelebihan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur

Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan wilayah lain di luar Jawa yang semakin meningkat.

Padahal pemerintah sudah sejak 2001 memprogramkan otonomi daerah agar terjadi pemerataan namun tetap kurang efektif.

Beban di Pulau Jawa sendiri juga semakin berat dengan total penduduk 150 juta jiwa atau 54 persen dari total penduduk Indonesia.

Dan 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia berada di Pulau Jawa.

Jokowi tak ingin beban Jakarta dan Jawa semakin berat dan kesenjangan semakin meningkat.

"Kenapa ibu kota harus pindah?

Jakarta saat ini menyangga beban yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Bahkan, sebagai lokasi bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara dan air kota ini harus segera kita tangani.

Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Bukan. Ini karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meski sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah.

Selain itu, beban Pulau Jawa juga semakin berat. Penduduknya sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia, dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa.

Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat itu." tulis Jokowi.

(TribunWow.com/Atri Wahyu Mukti/Ifa Nabila)

WOW TODAY: