TRIBUNWOW.COM - Pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) memutuskan untuk membatasi jaringan internet selama beberapa jam pasca-kerusuhan di Manokwari, Papua Barat dan Jayapura, Papua.

Namun ternyata kabar hoaks atau bohong tetap tersebar melalui pesan singkat SMS (Short Message Service).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Minggu (25/8/2019), Menkominfo Rudiantara mengaku telah menerima SMS berantai yang berisi ajakan untuk membuat aksi protes di Jayapura, Papua.

"SMS tersebut menyebar hingga ke luar Papua," ucap Rudiantara saat berada di Surabaya, Sabtu (24/8/2019).

Setelah mendapat pesan singkat tersebut, Rudiantara mengaku langsung menghubungi kapolda Papua untuk memastikan kondisi di Jayapura.

Namun setelah dicek, ternyata kondisi di Jayapura tenang dan kondusif.

Ia pun menghimbau siapa pun yang menerima pesan berantai tersebut, dapat segera menghapusnya dan tidak meneruskannya.

• Akhirnya Oknum TNI Pelaku Rasisme ke Mahasiswa Papua Ditemukan, Aksi Terekam Kamera, Siapa Sosoknya?

"Sudahlah, kalau ketemu SMS seperti itu dihapus saja," ucap Rudiantara.

Rudiantara menyebut bahwa kondisi kondusif di Papua Barat dan Papua, hanya terlihat di dunia nyata tidak di media sosial.

Karena hal itulah pihak Kominfo memutuskan untuk melakukan pembatasan, atas akses internet di Papua.

Rudiantara mengaku tidak mengetahui, hingga kapan pemabatasan internet di Papua akan berakhir.

Terkait dengan hal itu, Sekretaris Jenderal Kemenkominfo, Rosarita Niken Widiastuti menyebut banyak kabar tidak jelas yang beredar di media sosial.

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Minggu (25/8/2019), Niken juga menyebut awal mula dari peristiwa kerusuhan di Manokwari dan Jayapura, adalah kabar tidak jelas di media sosial.

“Peristiwa kemarin (di Surabaya dan Papua) basisnya karena berita yang tidak jelas. Ada orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita hoax, tanpa memikirkan dampak nasional untuk keutuhan bangsa dan negara," ucap Niken, Jumat (23/8/2019).

Ia menyebut bahwa penggunaan media sosial memerlukan kedewassan tersendiri.

Baginya media sosial memiliki sisi baik dan buruk dalam masyarakat.

• Minta Polisi Segera Tangkap Provokator Rusuh di Papua, Warga Fakfak Kibarkan Merah Putih

“Media sosial betul-betul bisa memberikan value added bagi masyarakat di era demokrasi. Namun di satu sisi bisa juga menyebabkan potensi disintegrasi bangsa seperti yang terjadi di Surabaya, hingga merembet ke beberapa tempat hingga Makassar dan Papua," ucap Niken.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menghentikan penyeraban berita tidak jelas, terlebih berita bohong atau hoaks.

“Ini (berita bohong di media sosial) harus dihentikan. Kita harus membersihkan media sosial dari potensi yang mendeskreditkan pihak-pihak tertentu yang berujung pada disintegrasi bangsa,” ucap Niken.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang berjung rusuh di Manokwari dan Jayapura, merupakan imbas dari adanya berita bohong atau hoaks.

• Kecam Rasisme, Paguyuban Keluarga Jawa Timur di Manokwari: Cucu Saya bahkan Sudah Berdarah Papua

Untuk itu di hari kerusuhan terjadi yaitu Senin (19/8/2019) pihak Kominfo memutuskan untuk mengurangi jaringan internet.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Minggu(25/8/2019), Plt Kepala Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu mengatakan ada dua kabar bohong yang harus dicegah.

Kabar bohong atau hoaks pertama yaitu mengenai foto warga Papua yang tewas dipukul aparat di Surabaya.

Lalu kabar hoaks lainnya adalah munculnya pesan yang berisi informasi, bahwa Polres Surabaya telah menculik dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua.

Munculnya dua kabar bohong tersebut disebut mampu menyulut emosi dan perlu ditanggulangi.

Jalan yang ambil pemerintah dengan mengurangi jaringan internet.

(TribunWow.com)

WOW TODAY: