TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai PKB, Maman Imanulhaq membeberkan kisahnya pernah dianiaya oknum Front Pembela Islam (FPI).

Maman Imanulhaq mengaku dipukuli oleh oknum FPI saat memperingati Hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 2008.

Dilansir TribunWow.com, hal itu Maman Imanulhaq ungkapkan melalui acara 'Mata Najwa' unggahan kanal Youtube Najwa Shihab pada Rabu, (31/7/2019).

Awalnya, Najwa Shihab sebagai pembaca acar mengonfimasi apakah benar Maman Imanulhaq pernah dipukuli oknum FPI.

"Kang Maman, Anda pernah punya pengalaman dengan FPI, Anda pernah dipukuli oleh (oknum) FPI," tanya Najwa Shihab.

"Betul, 2008 ketika kami memperingati 1 Juni Hari Pancasila, dan kami meyakini bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus dipahami sebagai konteks pada bahasa NU, kalimatul syawa sebuah prinsip yang menyamakan kita sebagai warga negara," jawab Maman.

• Narasi Jokowi Dianggap Menuduh FPI Anti Pancasila, Awit Mashuri Berikan Tantangan Berikut

Maman melanjutkan, pada hari Pancasila itu, dirinya mengakui didatangi oleh sejumlah orang yang menggunakan label dan berjubah.

Mendapat pukulan dari orang-orang tersebut, tubuh Maman terpaksa harus dijahit.

"Ketika itu, tiba-tiba ada memakai label apa jubah-jubah dan pemukul."

"Saya 14 jahitan, di sini empat jahitan, (sambil menunjuk dagu)," lanjut Maman.

Bahkan kala itu, Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Waid (Gus Dur) turut menengok Maman.

Gus Dur menyanyangkan tragedi tersebut.

• FPI Sebut Jenis Pendukung Prabowo dari yang Tak Suka Jokowi hingga Die Hard, 212 Masuk yang Mana?

"Dan Gus Dur (mengatakan) tak boleh lagi (darah) terkucur bagi pembela kebhinekaan," ucap Maman menirukan kata Gus Dur waktu itu.

Imanul Haaq lantas menyayangkan sejumlah aksi FPI yang sempat melakukan hal-hal anarkis.

"Ketika tiba-tiba FPI menjadi laskar, seolah-olah menjadi polisi syariah melakukan intimidasi, hate speech di panggung-panggung publik, melakukan mimbar-mimbar dakwah menjadi mimbar fitnah, mencaci maki aparat negara, mencaci maki termasuk Pancasila," ungkap Maman.

Kendati demikian, Maman mengatakan, diirinya masih membutuhkan FPI, meski dengan catatan.

"Kita butuh yang membawa dakwah yang ramah, kita butuh FPI yang membantu tsunami, tetapi rekam jejak di publik bagaimana ada razia bagaimana seolah-olah menempatkan diri tidak ada polisi," sarannya.

Namun, saat ditanya pendapatnya apakah FPI pantas mendapat izin atau tidak, Maman meminta ormas tersebut melakukan perubahan.

• Penjelasan Abu Janda soal Foto Habib Rizieq Dihapus FB Dibantah Jubir FPI: Kerjaan Dia Nakut-nakuti

"Kalau saya sederhana, serahkan ke Mendagri soal administrasi, tapi bagi saya alangkah indahnya kalau FPI, karena ini tugas Mendagri hari ini FPI yang punya rekam jejak di publik kekerasan hilang, lalu berikan nama baru," ujarnya.

Menanggapi pengalaman Maman, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Khilafah DPP Front Pembela Islam (FPI), Awit Mashuri lantas memberikan pembelaanya.

"Di tahun 2008 di Monas, ini mau lurusin ini kan versi Kang Maman, sebenarnya waktu itu bukan masalah Pancasila, Ahmadiyah waktu itu."

"Di mana waktu itu kita dapat info dari polisi waktu itu HKBP kita mendapat di HI di lokasi acara, padahal kita mau ada aksi masalah BBM waktu itu," kata Awit Mushari.

Awit Mushari menjelaskan, kala itu kelompok FPI tak senegaja berpapasan dengan pihak Maman di Monas.

• Juru Bicara FPI Sebut PA 212 Tak Tertarik dengan Politik Nasi Goreng dan Nasi Uduk hingga Bagi Kursi

Mereka sempat saling ejek mengejek pada pertemuan tersebut.

"Ketemulah di Monas, saling kata-kataan terjadilah ribut, sebetulnya seperti itu jadi ga usah cengeng menurut saya, namanya kata-kataan begitu kan, iya jadi enggak usah cengeng gitu, laki-laki lah wajar," lanjut Awit Mushari.

Izin FPI di Ujung Tanduk

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (30/7/2019), sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan pemerintah untuk tidak memperpanjang izin FPI sebagai ormas.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan pada Sabtu (27/7/2019).

"Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi dikutip dari AP melalui VOA pada Minggu (28/7/2019).

Jokowi juga menuturkan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara.

"Jika sebuah organisasi membahayakan negara dalam ideologinya, saya tidak akan berkompromi," kata dia.

Sedangkan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menuturkan ada sejumlah syarat yang belum dilengkapi FPI.

• Pembubaran FPI Diisukan Syarat Kepulangan Habib Rizieq, Mardani Ali Sera Beberkan Bantahan Berikut

Yang pertama mengenai surat permohonan belum diberi nomor dan perihal.

"Surat permohonan belum diberi nomor dan perihal surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan," ucap Bahtiar melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8/2019).

Yang kedua terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) belum memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal.

Disebutkan juga AD/ART belum ditandatangani pengurus.

Sedangkan yang ketiga , FPI juga belum memberi surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan.

Keempat, FPI tak ada pernyataan bahwa nama, lambang bendera, simbol, serta atribut ormas bukan milik pihak lain dan bukan milik pemerintah.

Kelima, FPI belum memenuhi syarat rekomendasi dari Kementerian Agama.

Diterangkan oleh Bahtiar kelima syarat itu telah diberitahukan kepada FPI untuk diperbaiki.

"Info dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sudah (dikembalikan)," ujarnya.

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Roifah)

WOW TODAY: