TRIBUNWOW.COM - Tribun Solo kembali mengadakan agenda bulanan 'Mewah' atau Mepet Sawah pada Kamis (18/7/2019) yang mengambil topik "Menguak Penyimpangan Sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online".

Dalam kesempatan kali ini, hadir beberapa pembicara antara lain Agung Wijayanto selaku Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMA Solo, Unggul selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan.

Serta Mohamad Romadi selaku pakar pendidikan LPPM UNS, Kangsure Surotov selaku Direktur YSKK (Yayasan Satu Karsa Karya) dan Bambang Saptono selaku perwakilan orang tua siswa.

• Karena Sistem Zonasi, Seluruh Murid dari Satu SD di Indramayu Ini Tak Diterima di SMP Mana Pun

Diketahui terdapat banyak polemik yang terjadi karena sistem zonasi PPDM 2019.

Kangsure Surotov menyatakan keributan sistem zonasi PPDB 2019 kali ini disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat mengenai mekanisme  yang benar.

"Sumber dari masalah ini adalah karena pemahaman masyarakat terkait mekanisme PPDB yang tidak clear," ujar Kangsure.

Ketidakpahaman masyarakat mengenai mekanisme sistem PPDB juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

Lebih lanjut ia menyatakan kalaupun sudah diadakan sosialisi pada pihak sekolah, ia tak yakin sosialisasi tersebut berlanjut ke masyarakat, terlebih pada orang tua siswa.

Sehingga pemerintah tidak bisa menyalahkan masyarakat karena ketidak pahaman mereka.

"Pelayan publik yang bertanggung jawab memastikan regulasi pemerintah pada masyarakat," ujarnya.

"Meskipun katanya sosialisasi sudah banyak dilakukan, namun sosialisasi ini berhenti di tingkat sekolah, di masyarakat dan orang tua kok saya enggak yakin ada sosialisasi seperti itu," lanjut Kangsure.

Ia menilai terdapat kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga regulasi yang dibuat tidak sampai ke semua lapisan masyarakat.

• Kritik Sistem Zonasi Sekolah, Seorang Siswa Ancam Bunuh Diri karena Tak Diterima di SMA Negeri

"Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak jalan, jadi kesannya enggak nyambung" ungkap Kangsure.

"Jadi antara tujuan awal regulasi yang dibuat pemerintah tidak kompatibel dengan pemerintah daerah." 

"Inilah yang menyebabkan kekisruhan ini," lanjutnya.

Tujuan awal diberlakukannya sistem zonasi sebenarnya adalah untuk memeratakan kualitas sekolah di Indonesia.

Namun karena fasilitas sekolah dan kualitas SDM yang belum merata, ditambah anggapan tentang makna sekolah favorit di benak masyarakat Indonesia, menyebabkan PPDB 2019 menjadi tak terarah.

Kangsure Sorotov juga menambahkan anggapan sekolah favorit disetiap jenjang pendidikan itu saling terkait.

Misalkan dari perguruan tinggi negeri sampai sekarang tetap menjadi tujuan pertama masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

Sistem di perguruan tinggi negeri pasti juga melihat asal SMA pendftarnya, apakah baik atau tidak.

Oleh karena itu semuanya saling berhubungan.

"Perguruan tinggi yang baik pasti yang negeri," ungkapnya

"Artinya bayang-bayang soal perguruan tinggi yang baik tak bisa terlepas dari sekolah yang baik, SMA yang baik," lanjutnya.

Sistem zonasi pada PPDB 2019 diketahui menimbulkan banyak keributan di masyarakat.

Banyak orang tua siswa yang sampai menginap disekolah demi anaknya diterima di sekolah tersebut.

Tak hanya itu, banyak siswa yang memalsukan identitas untuk dapat masuk di zonasi sekolah yang diinginkan.

• PPDB Sistem Zonasi, Seorang Pelajar di Pontianak Berniat Bunuh Diri karena Gagal Masuk SMA Negeri

(TribunWow.com)

WOW TODAY: