TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan klarifikasinya soal maksud rekonsiliasi bisa dilakukan jika pemerintah memulangkan Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Dikutip dari 'iNews Sore' di kanal YouTube iNews, hal itu disampaikan Dahnil setelah kicauannya melalui akun Twitter pribadinya ramai diperbincangkan publik, Senin (9/7/2019).

Mulanya pembawa acara meminta klarifikasi soal pemulangan Habib Rizieq apakah benar menjadi syarat rekonsiliasi antara Calon Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan capres Prabowo.

Dengan tegas Dahnil membantah hal tersebut.

• Ali Ngabalin Sebut Barter Pulangkan Habib Rizieq dengan Rekonsiliasi Itu Mustahil, Ini Alasannya

"Benarkah memulangkan Riziq Shihab menjadi syarat rekonsiliasi?" tanya pembawa acara, seperti dikutip TribunWow.com, Selasa (9/7/2019).

"Bahasa tepatnya bukan begitu, tidak ada syarat ya terhadap rekonsiliasi," jawab Dahnil.

"Saya luruskan begini, saya beberapa minggu ini jengah dengan isu rekonsiliasi."

"Karena dialog di publik dipenuhi dengan rekonsiliasi pemaknaan bagi-bagi jabatan," sambungnya.

Lantas Dahnil mengungkapkan makna rekonsiliasi bagi para elite politik.

"Padahal dalam pemaknaan saya, rekonsiliasi di tingkat elite itu tidak dibutuhkan, karena elite paham betul dengan kompetisi politik," jelas Dahnil.

"Tapi rekonsiliasi dalam tingkat grassroot, antara elite dengan grasroot itu penting, dan harus dilakukan," imbuhnya.

Dirinya menyatakan bahwa dalam rekonsiliasi tidak hanya sekedar bertatap muka saja.

• Dahnil Anzar Sebutkan Dampak yang Terjadi Jika Habib Rizieq Tak Dipulangkan, Singgung Dendam Politik

Namun rekonsiliasi juga untuk membahas kepentingan bangsa secara bersama.

"Nah saya ingin menggeser dialog rekonsiliasi, dialog antar kubu politik," kata Dahnil.

"Dialog antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi, dialognya harus substantif," tambahnya.

Dikatakannya, satu di antara pembahasan rekonsiliasi bisa memuat soal pemulangan Habib Rizieq yang dianggap menjadi sentral tokoh yang dinilai memiliki pengaruh besar untuk sebagian umat.

"Nah salah satunya adalah dialog bahwasannya kita punya tokoh ulama besar, punya pengaruh yang luar biasa di Indonesia, dihormati dan diikuti banyak umat, itu Habib Rizieq," papar Dahnil.

"Kita berharap ada dialog juga kemudian dengan kepulangan Beliau," imabuhnya.

Lebih lanjut, ia lantas menjelaskan alasan mengapa Habib Rizieq harus dipulangkan melalui bantuan pemerintah khusunya oleh presiden.

"Hambatannya ada, saya sering menyebutnya dengan faktor X, kenapa? Karena di Indonesia ada catatan misalnya terkait dengan pemerintahan di Saudi Arabia yang tidak membolehkan Habib Rizieq bisa kembali atau keluar dari Saudi Arabia," ungkap Dahnil.

"Yang bisa mengatasi itu tentu adalah presiden," tandasnya.

• Dahnil Anzar Ditantang Politisi PDIP Sebut Nama yang Halangi Habib Rizieq Pulang, Begini Reaksinya

Simak videonya dari menit 4.00

Ali Ngabalin sebut Pemerintah Tak Halangi

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara terkait wacana rekonsiliasi bisa dilakukan jika pemerintah memulangkan Habib Rizieq.

Melalui acara 'Primetime News' di Metro TV, Ali Ngabalin menyatakan bahwa rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo memang perlu dilakukan, Sabtu (6/7/2019).

Namun demikian, ia menegaskan jika rekonsiliasi tidak bisa dibarter dengan kepentingan penegakkan hukum.

Sebab menurutnya, hal itu bisa mempengaruhi kewibawaan pemerintah.

• Nilai Ada Peluang, Jokowi Dorong Jajarannya Terus Genjot Ekspor

"Rekonsiliasi itu terkait dengan kepentingan bangsa dan negara," ujar Ali Ngabalin, seperti dikutip TribunWow.com, Minggu (7/7/2019).

"Rekonsiliasi itu penting, penting untuk bangsa dan negara, penting untuk konsentrasi pemerintah."

"Tapi rekonsiliasi tidak dibarter dengan kepentingan-kepentingan penegakkan hukum yang bisa merongrong kewibawaan pemerintah dan penegakkan hukum di tanah air," sambungnya.

Terkait itu, Ali Ngabalin menegaskan bahwa 'pintu' ditutup jika rekonsiliasi dilakukan hanya sebagai barter hukum.

Bahkan dirinya menjamin jika presiden tak akan melakukan barter tersebut.

"Pasti ditutup itu, tidak mungkin presiden akan melakukan itu," tegas Ali Ngabalin.

"Saya memberikan jaminan bahwa tidak mungkin presiden melakukan rekonsiliasi itu dengan menabrak upaya-upaya penegakkan hukum."

• Analis Politik Nilai Ahmad Syaikhu Tepat Jadi Wagub DKI Jakarta, Ini Alasannya

"Presiden tidak akan mengintervensi langkah-langkah yang dilakukan penegakkan hukum."

"Itu saya berikan jaminan," tandasnya.

Simak videonya dari menit 2.24

(TribuWow.com/ Atri Wahyu Mukti)

WOW TODAY