TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Miftah Sabri menilai apabila Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangkan pilpres, kubu 02 sebaiknya tak mengajak partai koalisi kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin untuk bergabung.

Hal itu disampaikan Miftah Sabri dalam wawancara dengan CNN Indonesia seperti yang dikutip TribunWow.com, Selasa (25/6/2019).

Miftah mengatakan bahwa pihaknya akan menunggu putusan hasil sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu sebelum menentukan langkah selanjutnya.

• Bambang Widjojanto Akui Sulit untuk Buktikan Kecurangan Pilpres: Hanya Institusi Negara yang Bisa

"Tapi sejauh ini, jangan dulu kita membahas apa yang belum terjadi, pada hari ini, kita tunggu dulu keputusan tanggal 27 (27/6/2019), apa yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi," papar Miftah.

Kendati demikian, Miftah menilai sebaiknya Prabowo-Sandi tetap menjadi oposisi jika kalah di pilpres.

Menurutnya, untuk menciptakan demokrasi yang baik maka harus ada pihak oposisi yang baik pula.

Akan tetapi, jika Prabowo-Sandi menang dinyatakan menang, Miftah berharap Prabowo tak mengajak bergabung koalisi Jokwoi-Ma'ruf.

"Kan ada oposisi, oposisi itu jangan on potition, tapi opposite, karena demokrasi yang baik tentu harus punya opposite yang baik," ucap Miftah.

"Kalau saya pribadi, saya lebih setuju, Pak Prabowo dan Gerindra menjadi oposisi di dalam pemerintahan ini, itu kalau beliau (Jokowi) yang dimenangkan."

"Kalau kita yang dimenangkan di MK, saya tidak berharap Pak Prabowo ngajak-ngajak koalisinya Bang Denny (kubu 01-red) untuk bergabung."

• Mahfud MD Nilai Hairul Anas Pintar dan Berani meski Kesaksiannya Mentah: Bisa Jadi Politikus Besar

Miftah menilai hal itu perlu dilakukan untuk menjaga demokrasi di Indonesia tetap sehat.

"Itu untuk biar sehat saja demokrasi kita," ucap Miftah.

"Cuma apapun itu beberapa kejadian di belakang sudah menunjukkan, dinamika sekeras apapun di internal pendukung Pak Prabowo keputusan tetap ada di beliau," pungkasnya.

Lihat videonya di menit ke 13.34

Tanggapan TKN

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Arsul Sani menanggapi kabar Gerindra akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Menurutnya, Gerindra pantas mendapat tawaran untuk masuk ke KIK.

Dikutip dari Kompas.com, Arsul mengungkapkan bahwa Gerindra dianggap menjadi lawan kontestasi pemilu yang gentle oleh pihaknya.

Sebab, partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto itu menggunakan jalur konstitusional dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

• Mahfud MD Singgung Status Maruf Amin saat Perkirakan Hasil Putusan MK: Anak Perusahaan Bagian BUMN

"Ada memang sebagian partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang katakanlah memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (24/6/2019).

"Kenapa? Karena Gerindra dianggap lawan kontestasi yang gentle yang menggunakan jalur sesuai Undang Undang (UU) untuk kontestasi," sambungnya.

Namun demikian, Arsul menyatakan bahwa keputusan bergabung atau tidak tetap diserahkan sepenuhnya oleh Gerindra.

"Sekali lagi, apakah Gerindra berkenan atau tidak, ya itu kami kembalikan kepada mereka," jelas Arsul.

"Yang jelas kami lebih hormat daripada yang proses pemilunya belum selesai lebih pengin belok begitu," tandasnya.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/ Atri)

WOW TODAY