Sidang Sengketa Pilpres 2019

Jika Tak Menangkan Prabowo-Sandi, Tim 02 Minta MK Lakukan Pemungutan Suara Ulang di 12 Wilayah Ini

Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto.

TRIBUNWOW.COM - Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mengajukan sejumlah permohonan dalam sidang perdana sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Jumat (14/6/2019).

Dalam sidang, Bambang menyebut bahwa Pilpres 2019 diwarnai dengan adanya kecurangan dalam penghitungan suara.

Satu di antara permohonan, Bambang menyebut supaya paslon 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin didiskualifikasi dari pilpres lantaran diduga telah melakukan penggelembungan dan pencurian suara.

Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan uji materi UU Pemilu, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). ((KOMPAS.com/Devina Halim))

Kuasa Hukum Prabowo Sebut Miliki Beban dalam Pembuktian, Minta Hakim Beri Perlindungan untuk Saksi

Untuk itu, ia meminta supaya MK menetapkan Prabowo-Sandi sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Menyatakan Jokowi-Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu pilpres 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, dan masif," ujar Bambang, dikutip dari Kompas TV Live.

"Menetapkan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024," sambungnya.

Bambang Widjojanto Ungkap Perolehan Suara Pilpres Versi BPN Prabowo-Sandi, Lebih Unggul 5 Juta Suara

Namun, jika itu tak dapat dikabulkan, maka Bambang memohon kepada MK supaya melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia.

"Atau memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasa 22E Ayat 1 UUD 1945," jelas Bambang.

"Atau memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945," imbuhnya.

Sementara itu Anggota Tim Kuasa Hukum 02, Denny Indrayana menyebutkan pihaknya memiliki beban dalam pembuktian dugaan kecurangan Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Denny dalam pembacaan argumentasi kualitatif tindak kecurangan pilpres saat proses sidang perdana sengketa.

Dijelaskan Denny, pihaknya mengaku memiliki beban lantaran yang sedang dilaporkan merupakan setingkat birokrasi pemerintahan hingga presiden.

• Imbau Masyarakat Datang ke MK Jelang Sidang, Amien Rais: Mudah-mudahan Hakim Gunakan Hati Nuraninya

"Beban pembuktian dalam kasus ini, tidak bisa semata ditangani pemohon," ujar Denny saat membacakan poin argumentasi ke tujuh.

"Karena yang sedang didalilkan melakukan kecurangan adalah presiden dengan aparat kepolisian, intelijen dan birokrasinya," sambungnya.

Untuk itu, ia memohon supaya hakim memberikan dukungan dan perlindungan kepada para saksi dan ahli dari kubu 02.

"Maka dengan penuh kerendahan hati, kami memohon dukungan penuh kepada Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia," kata Denny.

"Khususnya untuk membangun system witness protection atau perlindungan saksi bagi para saksi dan ahli yang akan hadir di Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.

Inilah yang Terjadi di Kubu 02 saat Sidang MK Ditunda yang Tak Diliput Media

Bunyi Amar Putusan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi untuk MK

Ketua Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Bambang Widjojanto membacakan amar putusan di akhir sidang perdana sengketa pemilihan presiden (pilpres), Jumat (14/6/2019).

Dilansir oleh tayangan Breaking News Kompas TV, berikut ini isi dari amar BPN Prabowo-Sandi pada Mahkamah Konstitusi.

Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). ((KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO))

"Memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

Pertama mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, kedua menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987 PL 01 08 KPT 06 KPU VI 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, Dewan Perawakilan Daerah secara nasional, pemilihan tahun 2019 dan berita acara KPU nomor 135 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara sepanjang terkait dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan perolehan suara yang benar adalah suara perolehan suara IR. Joko Widodo - Prof. Dr. (HC). K.H. Ma'ruf Amin sebesar 63.573.169 suara atau 48 persen, dan H.Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno sejumlah 68.650.239 atas 52 persen.

Menyatakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 IR. Joko Widodo - Prof. Dr. (HC). K.H. Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan terlah melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 IR. Joko Widodo - Prof. Dr. (HC). K.H. Ma'ruf Amin sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 H.Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Memerintahkan pada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan penetapan H.Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 atau menyatakan poin 8 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden IR. Joko Widodo - Prof. Dr. (HC). K.H. Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstuktur, sistemasis, dan masif.

Menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandiaga sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024 memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengelurakan surat keputusan H.Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 atau memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur, adil, di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan pasal 22 E ayat 1 UUD NKRI 1945 atau memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia yaitu setidaknya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawaesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut dalam pasal 22 E ayat 1 UUD NKRI 1945.

Memerintahkan pada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner KPU dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisoner KPU.

Memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang dapat dipertanggungjawab dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang.

Yang terakhir memerintahkan KPU untuk melakukan audit pada sistem informasi penghitungan suara khususnya namun tidak terbatas ada situng.

Apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sebagian wilayah yang diminta BPN untuk pemilu ulang adalah wilayah yang Jokowi-Ma'ruf menang telak atas Prabowo-Sandiaga seperti di Jateng, Jatim, dan Papua.

Berikut perolehan suara kedua pasangan berdasarkan hasil rekapitulasi KPU:

Provinsi Jawa Barat:

Jokowi-Ma'ruf: 10.750.568
Prabowo-Sandiaga: 16.077.446

Provinsi DKI Jakarta:

Jokowi-Ma'ruf: 3.279.547
Prabowo-Sandiaga: 3.066.137

Provinsi Jawa Tengah:

Jokowi-Ma'ruf: 16.825.511
Prabowo-Sandiaga: 4.944.447

Provinsi Jawa Timur:

Jokowi-Ma'ruf: 16.231.668
Prabowo-Sandiaga: 8.441.247

Provinsi Banten:

Jokowi-Ma'ruf: 2.537.524
Prabowo-Sandiaga: 4.059.514

Provinsi Sumatera Utara:

Jokowi-Ma'ruf: 3.936.515
Prabowo-Sandiaga: 3.587.786

Provinsi Sumatera Selatan:

Jokowi-Ma'ruf: 1.942.987
Prabowo-Sandiaga: 2.877.781

Provinsi Lampung:

Jokowi-Ma'ruf: 2.853.585
Prabowo-Sandiaga: 1.955.689

Provinsi Sulawesi Tengah:

Jokowi-Ma'ruf: 914.588
Prabowo-Sandiaga: 706.654

Provinsi Sulawesi Selatan:

Jokowi-Ma'ruf: 2.117.591
Prabowo-Sandiaga: 2.809.393

Provinsi Papua:

Jokowi-Ma'ruf: 3.021.713
Prabowo-Sandiaga: 311.352

Provinsi Kalimantan Tengah:

Jokowi-Ma'ruf: 830.948
Prabowo-Sandiaga: 537.138

(TribunWow.com/Atri/Tiffany)

WOW TODAY: