TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik yang juga merupakan Direktur Eksekutif Indobarometer, M Qodari menjelaskan tidak realistis apabila saran pembubaran koalisi Pilpres 2019 juga ditujukan kepada kubu 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Hal ini diungkapkannya, saat menjadi narasumber dalam program tayangan metrotvnews, Senin (10/6/2019).
Diketahui, munculnya usulan pembubaran koalisi partai dicetuskan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik.
Rachland menuliskan agar menurunkan ketegangan antara dua kubu, 01 dan kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Qodari lantas menggatakan apabila memiliki tujuan tersebut menurutnya baik.
"Pertama menurut saya imbauan itu baik-baik saja ya, ya niat itu baik-baik saja, kalau ingin menurunkan tensi kedua kubu," ujar Qodari.
• Soal Tudingan Pelanggaran oleh Maruf Amin, Yusril: Tenang Saja, Bakal Kami Patahkan
Namun ia tak menyetujui usulan pembubaran koalisi ditujukkan kepada kubu 01 juga.
"Tetapi menurut saya itu tidak terlalu realistis terutama itu ditujukan kepad 01, Pak Rachland itu kan mengatakan koalisi bubarkan, nah imbauan itu tidak hanya ditunjukkan kepada kolalisi 02, tetapi juga 01."
"Menurut saya tidak realistis, karena menurut saya koalisi 01 dengan 02 itu tidak bisa disamaratakan, yang satu mennag, yang satu kalah, mana ada koalisi menang dibubarkan, ada-ada saja itu dunia ya," jelasnya.
Sementara itu, ia menilai Partai Demokrat telah separuh hati sejak awal bergabung ke dalam koalisi 02.
"Jadi memang saya melihat keberadaan Dekmokrat dalam 02 ini koalisi setengah hati ya, pertama, dulu mau dimulai itu titik berangkatnya berbeda, jadi Demokrat meminta AHY jadi cawapres, tetapi Prabowo menghendaki nama yang lain.
Yang kedua ia menilai pada proses kampanye, manuver politik yang dilakukan oleh 02 itu tidak sama cara berpikirnya dengan partai Demokrat khususnya Pak SBY.
Yang ketiga, ia berpendapat mengenai hasil rekapitulasi oleh KPU.
"Memang cara pandang terhadap pemilu ini sangat lain ternyata, jadi kalau Bang Jansen mengatakan kalau hasil rekapitulasi sudah sikeluarkan KPU maka pertandaningan sudah selesai, berapa pun skornya diakui," ungkapnya.
"Dan kita saksikan ini hal ini menjadi tradisi di Demokrat."
Ia lantas menuturkan melihat hal yang sama saat AHY kalah pilkada dahulu, Demokrat tak menungu KPU hanya melihat quick count dan meyakini kalah.
Lihat video di menit ke 8.15:
Tanggapan TKN
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Ace Hasan Syadzily mengaku juga tak sependapat dengan usulan untuk koalisi bubar.
Dikutip dari Kompas.com, Senin (10/6/2019), Ace memberikan bandingan pada Pilpres 2009 lalu.
Yakni saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpasangan dengan Boediono, koalisi parpol pendukung pasangan SBY-Boediono tidak dibubarkan dan malah diinstitusionalisasikan dalam bentuk sekretariat gabungan (Setgab).
"Saya kira tidak perlu dibubarkan ya. Dulu waktu zaman SBY, koalisi pendukung Presiden SBY-Boediono juga tidak dibubarkan. Bahkan terinstitusionalisasi dalam sekretariat gabungan (Setgab) yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009 yang lalu plus Partai Golkar waktu itu," kata Ace, Minggu (9/6/2019).
• Terkait Tudingan Pelanggaran oleh Maruf Amin, KPU: Kita Pastikan Semua Pasangan Calon Penuhi Syarat
Dilanjutkannya, apabila alasan dibubarkan agar masyarakat tidak berkubu, menurutnya masyarakat telah paham bahwa pilpres selesai.
"Kalau alasannya agar masyarakat tidak ada kubu-kubuan di akar rumput, itu tergantung elite politiknya. Sejauh ini masyarakat sudah menganggap selesai kok dengan pilpres," kata Ace.
"Masyarakat sudah menerima siapapun yang menang menjadi presiden terpilih dalam pemilu 2019. Yang belum siap justru para elitnya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil pilpres dan tidak siap kalah," tambah dia.
Ungkapan Rachland
Sementara itu, diketahui Rachland meminta supaya Jokowi dan Prabowo membubarkan koalisi partai politik melalui akun twitternya, @RachlandNashidik, minggu (9/6/2019).
Berikut kicauan lengkap dari Rachland, dikutip dari Kompas.com.
"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @Jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput.
(Perkubuan) Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa.
Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai.
Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland.
(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/Atri Wahyu)
WOW TODAY: