TRIBUNWOW.COM - Relawan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf menutup sayembara Rp 100 miliar bagi siapa saja yang dapat membuktikan kecurangan Pemilu 2019.

Ketua Muslim Cyber Army Jokowi-Ma'ruf, Diki Candra mengungkapkan bahwa sampai saat ini tidak ada yang memberikan laporan terkait kecurangan pemilu 2019 kepada pihaknya.

Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memberikan nomor handphone kepada BPN Prabowo-Sandiaga untuk memberikan laporan kecurangan Pemilu.

Hal tersebut ia ungkapkan saat menjadi narasumber dalam acara Metro Siang di Metro TV.

"Kami sudah menunggu, kami sudah nyebar handphone, kami sudah memberikan handphone kepada orang BPN, tapi tidak ada, cuma di read aja," ungkap Diki Candra, dikutip TribunPalu.com dari kanal YouTube Metrotvnews.

• UPDATE Real Count Situng KPU Pilpres 2019: Prabowo Raih 62 Juta Lebih Suara, Data Masuk 91 Persen

Pembawa acara Metro Siang menanyakan hal apa saja yang dilakukan oleh relawan Jokowi saat menunggu seseorang yang mau mengambil sayembara tersebut.

"Apa yang dilakukan oleh tim relawan Jokowi Ma'ruf sambil menunggu yang berani mengambil tantangan Rp 100 miliar," tanya pembawa acara tersebut.

Diki Candra mengungkapkan bahwa pihaknya juga menanganalisa kasus-kasus yang terjadi dalam Pemilu 2019.

Berdasarkan hasil analisanya dan beberapa pihaknya kasus yang terjadi hanya mencapai 0,7%.

"Kami menganalisa, ternyata dari banyak kasus yang terjadi, itu baru kasus belum tentu kecurangan, itu jumlahnya hanya 0,7%. Seluruh kasus yang ada baik itu merugikan 01 dan 02 itu cuma 0,7%," ungkap Diki.

Mendengar jawaban tersebut, pembawa acara lantas menanyakan kasus apa yang berhasil dianalisa.

"Kasus-kasus seperti apa yang ditemukan selama 1 bulan dalam menginventarisir dugaan-dugaan kecurangan Pemilu," ujar pembawa acara.

"Misalkan salah input, ada memang kasus dimana tim dilapangan ingin memenangkan tim 01 maupun tim 02, dan hasilnya cuma 0,7%," jawab Diki.

Pembawa acara tersebut lantas kemabli memastikan apakah selama satu bulan ini benar-benar tidak ada respon terkait sayembara tersebut.

Dia juga mengkonfirmasi terkait adanya teror yang ditujukan kepada relawan Jokowi.

"Selama satu bulan sama sekali tidak ada respon terkait dugaan kecurangan atau saya dengar-dengar ada yang mencoba menteror, ada juga?," tanya pembawa acara.

• Prabowo Klaim Menang 62% Turun Jadi 54%, Ruhut Sitompul: Gila Hitungan Jam, Kayak Main Sulap Aja

Menurut Diki selama ini memang ada yang mengkalim sudah melaporkan kecurangan Pemilu.

Namun kecurangan tersebut hanya dilaporkan di Bawaslu bukan kepada pihak relawan Jokowi.

"Begini memang di sosmed itu ada yang meklaim bahwa mereka itu sudah menyerahkan berkas ke Bapilu kan konteks kecurangan."

"Tapi kan ternyata itu semua cuma kasus, kemudian menagih janji kepada kami di tv dan sosial media tapi tidak datang ke kami. Tapi hanya di dunia maya dan dunia televisi, dan mereka mengatakan mana 100 milarnya tapi kan ke kami, itu kan ke Bawaslu," ujar Diki.

Lantas pembawa acara menanyakan tentang kebenaran uang Rp 100 miliar tersebut.

"Ini sebenarnya kan Rp 100 miliarnya benar-benar ada uangnya? Atau ini hanya sekadar satir menyindir bahwa memang tidak ada kecurangan?" tanya pembawa acara.

"Ada betul, jadi kami musyawarah dengan 17 pengusaha. Kita sepakat angka-nya supaya bagus jadi Rp 100 miliar, jadi sumbangan per orang 5,8 miliar. Jadi dikeroyok rame-rame 17 orang," jelas Diki.

Seperti diketahui sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan beredarnya video yang menyebutkan adanya sayembara yang digelar oleh pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Sayembara tersebut berhadiah Rp 100 miliar yang ditujukan bagi mereka yang dapat membuktikan kecurangan yang dilakukan oleh kubu 01 pada pemilu 2019.

Video tersebut disiarkan langsung dari akun Youtube Ridwan Gani pada Minggu (28/4/2019).

• Kubu Prabowo-Sandi Tolak Teken Pleno Suara di Sulsel meski Unggul atas Jokowi-Maruf

Ketua Muslim Cyber Army Jokowi, Diki Candra mengatakan bahwa akan menunggu pembuktian kecurangan sampai pukul 12 siang H-1 pengumuman resmi dari Komisi Pemungutan Suara (KPU), yang rencananya dilakukan pada 22 Mei 2019.

Namun ternyata sebelum tanggal tersebut sayembara Rp 100 miliar sudah ditutup.

Tonton juga videonya:

Bawaslu Putuskan Situng KPU Langgar Prosedur

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengapresiasi Bawaslu yang memutus KPU bersalah dalam input data Sistem Informasi Pemungutan Suara (Situng) serta pendaftaran lembaga quick count.

Juru Bicara BPN, Agnes Marcelina mengatakan putusan tersebut menunjukkan bahwa kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019 mulai terungkap.

"Narasi bahwa laporan kecurangan yang disampaikan BPN hoax telah terbantah. Amar putusan Bawaslu membuktikan bahwa temuan kecurangan betul sudah terjadi," kata Agnes Marcelina dalam diskusi Suarakan Kebenaran Lawan Kecurangan di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

• FPI dan FUI Ikut Unjuk Rasa 20-22 Mei 2019, Minta Pemilu Dihentikan karena Penuh Kecurangan

Agnes Marcelina berharap putusan serupa dilakukan Bawaslu terhadap laporan adanya indikasi kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilaporkan kubu BPN Prabowo-Sandi.

Dia mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses pemilu hingga usai. Ia meyakini, rakyat selaku pemilik kedaulatan tidak akan rela bila suaranya dicurangi.

"Putusan Bawaslu ini harus terus dikawal. Proses perhitungan suara di KPU juga harus dihentikan karena didasarkan pada data dan metode yang salah. Ingat, masyarakat sekarang ikut mengawasi. Bawaslu dan KPU diharpakan bisa jujur, adil, netral dan transparan," katanya.

Sementara itu, Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan meminta KPU segera menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menghentikan proses perhitungan suara.

Sebab, selama ini KPU terkesan abai dengan berbagai bentuk pelanggaran pemilu yang terjadi di lapangan.

"Ketika ada proses pembiaran yang tidak dilakukan koreksi terhadap peristiwa pelanggaran pemilu, kami melihat ini rangkaian yang sangat sistematis," kata Ferry Mursyidan Baldan.

• Singgung Laporan Tindak Kecurangannya Diproses, BPN: Bawaslu Kemarin Sudah Putuskan Hal Agak Nyata

Terkait perkara Situng, Ferry mendesak segera dilakukannya audit forensik sistem IT KPU.

Ferry meyakini, melalui audit forensik seluruh kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara Pilpres akan menjadi terang benderang.

"Rekapitulasi itu adalah proses yang sangat terbuka. Bahwa diadakan di tempat yang terbuka dan terang. Mari kita audit forensik, KPU-nya data, TKN silakan punya data, BPN juga punya data, kita buka di ruang publik," ujarnya.

(TribunPalu.com/Lita Andari Susanti)

Artikel ini telah tayang di Tribunpalu.com dengan judul Sayembara Rp 100 Miliar Buktikan Kecurangan Pemilu Ditutup, Diki Candra: Tidak Ada Respon

WOW TODAY: