TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini memberi komentar terkait sikap capres 02, Prabowo Subianto yang menyatakan akan menolak penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Titi, penolakan penghitungan suara oleh kubu 02 tersebut menjadi tantangan bagi KPU.

"Tantangan bagi KPU untuk menjalankan pemilu yang ada secara profesional dan berintegritas," ujar Titi seperti dikutip TribunWow.com dari Tribunnews, Rabu (15/5/2019).

"Meskipun keabsahan pemilu tidak bergantung pada pengakuan atau penerimaan peserta pemilu, tetapi tetap saja mereka harus menunjukkan kinerja mereka yang paling baik dan profesional, terbaik dan berintegritas," sambungnya.

• Prabowo akan Tolak Penghitungan Suara KPU, TKN Jokowi-Maruf: Sama Saja Musuhi dan Khianati Rakyat

Titi mengatakan jika ada pihak yang keberatan terhadap hasil pemilu, sesuai aturan undang-undang pemilu, pihak tersebut bisa menempuh jalur hukum.

"Kerangka UU Pemilu kita mengatur para pihak yang keberatan terhadap hasil pemilu bisa menempuh langkah-langkah hukum untuk mengajukan upaya hukum," kata Titi.

"Karena jangan sampai kemudian penolakan lalu juga keberatan itu tidak dipahami secara tidak proposional oleh publik, sehingga ada benturan ataupun keterbelahan di masyarakat."

"Itu tidak produktif atau bisa dibilang kontraproduktif bagi proses demokrasi kita," tandasnya.

• Prabowo Mengaku Tak Ada Ambisi Pribadi Jadi Presiden: Kalau Ditanya, Saya Inginnya Istirahat

Diberitakan sebelumnya, Prabowo sempat menyatakan sikap akan menolak hasil perhitungan suara Pilpres 2019.

Hal tersebut seperti disampaikan Prabowo saat memberikan pidato di pertemuan "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Prabowo menegaskan, dirinya akan menolak hasil pemilu, karena masih adanya kecurangan-kecurangan yang ditemukan.

"Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran," tegas Prabowo.

• Ketua DPR Bambang Soesatyo: Menolak Pemilu Berarti Menolak Hasil Pilpres dan Pileg

Prabowo menyebutkan, dirinya sebenarnya masih menaruh harapan pada kejujuran KPU.

"Kami masih menaruh secercah harapan. Kami mengimbau insan-insan di KPU, kami mengimbau kau anak-anak Indonesia yang ada di KPU, sekarang nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundakmu, kau yang harus memutuskan," kata Prabowo.

"Kau yang harus memilih, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia, atau meneruskan kebohongan, ketidak adilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Kami masih menaruh harapan kepadamu," imbuh dia.

• Tim IT BPN Sebut Hasil Scanning di Situs KPU Merupakan Editan Gambar dari Photoshop

Tanggapan KPU soal Kubu 02 Tak Ungkapkan Data saat Rapat Rekapitulasi

Sementara diberitakan dari Kompas.com, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menanggapi soal kubu 02 yang tak mengungkapkan data kecurangan ketika rapat pleno rekapitulasi dilakukan di kantor KPU.

Hal itu bermula saat Wahyu mengomentari pernyataan capres 02, Prabowo Subianto yang menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

Wahyu menilai bahwa pernyataan itu tak sejalan dengan sikap saksi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat ikut rapat pleno rekapitulasi nasional di kantor KPU.

Disampaikannya, saat rapat tersebut, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi belum pernah mengungkapkan data hasil pilpres milik mereka yang diklaim datanya sangat berbeda dengan penghitungan KPU.

• Sebut akan Kumpulkan Ahli Hukum, Prabowo: Saya akan Membuat Surat Wasiat

Wahyu kembali menilai bahwa tak baik jika membangun narasi adanya kecurangan.

"Tidak bijak membangun narasi ada kecurangan, tetapi dalam rapat pleno rekapitulasi justru tidak menunjukkan data-data yang mereka miliki," jelas Wahyu.

"Membangun narasi kecurangan di luar rapat pleno rekapitulasi justru dikhawatirkan akan memperkeruh nalar publik."

"Harusnya sampaikan saja di rapat pleno jika ada data yang berbeda," sambungnya.

Menurutnya, saat rapat pleno rekapitulasi justru seharusnya dijadikan ajang untuk adu data terkait kepentingan hasil Pemilu 2019.

• Sebut akan Kumpulkan Ahli Hukum, Prabowo: Saya akan Membuat Surat Wasiat

Sementara dikutip dari situs resmi KPU, hingga Rabu (15/5/2019) pukul 07.00 WIB, suara untuk real count pilpres 2019 yang masuk ke situng KPU adalah sebesar 82.35643 persen.

Dari hasil real count, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin lebih unggul dari paasangan Prabowo-Sandi.

Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 56,24 persen atau dengan perolehan suara sebanyak 70.945.733.

Sementara Prabowo-Sandiaga mendapatkan 43,76 persen atau sebanyak 55.198.981 suara.

BPN Beberkan Alasan Tak Ungkap Data Kecurangan Pemilu saat Rapat Rekapitulasi

 Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade membeberkan alasan kubunya tidak mengungkapkan data kecurangan saat rapat pleno rekapitulasi bersama KPU.

Dilansir oleh TribunWow.com, alasan itu disampaikan Andre melalui sambungan telepon dalam acara Kompas Petang, Selasa (15/5/2019).

Mulanya pembawa acara menanyakan kepada Andre terkait rapat pleno rekapitulasi oleh kedua kubu 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan kubu 02, Prabowo-Sandi di kantor KPU.

"Kalau memang ada kecurangan mengapa pada saat proses rekapitulasi nasional yang berlangsung di KPU sampai saat ini tidak ada perdebatan atau argumentasi yang disampaikan oleh kubu BPN?" tanya pembawa acara.

• BPN Prabowo-Sandi akan Tarik Seluruh Saksi Penghitungan Suara di KPU dari Kecamatan hingga Nasional

Andre menjelaskan bahwa setelah mensosialisasikan dugaan adanya kecurangan, baru kemudian akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jadi kecurangan ini kami ungkap dulu kepada publik, biar publik tahu," ujar Andre.

"Kami sudah siap, di (rapat pleno) rekapitulasi percuma," sambunnya.

Sebab sepengetahuannya, jikalau data kecurangan disampaikan saat rapat, hanya akan dicatat saja tanpa ada tindak lanjut.

"Lebih baik kami ungkap kepada rakyat, habis itu data ini kami bawa ke Bawaslu,"

"Supaya Bawaslu berani dan rakyat tahu, bahwa ini ada kecurangan yang luar biasa," sambungnya.

• Prabowo akan Tolak Penghitungan Suara KPU, TKN Jokowi-Maruf: Sama Saja Musuhi dan Khianati Rakyat

Andre kemudian mencontohkan adanya kecurangan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) ketika pemilihan kepala daerah (pilkada) di Provinsi Jawa Timur.

"Bayangkan saja waktu Pilkada DKI Jakarta, Pikada Jawa Timur, contoh ya DPT itu ada 20 juta, tiba-tiba belum cukup setahun habis pilkada Jawa Timur, DPT itu juga dapat 25 juta," kata Andre.

"Kan luar biasa," tambahnya.

Menurutnya contoh tersebut merupakan adanya tindak kecurangan dalam pemilihan wakil rakyat lainnya.

Simak videonya dari menit 7.30

(TribunWow.com/Atri)

WOW TODAY: