TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberi komentar saat diminta Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu untuk menjelaskan tuduhannya terkait orang Sulawesi Selatan (Sulsel) yang disebut termasuk orang-orang garis keras.

Dilansir TribunWow.com, komentar tersebut disampaikan Mahfud MD melalui akun Twitter miliknya, @mohmahfudmd, Minggu (28/4/2019).

Mulanya, Said Didu menanggapi akun @syarif_alkadrie yang menautkan cuplikan video pernyataan Mahfud MD.

• UPDATE Real Count KPU Minggu 28 April 2019 Pukul 07.00 WIB: Jokowi Vs Prabowo Data Masuk 45,5 Persen

Pada video tersebut, Mahfud MD menyatakan bahwa sejumlah provinsi dulunya diidentifikasi sebagai provinsi garis keras.

Menanggapi hal itu, lantas Said Didu meminta tanggapan dari Mahfud MD atas pernyataan yang disampaikan dalam program acara Metro Pagi Primetime pada Selasa (23/4/2019) lalu.

"Mohon maaf prof @mohmahfudmd, saya berasal dari Sulsel.

Mhn jelaskan indikator yg prof gunakan sehingga menuduh orang Sulsel adalah orang2 garis keras agar jadi bahan pertimbangan kami.

Kami orang Sulsel memang punya prinsip SIRI utk menjaga kehormatan.

Inikah yg dianggap keras ?" ujar Said Didu.

• Fadli Zon Tanggapi Mahfud MD Sebut Kemenangan Jokowi Sulit Dibalik dengan Cara Apapun: Sangat Ngawur

Kicauan itu lantas ditanggapi Mahfud MD dengan menjelaskan garis keras yang ia maksud.

Dirinya memaparkan bahwa garis keras sama artinya dengan fanatik yang memiliki kesetian tinggi.

Mahfud MD mengatakan bahwa itu tidaklah termasuk dalam hal yang dilarang.

Kemudian, ia menyinggung terkait kemenangan antara kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dengan kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada wilayah tertentu.

"Garis keras itu sama dgn fanatik dan sama dgn kesetiaan yg tinggi.

Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik.

Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram.

Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun.

Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," papar Mahfud MD.

• Kritisi Jumlah KPPS Meninggal Terus Tambah, Hinca Pandjaitan: Jika Perlu Hentikan Dulu Penghitungan

Selain itu Mahfud MD juga menyatakan bahwa dirinya juga berasal dari wilayah garis keras.

Ia menuturkan bahwa istilah garis keras sudah biasa dipakai dalam dunia politik.

"Dlm term itu sy jg berasal dari daerah garis keras yi Madura.

Madura itu sama dgn Aceh dan Bugis, disebut fanatik krn tingginya kesetiaan kpd Islam shg sulit ditaklukkan.

Spt halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adl istilah2 yg biasa dipakai dlm ilmu politik," tutur Mahfud MD.

• Tanggapi Isu soal PAN akan Pindah Bergabung dengan Jokowi, Sekjen PAN: Itu Kesimpulan Terlalu Dini

Sementara diberitakan sebelumnya dari Metro Pagi Primetime, Selasa (23/4/2019), mulanya Mahfud MD menyampaikan hal itu untuk menyoroti soal sebaran kemenangan Pilpres 2019.

Saat itu, Mahfud MD menyatakan bahwa sebaran kemenangan pada Pilpres 2019, mengingatkan untuk segera melakukan rekonsiliasi.

"Kalau melihat sebaran kemenangan, mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi," ujar Mahfud MD.

"Karena saat ini kemenangan Pak Jokowi ya menang, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun."

"Tetapi kalau lihat sebarannya, di provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah," sambungnya.

• Ibundanya Meninggal Dunia Pagi Hari Tadi, Aa Gym: Sahabat, Mohon Doanya

"Dan itu, diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, itu diidentifikasi dulunya dianggap dulunya sebagai provinsi garis keras."

"Dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan juga," ungkap Mahfud MD.

Oleh karena itu, menurut Mahfud MD saat ini sangat penting untuk membuat bangsa sadar akan keberagaman.

"Bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita," kata Mahfud MD.

"Soal kemenangan, kekalahan, itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu," imbuh Mahfud MD.

Pembawa acara, kemudian menanyakan soal pelanggaran pemilu kepada mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

Menurut Hadar, saat ini, adanya kekurangan dalam penyelenggaraan harusnya bisa diterima.

"Yang terpenting dipastikan kalau itu memang pelanggaran atau kekeliruan terjadi, itu harus segera dikoreksi," ujar Hadar.

"Jadi itu menunjukkan kalau memang lembaga kita ini (KPU), memang lembaga yang kredibel, dan tidak mengambil posisi apapum," imbuhnya.

• Viral Beredar Nama Calon Menteri Jokowi-Maruf, Mahfud MD, Yusril Ihza, hingga Nama-nama Lama Masuk

Terkait kecurangan-kecurangan yang ada, Mahfud MD juga turut memberikan komentar.

"Masyarakat perlu mengawasi, dan saat ini saya kira sudah mengawasi, sehingga KPU misalnya, menurut saya ya dalam pengamatan saya ini KPU sudah cukup berjalan dalam track yang benar," ungkap Mahfud MD.

"Misalnya isu-isu bahwa terjadi kecurangan dalam entry data, ke situng, itu kan dengan mudah bisa dikontrol," sambungnya.

Menurutnya, kesalahan entry data ini masih sedikit, dibanding entry data yang benar.

"Ini sampai dengan semalam [Senin (22/4/2019)], kesalahan entry data ini hanya 87 dari 179 ribu TPS yang sudah di-entry," kata Mahfud MD.

• Sebut TKN dan BPN Seharusnya Bubar seusai Pemilu, Andi Arief: Belum Tau Siapa Presidennya

"Itu kan hanya 1/2.000, tapi kalau dihitung sekarang yang sudah diperbaiki, sekarang misalnya jadi seper empat ribu, artinya dari 4.000 TPS, hanya 1 yang keliru."

"Tapi ini bukan untuk membenarkan kesalahan ya, oleh karena itu masyarakat jangan percaya pada hoaks," sambung Mahfud MD.

Simak selengkapnya dalam video di bawah ini:

(TribunWow.com/Atri Wahyu/Lailatun Niqmah)

WOW TODAY: