TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean menuturkan proses rekapitulasi internal surat suara Pilpres 2019 kubu 02 berbeda dengan milik kubu 01.

Menurut Ferdinand, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tak perlu membayangkan bagaimana proses perhitungan real count yang dilakukan kubunya.

Ia mengatakan milik BPN berbeda dengan milik pihak TKN Jokowi-Ma'ruf yang disebut war room.

"Jangan dibayangkan bahwa kami itu seperti apa yang dipunya TKN. Kami punya konsep berbeda terkait dengan pengumpulan suara C1 bukan seperti war room-nya TKN mungkin ya," kata Ferdinand, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (25/4/2019).

Lanjutnya, ia menilai TKN tak perlu menilik proses rekapitulasi suara survei kubunya.

Hal ini karena bersifat rahasia dan akan menjadi barang bukti di Mahkamah Konstitusi.

"Boleh saja, tapi saya pikir tidak perlu karena itu sifatnya rahasia dan nanti ujungnya akan jadi barang bukti di MK," ujar Ferdinand.

• BPN Sebut Prabowo Menolak Bertemu Utusan Jokowi, Djoko Santoso: Prabowo Setia Kepada Kita

Dibocorkannya, kubu 02 miliki konsep rekapitulasi yang berpindah-pindah dan bergeser satu tempat dan lainnya.

Ferdinand mengatakan rekapitulasi yang telah dimulai pada hari pemungutan suara, yakni Rabu (17/4/2019) itu menggunakan teknologi komputer jinjing.

"Kemudian bergeser karena masalah teknologi ya modal komputer jinjing kemudian WiFi kita bisa geser kemana-mana untuk bergerak mengumpulkan formulir C1," kata dia.

Ferdinand juga mengatakan hal itu menjadi tidak mungkin untuk dilihat TKN.

Selain itu, pihaknya juga khawatir apabila ada peretasan atau akses ilegal yang menghancurkan dokumen milik kunu 02.

"Jadinya kalau TKN mau lihat war room BPN 02 ya tidak mungkin, karena kami mobile bergerak dan ganti-ganti IP address karena kami khawatir ada peretasan atau akses secara ilegal yang menghancurkan dokumen kami," lanjut Ferdinand.

Prabowo Miliki Survei Internal

Sejumlah lembaga survei memberikan hasil perhitungan cepat atau quick count, dan menunjukkan paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin memperoleh hasil lebih unggul.

Lembaga survei tersebut di antaranya, Indo Barometer, Charta Politika, Poltracking, Indikator, hingga Litbang Kompas.

Namun kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, lebih percaya oleh hasil real count atau hitung manual yang dilakukan timnya di lebih dari 320.000 TPS atau sekitar 40 persen dari total seluruh TPS di Indonesia, dikutip dari Kompas Tv, Rabu (17/4/2019) malam.

• Minta Prabowo-Sandi Tak Lakukan Klaim Kemenangan Tanpa Dasar, Politisi PAN: Hormati Proses Demokrasi

Prabowo meyakini angka tersebut tak akan berubah banyak.

Dalam keterangannya, Prabowo mengklaim ia dan Sandiaga menang pilpres dengan angka 62 persen.

"Bisa naik 1 persen, bisa turun 1 persen. Tapi hari ini kita berada di 62 persen," kata Prabowo disambut teriakan riuh para pendukungnya.

Sebelum itu, Prabowo juga menuturkan banyak peristiwa yang membuat rugi kubunya.

Ia menyebutkan ada hal ganjil yang ditemukan seperti pendukungnya tidak mendapat undangan, adanya surat suara tercoblos dan lainnya.

Ia juga meragukan oleh hasil quick count oleh sejumlah lembaga survei.

"Juga saya tegaskan di sini, pada rakyat Indonesia bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survei tertentu yang memang sudah bekerja untuk satu pihak untuk menggiring opini bahwa kita kalah."

Atas pengakuan telah memenangkan Pilpres di pemilu kali ini, BPN ditantang Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf untuk menjelaskan proses rekapitulasi suara internal mereka.

Hal itu diungkapkan Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto di War Room TKN Jokowi-Ma'ruf, Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

"Mereka berani di ucapan, tapi belum pernah undang teman-teman pers ke dapur kamar hitungnya seperti ini. Jadi untuk itu semua harus tunjukkan dokumen C1 sebagai basis yang paling otentik," ujar Hasto

Sedangkan Hasto mengatakan proses rekapitulasi internal kubunya telah sangat detail.

"Kami di sini ada checker, evaluasi, tidak hanya upload dokumen C1 tapi melalui tahapan verifikasi lebih dulu," ujar dia.

• Diisi 250 Personel yang Bekerja 24 Jam, Inilah War Room TKN untuk Pantau Penghitungan Hasil Pemilu

Lembaga Survei atau Polster Charta Politika dan Cyrus Network Minta 02 Buka Data Survei

Dikutip dari Tribunnews, Direktur Lembaga Survei Charta Politika Yunarto Wijaya meminta agar kubu 02 dapat memberikan data dasar dari temuan survei internal BPN.

“Cara satu-satunya bagaimana kemudian, data yang diklaim 62 persen itu bisa dibuka kehadapan publik secara keilmuan. Tidak ada kaitannya dengan aspek legal dan menunjukkan siapa yang lebih benar di mata KPU,” kata Yunarto saat konfrensi pers Expose Data Hasil Quick Count Pilpres 2019 di Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

“Dan kami mengajak untuk membuka hal-hal yang perlu dibuka, termasuk soal dana,” sambungnya.

Yunarto kembali menagih pihak yang mengatakan memiliki data yang berbeda dengan lembaga survei, untuk membuka data dan tidak membuat masyarakat bingung.

“Yang terjadi tidak pernah sekalipun pihak BPN, atau minimal lembaga yang menyatakan datanya berbeda dengan lembaga survei berani membuka data sehingga yang muncul klaim konspiratif dan ujungnya membingungkan masyarakat,” jelas Yunarto.

• BPN Prabowo-Sandi Rahasiakan Lokasi Input C1 karena Khawatir Dihack, Bagaimana dengan Jokowi-Maruf?

Senada dengan Chatra Politika, CEO Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat juga turut menantang Prabowo untuk membuka data mentah hasil exit poll dan real count yang dilakukan tim internalnya, dikutip dari Kompas.com.

"Lembaganya ada atau enggak. Kantornya ada atau enggak. SDM-nya ada atau enggak. Ada kegiatan atau enggak. Yang paling gampang adalah mengaudit seluruh kegiatan proses mereka," kata Hasan dalam keterangan tertulis, Kamis (18/4/2019).

Ia menegaskan, Cyrus Network siap untuk membuka seluruh data hitung cepat yang dilakukannya.

Hasil hitung cepat Cyrus bekerja sama dengan CSIS menunjukkan Jokowi-Ma'ruf unggul 55,7 persen dan Prabowo-Sandi 44,3 persen.

Hasil tersebut tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga lain.

Bahkan, Cyrus siap jika hasil hitung cepatnya diaudit.

"Karena quick count itu tidak bisa bohong. Kami punya 2.002 TPS sampling itu bisa dibuka semua, dan mereka enggak bisa ngarang. Ngarang TPS-nya di mana, hasilnya berapa, itu ya enggak bisa," ujarnya. (TribuWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY: