TRIBUNWOW.COM -  Direktur Lembaga Survei Charta Politika Yunarto Wijaya, menantang semua pihak yang mengungkapkan data soal perolehan suara sementara calon presiden dan calon wakil presiden, untuk membuka semua data yang mereka keluarkan.

Meski tidak menyebut pihak tertentu, Yunarto secara tegas meminta agar semua data tentang hasil perolehan suara sementara dibuka transparansinya pada publik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Yunarto dalam ekspose data quick count pemilu bersama dengan sejumlah lembaga survei lain.

Dikutip dari channel YouTube metrotvnews, Sabtu (20/4/2019), Yunarto awalnya menjelaskan bahwa banyak pihak yang mencoba menggiring opini publik tentang hasil quick count yang dikeluarkan oleh lembaga survei.

"Pertama bahwa ada pihak yang sudah menyimpulkan bahwa quick count pasti salah, quick count berusaha menggiring opini bahkan ada yang mengatakan bahwa quick count nanti akan disamakan atau KPU akan menyama-nyamakan hasilnya dengan quick count," terang Yunarto.

• Beda Pilihan Presiden di Pemilu 2019, Begini Tips Tetap Damai dari Raffi Ahmad dan Irwansyah

Untuk itu, Yunarto mewakili lembaga survei yang lainnya, mengaku perlu membuka semua data berkaitan dengan hasil quick count yang dikeluarkan oleh lembaganya.

"Jadi ini bukan lagi tentang sekedar kredibilitas lembaga masing-masing, kita merasa kita perlu membuka data kita seterang-terangnya supaya ini bisa membantu juga proses real count yang sedang dilakukan oleh KPU," papar Yunarto

"Tidak kemudian diintervensi, dibentuk opininya, dikaitkan dengan opini quick count yang kami lakukan, kami tidak bisa menjaga proses real count nya tetapi minimal kami bisa membuka proses yang kami lakukan sehingga tuduhan-tuduhan itu bisa tidak muncul lagi," tambahnya.

Terkait semua opini soal data perolehan sementara tersebut, Yunarto dengan tegas menantang semua pihak yang pernah membeberkan kemenangan soal hasil pilpres, membuka semua data ke hadapan publik.

"Kami sangat berharap semua pihak lain yang sudah berani menyebutkan angka di hadapan publik di media, bahwa ada angka 62%, 52%, 55% siapapun itu, kami juga mengimbau untuk melakukan keterbukaan informasi seperti yang kami lakukan," tegas Yunarto.

• Moeldoko Sebut Menghasut untuk People Power Bisa Dipenjara: Tindakan Tegas kepada Siapapun

Hal tersebut diharapkan, agar tidak ada lagi  opini yang salah dan kebingungan di kalangan masyarakat.

"Sehingga publik tidak dibolak-balik sehingga publik tidak dibingungkan dengan klaim masing-masing pihak, jadi ini bukan klaim, ini hanya transparasi dan upaya kami untuk membuat masyarakt menilai secara objektif apakah kami sudah melakukan tugas secara ilmuan dengan benar," terang Yunarto.

Selain itu, buka-bukaan data tersebut juga diharapkan bisa difungsikan sebagai mana mestinya.

"Saya berharap ini bisa jadi pendidikan politik buat teman-teman semua buat publik, supaya tidak serta merta quick count malah dianggap sebagai hal yang membingungkan," kata Yunarto.

"Quick count yang harusnya jadi alat bantu kontrol malah kemudian dianggap menjadi hal yang membuat pemilu menjadi ambigu," terangnya.

Lihat videonya di sini:

WOW; TODAY

(TribunWow.com/Nila)