TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi tegaskan akan membuka data hasil quick count Pilpres 2019.

Tak sendiri, Burhan menegaskan, data yang dibuka bukan hanya milik Indikator saja, tapi juga milik para anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI).

Dilansir oleh TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Burhan Muhtadi melalui akun Twitter @BurhanMuhtadi, Jumat (19/4/2019).

Awalnya, Burhan Muhtadi menanggapi ada sejumlah media internasional yang menuliskan berita kemenangan pasangan calon 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count.

"Masak media internasional terkemuka bisa digiring opininya oleh hitung cepat. Ini jelas ada konspirasi wahyudi," tulis Burhan Muhtadi.

Seorang warganet dengan akun @riski1139 lantas memberikan tanggapan dengan menantang Burhan Muhtadi untuk menunjukkan bukti kebenaran hasil quick count pada publik.

Bahkan, warganet itu tampak menuding Burhan Muhtadi membuat hasil hitung cepat yang sesuai dengan pesanan Jokowi.

"Anda sebagai pemilik lembaga survei. bisa ngga tunjukan sempling bukti ke pada publik.

Jangan hanya bicara punya sempling dengan metode anda.

Jangan jangan yg anda survei daerah basis jokowi.apa emanng pesanan nya seperti itu," tulis sang warganet.

Menanggapi itu, Burhan Muhtadi lantas menjawab tantangan itu dan menegaskan bahwa dirinya dan para anggota PERSEPI akan membuka data mereka di depan Dewan Etik dan para akademisi.

Ia lantas balik menantang Badan Pemenangan Nasional (BPB) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk turut membuka data mereka.

Burhan bahkan mengancam akan menuntut BPN.

"Besok lembaga saya bersama anggota PERSEPI lainnya akan melakukan apa yg kamu minta depan Dewan Etik dan akademisi.

Sekarang coba kamu minta BPN buka-bukaan data juga. Jangan hanya ke kami kamu menuntutnya," balas Burhan Mutadi.

Sebagaimana diketahui, di Twitter memang sedang ramai publik mengaku tak percaya pada hasil quick count.

Hal ini diperparah dari pernyataan para tokoh yang tergabung di Koalisi Indonesia Adil Makmur, yang menyebutkan bahwa hasil quick count itu tidaklah tepat.

Bahkan, Koalisi pasangan 02 ini menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan real count yang memenangkan Prabowo-Sandi.

Prabowo juga sudah mendeklarasikan diri sebagai pemenang dan menyatakan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019-2024.

Padahal, berdasarkan hasil quick count dari sejumlah lembaga survei, yang menjadi pemenang Pilpres 2019 adalah Jokowi-Ma'ruf.

Lembaga survei tersebut di antaranya, Indo Barometer, Charta Politika, Poltracking, Indikator, hingga Litbang Kompas.

Prabowo memaparkan, pihaknya lebih mempercayai hasil real count atau hitung manual yang dilakukan timnya di lebih dari 320.000 TPS atau sekitar 40 persen dari total seluruh TPS di Indonesia, dikutip dari Kompas TV.

Prabowo meyakini angka tersebut tak akan berubah banyak.

Dalam keterangannya, Prabowo mengklaim ia dan Sandiaga menang pilpres dengan angka 62 persen.

"Bisa naik 1 persen, bisa turun 1 persen. Tapi hari ini kita berada di 62 persen," kata Prabowo disambut teriakan riuh para pendukungnya.

Sebelum itu, Prabowo juga menuturkan banyak peristiwa yang membuat rugi kubunya.

Ia menyebutkan ada hal ganjil yang ditemukan seperti pendukungnya tidak mendapat undangan, adanya surat suara tercoblos dan lainnya.

Prabowo juga meragukan hasil quick count sejumlah lembaga survei.

"Juga saya tegaskan di sini, pada rakyat Indonesia bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survei tertentu yang memang sudah bekerja untuk satu pihak untuk menggiring opini bahwa kita kalah."

Charta Politika Minta Bukti

Direktur Lembaga Survei Charta Politika Yunarto Wijaya, meminta agar kubu 02 dapat memberikan data dasar dari temuan survei internal BPN.

Hal itu diungkapnya saat menjadi narasumber dalam siaran langsung program Mata Najwa yang tayang di Trans7, pada Rabu (17/4/2019).

Mulanya ia terlibat debat panas dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono.

Hal ini berawal dari Arief yang mempertanyakan kredibilitas lembaga survei yang mengeluarkan hasil hitung cepat atau quick count.

Arief menyebutkan, sebelum pilpres, ada lembaga survei yang dikumpulkan di Istana Presiden.

Karenanya, Arief menyebutkan, pihaknya tak ingin mempercayai hasil quick count tersebut.

"Kalau sebuah lembaga survei sebelum pilpres dikumpulin di istana, whats going on? Ini mem-framing untuk kecurangan untuk menentukan hasil quick count," kata Arief.

"Karena hasil real count kami, hasil quick count kami berbeda. Artinya enggak perlu dong kami mengakui," sambung dia.

Arief menyebutkan, dalam hasil penghitungan cepat milik kubu 02, calon presiden 02, Prabowo Subiantolah yang menang.

Menanggapi itu, Yunarto lantas mencoba memberikan penjelasan.

Tak menanggapi, Arief tetap memaparkan pendapatnya.

"Tapi kalau semua lembaga survei yang mengadakan quick count dibayar dan datang ke istana, redibilitasnya dimana?" katanya belum selesai.

"Saya tantang, berani tidak buka (data) besok juga di depan masyarakat hasil angka quick count yang diklaim oleh kubu Anda?" sambung Yunarto, memberikan tantangan pada Arief dan BPN.

"Ya berani!" jawab Arief, tampak ikut menunjuk-nunjuk.

"Oke, kita buka. Masyarakat jadi saksinya," tegas Yunarto.

Cyrus Network Minta 02 Buka Data Survei

Senada dengan Chatra Politika, CEO Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat juga turut menantang Prabowo untuk membuka data mentah hasil exit poll dan real count yang dilakukan tim internalnya, dikutip dari Kompas.com.

"Lembaganya ada atau enggak. Kantornya ada atau enggak. SDM-nya ada atau enggak. Ada kegiatan atau enggak. Yang paling gampang adalah mengaudit seluruh kegiatan proses mereka," kata Hasan dalam keterangan tertulis, Kamis (18/4/2019).

Ia menegaskan, Cyrus Network siap untuk membuka seluruh data hitung cepat yang dilakukannya.

Hasil hitung cepat Cyrus bekerja sama dengan CSIS menunjukkan Jokowi-Ma'ruf unggul 55,7 persen dan Prabowo-Sandi 44,3 persen.

Hasil tersebut tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga lain.

Bahkan, Cyrus siap jika hasil hitung cepatnya diaudit.

"Karena quick count itu tidak bisa bohong. Kami punya 2.002 TPS sampling itu bisa dibuka semua, dan mereka enggak bisa ngarang. Ngarang TPS-nya di mana, hasilnya berapa, itu ya enggak bisa," ujarnya.

Hasan mengakui pollster dan lembaga survei bisa saja ada yang berpihak mendukung calon-calon tertentu.

Meski begitu, ia menuturkan apabila sudah mengeluarkan riset, ia memastikan hasilnya akan profesional.

"Kami yang bergabung dengan PERSEPI itu sudah bersedia diaudit jika publik merasa curiga dengan hasil lembaga," ujar Hasan.

Pengamat Minta Metodologi dan Data

Dikutip dari TribunJateng.com, Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, ikut berkomentar mengenai penolakan kubu 02 terhadap hasil quick count sejumlah lembaga survei.

Ia menuturkan BPN baiknya menjelaskan metodologi serta faktanya.

"Mereka (BPN) harus menjelaskan metodologinya, beberkan bukti dan faktanya. Jika itu real count, dari berapa persen daerah yang sudah dilakukan perhitungan itu harus dibuktikan," kata Emrus, dalamm keterangan tertulisnya, Jumat (19/4/2019).

Ia juga mengkritik kubu 02 menyamakan real count yang ditemukan 02 dengan hasil quick count lembaga survei.

Lanjutnya, apalagi pada rela count kubu 02 baru sebagian data.

"(Real count internal) itu tidak bisa disamakan dengan quick count lembaga survei," kata Emrus.

Menurutnya, hitung cepat lembaga survei, jelas Emrus, bisa dipertanggungjawabkan secara statistik.

"Dan quick count ini sudah teruji di dunia," tegasnya.

"Kalau mengatakan ada dugaan kecurangan itu harusnya mereka punya bukti. Sampaikan saja ke Bawaslu. Nanti Bawaslu akan berkoordinasi dengan penegak hukum jika memang ditemukan ada tindak pidana," pungkas Emrus.

(TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)

WOW TODAY: