TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyinggung soal Kartu Sakti yang diusung pasangan 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, dan soal E-KTP sebagai kartu pamungkas milik pasangan 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah melalui akun Twitter @Fahrihamzah, Senin (18/3/2019).

Melalui kicauannya itu, Fahri Hamzah menyatakan ingin menyampaikan pendapatnya tentang kartu-kartu yang dibahas Ma'ruf Amin dan Sandiaga dalam debat cawapres, Minggu (17/3/2019) malam.

• Tanggapi Gagasan Sandiaga terkait E-KTP, Maruf Amin Sebut Kartu Perseorangan Lebih Mudah

Fahri menyebut kartu-kartu itu sebagai 'Kartu Tak Sakti'.

Fahri menilai, Ma'ruf Amin dalam debat hanya menyampaikan akan meneruskan program Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sementara Sandiaga, menruut Fahri, banyak menyampaikan terobosan-terobosan kebijakan dengan cukup detail.

Fahri menuliskan, dalam debat tersebut sangat nampak mana kandidat yang memberikan gagasan konservatif, dan mana yang progresif.

Menurutnya, Ma'ruf Amin hanya menggunakan senjata lama, sementara Sandi berkomitmen menyelesaikan masalah kesejahteraan dalam 200 hari.

Fahri lantas membahas soal BPJS yang menurutnya hanya membuat kebijakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seolah baru, karena diganti dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Fahri berpendapat, pengelolaan BPJS tak diperhatikan karena dari awal pemerintah memang hanya menjadikan program BPJS ini sebagai alat popularitas.

Fahri menilai, yang menjadi akar masalah BPJS ini adalah komitmen pemerintah Jokowi terhadap pendanaan BPJS yang rendah.

Fahri lantas berpendapat bahwa Jokowi menjadikan KIS BPJS itu memang hanya untuk menaikkan elektabilitas saat kampanye saja.

Pasalnya, menurut Fahri, Jokowi seolah tak ingin mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan BPJS ini.

Lebih lanjut, Fahri membahas soal Kartu yang menjadi gagasan dari Sandiaga, yaitu E-KTP.

Menurutnya, gagasan Sandiaga adalah hal yang lebih rasional untuk dilakukan.

Berikut kicauan lengkap Fahri Hamzah:

"Kalo kita cermati debat tadi malam, inti dari yang disampaikan Kyai Ma’ruf meneruskan program Jokowi –JK, lalu secara normatif berkomitmen melakukan perbaikan. Sedangkan Sandi banyak menyampaikan terobosan2 kebijakan, cukup detail sekali. #KartuTakSakti vs #KartuPamungkasEKTP

• Seusai Debat Cawapres, Hashtag Dukungan pada Sandiaga Uno dan Maruf Amin Jadi Trending di Twitter

Nampak sekali mana gagasan yang konservatif mana yang progresif. Kyai Ma’ruf masih pakai senjata lama, #KartuTakSakti. Persis dengan apa yang dilakukan Jokowi dalam debat capres 5 tahun lalu. Sandi lebih menekankan pada komitmen target 200 hari selesaikan masalah kesejahteraan.

Saya ambil contoh saya sebut #KartuTakSakti masalah BPJS. BPJS lahir di Era SBY (UU N0.24/2011), diimplementasikan 1 Januari 2014 (akhir pemerintahan SBY). Dalam kampaye, oleh Jokowi kartu BPJS saat itu diganti dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Seolah program baru.

Jadilah seolah-olah KIS itu program hebatnya Jokowi. KIS jadi kartu sakti, dibagi2 waktu kampanye, jadi ladang elektabilitas. Padahal konsep dan implementasinya dilakukan pada masa SBY, pemerintah baru hanya melanjutkan. Apa akibatnya #KartuTakSakti vs #KartuPamungkasEKTP ?

• Prabowo Joget Gatot Kaca di Atas Mobilnya setelah Beri Tanggapan soal Debat Cawapres

Karena dari awal pemerintahan program BPJS ini dijadikan alat popularitas. Maka pengelolaannya pun tampak tidak terlalu diperhatikan. Selama 4,5 tahun belakangan ini pengelolaan BPJS amburadul. Tiap tahun defisit, kualitas pelayanan semakin menurun. Jadilah #KartuTakSakti

Saya mendapat keluhan lapangan. Menerima audiensi dari berbagai pemangku kepentingan. Dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dokter Indonesia Bersatu (DIB), Perhimpunan Rumas Sakit (Persi), Perhimpunan Perawat, Apoteker dst. KIS benar2 menjadi #KartuTakSakti karena kampanye.

Akar dari masalahnya satu: komitmen pemerintah Jokowi terhadap pendanaan program ini terbukti rendah. Entah karena dananya tidak ada atau bagaimana, yang pasti problem keuangan ini terjadi selama 4,5 tahun. Banyak RS mengeluh karena klaim terlambat dibayar. #KartuTakSakti

Tenaga Kesehatan mengeluh karena bekerja dalam tekanan, tarif Ina-CBGs dibawah standar. Pasien banyak tak terlayani dengan baik. Dan akhir-akhir ini kualitas dan kuantitas pelayanan mulai dikurangi. Ini akumulatif yg bikin KIS jadi #KartuTakSakti

Pemerintah tau kok, bahwa premi BPJS yang ditetapkan selama ini jauh dari nilai keekonomian. Premi yang seharusnya 36.000, hanya ditetapkan sebesar 23.000 (PBI 92,2 juta jiwa). Jika skenario premi naik (jadi 36.000) maka negara akan menambah subsidi sekitar 15 T tiap tahun.

Nilai tersebut hampir sama dengan defisit yang selama ini dialami BPJS. Menaikkan premi harus lewat Perpres, dan ini wewenang Jokowi. Tapi, selama ini nyatanya Jokowi tidak berkomitmen menyelesaikan ini. Niatnya memang kampanye dari awal. Tidak mau ambil keputusan.

Kalo Prabowo-Sandi terpilih dan berkomitmen menyelesaikannya, tidak sampai menunggu 200 hari. Begitu APBN awal dirancang, harusnya masalah defisit BPJS selesai. Tagihan rumah sakit cepat dibayar dan semua tenaga kesehatan fokus melayani masyarakat. rakyat senang.

Solusi Sandi lebih rasional #KartuPamungkasEKTP dibanding hanya bagi-bagi kartu. Langsung masuk jantung persoalan. Cetak kartu hanya menambah anggaran yang tak perlu. Kartu Pra Kerja kan konsep dan implementasinya sudah ada semenjak zaman Pak SBY.

Begitu pula dalam bidang pendidikan, tak perlu cetak kartu pintar untuk mahasiswa lah. Sampai saat ini program beasiswa bidik misinya Pak SBY juga masih berjalan. Dengan #KartuPamungkasEKTP semua orang punya akses sama kepada subsidi, bukan yg dapat kartu doang.

Jangan sampai mengulang kesalahan lama, seperti yang terjadi pada BPJS, fokus sama kartu tapi problem mendasarnya malah diabaikan, tidak selesai sampai akhir periode. Sekarang, bukannya menyelesaikan masalah pada #KartuTakSakti itu tapi malah menjanjikan karti baru.

Jadi, sudah betul pak @sandiuno menyebut #KartuPamungkasEKTP sebab pada dasarnya KTP dengan konsep SIN (single identity number) adalah jaminan bagi seluruh warga negara atas hak2 mereka yang melekat; mulai hak pilih, hak kerja, kesehatan, pendidikan, dll. CUKUP SATU KARTU!" tulis Fahri Hamzah.

• Fahri Hamzah Nilai Gagasan Sandiaga Uno terkait E-KTP Bisa Selesaikan Kegagalan Petahana: Ini Cukup

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Maruf Amin memamerkan tiga kartu sakti saat menyampaikan visi misinya terkait pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya pada segmen pertama debat ketiga Pemilihan Presiden 2019.

"Kami akan mengeluarkan tiga kartu. Kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra Kerja. Supaya anak-anak bisa kuliah, supaya ibu-ibu bisa belanja murah, supaya mudah mencari kerja. Kami Jokowi Maruf akan mengemban amanah untuk membawa bangsa Indonesia ini menjadi maju," kata Maruf Amin.

Dalam pemaparan visi dan misinya itu, Maruf Amin mengatakan, kunci kemajuan Indonesia ada pada manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlakul karimah.

Maruf Amin juga menegaskan bahwa dirinya akan melanjutkan ikhtiar Jokowi dan Jusuf Kalla untuk membangun dan melindungi segenap bangsa indonesia dengan cara menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik.

Untuk bidang pendidikan, Maruf Amin berjanji akan meneruskan program beasiswa.

Ia juga akan meningkatkannya hingga ke jenjang kuliah.

"Untuk itu kepada anak-anakku semua, kalian jangan takut untuk bermimpi, bercita-cita. Orang tua tidak perlu khawatir akan masa depan anaknya," kata Ma'ruf Amin.

Sementara di bidang kesehatan, Maruf Amin menjanjikan akan memastikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berlanjut dan Program Keluarga Harapan akan diteruskan.

• Peneliti LIPI: Kedua Calon Tak Kuasai Masalah Pendidikan, Sandiaga Uno Unggul di Bidang Kesehatan

Berbeda gagasan, Sandiaga Uno justru menyatakan ingin menjadikan E-KTP sebagai kartu tunggal dalam pelaksanaan seluruh program tersebut.

"Dompet kita keluarkan ibu-ibu yang di rumah terutama, bapak-bapak, semua anak muda keluarkan satu kartu yang sudah kita, kami miliki, yaitu Kartu Tanda Penduduk, KTP," kata Sandiaga sambil memamerkan KTP miliknya, seperti tampak dalam channel Youtube, Kompas TV, Minggu (17/3/2019)

Para pendukungnnya juga turut mengeluarkan dompet mereka dan mengambil KTP seperti yang dilakukan oleh Sandiaga.

Sandiaga menjelaskan KTP itu nantinya akan memiliki chip teknologi di dalamnya.

Sandiaga mengatakan, revolusi industri 4.0 memudahkan big data dengan single identification number yang dapat digunakan untuk mendapatkan fasilitas pemerintah saat kepemimpinan Prabowo-Sandiaga jika terpilih dalam Pilpres 2019 nanti.

• Reaksi Maruf Amin yang Dihentikan Moderator karena Waktu Telah Habis saat Bahas Lapangan Kerja

Fasilitas pemerintah yang didapat dari kartu tersebut antara lain terkait ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, semua rumah siap kerja bisa diberikan, PKH, serta PKH plus.

"Semua fasilitas layanan baik ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, semua rumah siap kerja bisa diberikan, PKH, kita akan tambah PKH plus di dalam program yang hanya membutuhkan KTP ini," ungkap Sandiaga.

Mantan wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan agar masyarakat mendapatkan fasilitas pemerintah dengan kartu namun tanpa membebani anggaran negara.

"Semua layanan dari pemerintah kita tidak ingin merepotkan negara membebani negara dengan menerbitkan kartu-kartu lain," jelasnya.

(TribunWow.com/Nanda/Gipty)