TRIBUNWOW.COM - Pekerja Seni Sudjiwo Tedjo dan putri Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid angkat bicara soal banyaknya TNI yang menganggur, dan diwacanakan aktif di ranah sipil.

Dilansir oleh TribunWow.com, hal itu disampaikan melalui akun Twitter pribadi mereka pada Senin (11/2/2019).

Sudjiwo Tedjo membandingkan nganggurnya TNI dengan dirinya dan budayawan sekaligus intelektual muslim Ehma Ainun Najib (Cak Nun).

Sudjiwo Tedjo mengatakan bahkan dirinya dan Cak Nun yang tidak lulus kuliah pun tidak menganggur.

Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana bisa perwira TNI menganggur.

• Ani Yudhoyono Dikabarkan Sakit, Sudjiwo Tedjo hingga Teddy Gusnaidi Beri Doa dan Ucapan

"Aku dan Cak Nun dan lain2 yg gak lulus universitas aja nggak nganggur...

kok bisa2nya perwira TNI dgn seabrek ilmu strateginya banyak yang nganggur?

Kok bisa utk bekerja nunggu dulu ada jabatan/nggak?

Padahal apa aja kan bisa dikerjain?," tulis Sudjiwo Tedjo.

Sementara itu, Alissa Wahid membandingkan menganggurnya TNI dengan zaman Orde Baru.

Menurutnya, akan menjadi berbahaya apabila TNI merangsek ke ruang sipil.

• Jokowi Cabut Remisi Pembunuh Wartawan, Alissa Wahid Soroti Kasus Lain: Dipenjara Karena Bela Petani

Ia pun menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengatakan pasti banyak strategi lain, untuk mengatasi nganggurnya TNI.

"Walah. Era reformasi ditandai dengan TNI kembali ke habitat asli, krn zaman Orba terbukti bahaya bila TNI merangsek ke ruang sipil.

Alasan ini tidak layak.

Pasti ada strategi lain untuk meresponnya, pak @jokowi," kata Alissa Wahid.

Rupanya, tak hanya Sudjiwo Tedjo, tokoh NU Akhmad Sahal juga mengkritik langkah tersebut.

"TOLAK!!

Ini sama aja dgn mengembalikan Dwifungsi TNI yg membahayakan demokrasi.

Wahai sesama Jokower, mari kita rame2 meminta agar pak @jokowi membatalkan rencana ini, krn bertentangan dgn spirit reformasi," ujar Akhmad Sahal, Senin (11/2/2019).

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga mengakui banyaknya TNI yang menganggur.

"Tenaga TNI banyak yang menganggur. Ada lebih dari 500 perwira menengah kolonel yang nganggur. Saya bilang, Pak (Jokowi) ini bisa masuk," kata Luhut di Jakarta International Expo Kemayoran, Minggu (10/2/2019).

Oleh karena itu ia menyampaikan ke Jokowi soal rencana penempatan perwira TNI di kementerian dan lembaga.

Menurut Luhut, akan ada banyak posisi yang bisa diisi oleh perwira TNI.

Lantaran tidak banyak pekerjaan yang tidak dikuasai sipil.

"Saya jelaskan (kepada Jokowi) tidak sampai setengah jam. Saya bilang itu akan ciptakan lapangan kerja lagi bagi perwira TNI," sambung Luhut.

Diketahui, kabar soal TNI itu mencuat setelah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Sisriadi menyebut ada 60 posisi yang bisa diisi perwira menengah dan tinggi TNI di kementerian/lembaga negara.

Hal itu akan dipastikan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang kini sedang direvisi oleh TNI.

Sementara itu, diberitakan BBC,  Kamis (7/2/2019), ratusan TNI menganggur dan tidak memegang jabatan karena jumlah para personel yang berlebihan.

Karena itu, para perwira TNI hanya mengikuti apel harian dan tidak bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan.

Kondisi ini membuat pemerintah mewacakan lapangan kerja baru, termasuk di lembaga sipil.

• Andi Arief Setuju Usul Syamsuddin Haris agar Jokowi Tak Biarkan TNI dan Polri Aktif di Ranah Sipil

Usul ini lantas menuai kontroversi, karena dianggap bisa meniumbulkan terjadinya dwifungsi militer ala Orde Baru.

Tak hanya itu, anggaran negara juga dianggap bakal sia-sia untuk menggaji para TNI yang tidak memegang jabatan.

Dalam UU 32/2004 tentang TNI, selain di internal militer, ada 10 lembaga sipil yang menyediakan jabatan bagi perwira TNI.

"Ada jabatan yang terbatas, itu kami pahami, tapi tidak perlu revisi undang-undang untuk memperbolehkan TNI duduk di jabatan sipil," kata Anggota Komisi I DPR, Mohamad Arwani Thomafi, Rabu (6/2/2019).

Menanggapi polemik yang ada, Juru Bicara TNI Brigjen Sisriadi mengatakan bahwa terlibatnya TNI di lembaga sipil tidak akan mengulang sejarah dwifungsi ABRI.

"Ada kementerian tertentu yang menggunakan tenaga perwira TNI, mereka keuntungannya, yaitu militansi, tapi bukan militerisme," kata Sisriadi.

"Dwifungsi menempatkan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia - sebutan TNI saat itu) sebagai kekuatan pertahanan, sosial, dan politik. Tapi politik sudah kami hindari sejak reformasi. Mencium bau politik saja kami sudah sakit gigi," sambungnya. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)