TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah angkat bicara soal perampasan kebebasan seseorang berpendapat dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Instagram-nya, @fahrihamzah pada Rabu (6/2/2019).

Awalnya, Fahri Hamzah merasa khawatir dengan negara yang merampas kebebasan berpendapat atas nama penegakan hukum.

Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena negara tak siap untuk berdialog secara demokratis.

• Hasto Sebut Warga Sulit Jawab 3 Keberhasilan Prabowo, Fahri Hamzah: Ambil 01 dari Solo, Jadi DKI 1

Ia juga mengatakan bahwa negara memang tidak secara langsung mempersonalisasikan kritiknya namun menunggu para tokoh oposan salah ucap.

Untuk itu, ia beranggapan, UU ITE berpotensi menjadi senjata yang dapat membungkam pihak-pihak yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

Berikut komentar Fahri Hamzah selengkapnya:

"Yang kita cemaskan adalah negara menjadi juru tafsir atas wilayah privat. Negara merampas kebebasan berpendapat atas nama penegakan hukum.

Di sini kita wajib merasa khawatir, karena negara direpresentasikan oleh pemerintah yang berpihak/ partisan. Ia bergerak melalui yudikatif yang tidak sepenuhnya mandiri.

Kenapa ini terjadi, karena negara tidak siap berdialog secara demokratis dan dewasa.

Negara mempersonalisasi kritik. Memang tidak secara langsung. Tapi ia menunggu tokoh2 oposan salah ucap.

Karenanya UU ITE berpotensi dan terbukti dijadikan senjata membungkam mereka yang berbeda dengan pemerintah.

Negara-negara demokrasi tidak memasukkan pencemaran nama baik sebagai bagian dari hukum pidana.

Amerika Serikat merumuskan defamation sebagai bagian dari Tort Law (Hukum Perdata). Meskipun terdapat beberapa negara bagian yang mencantumkan sanksi pidana, namun pada praktiknya tidak digunakan.

Bahkan sebagian besar dari peraturan hukum tersebut dinyatakan tidak konstitusional lagi oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Inggris dalam Defamation Act 2013 tidak mencantumkan sanksi pidana untuk kasus pencemaran namabaik.

Convention on Cyber Crime 2001 yang disusun oleh Dewan Eropa tidak memasukkan pencemaran nama baik dalam salah satu dari 4 jenis cyber crime yang diatur.

Ada yang mengatur tentang “Content Related Offences” isinya adalah tentang pengaturan pornografi anak.

Pencemaran nama baik adalah urusan antar individu, namun membuat negara harus turun tangan dalam menjatuhkan hukuman.

Ini tidak tepat secara konstruksi hukum. Dan juga tidak efektif dalam penyelesaian masalah hukum antara dua individu tersebut.

Tema ini perlu didorong masuk area perdata," tulis Fahri Hamzah.

• Hasto Sebut Warga Sulit Jawab 3 Keberhasilan Prabowo, Fahri Hamzah: Ambil 01 dari Solo, Jadi DKI 1

(TribunWow.com/Atri)