TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik, Rocky Gerung buka suara soal dirinya dituding tak netral dalam memberikan kritik terhadap pemerintah.

Dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Rocky Gerung, tudingan itu disampaikan oleh Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsul Arifin saat menjadi narasumber dalam acara Update Malam dengan tema 'Manuver Politik Akal Sehat', Minggu (3/2/2019).

Awalnya Rocky Gerung mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memihak pada acara 212 yang diselenggarakan di Monas, Jakarta pada Minggu (2/12/2019) lalu.

Ia hanya menginginkan untuk mengetahui peristiwa itu sebagai warga negara biasa.

Lantaran menurutnya peritiwa politik layak diketahui oleh publik.

"Saya enggak memihak 212. Saya meminta hak saya untuk tahu apa itu 212," kata Rocky Gerung.

"Saya mau tahu 212 di Monas apa itu. Kenapa mesti tahu, (karena) itu peristiwa politik. Saya warga negara mau tahu," jelasnya.

Hal itu disampaikannya sebab menurut Rocky Gerung saat itu tidak ada pemberitaan mengenai acara 212.

Untuk itu, Rocky Gerung merasa dirinya perlu memberikan kritiknya terhadap pers.

"Oleh karena itu saya kritik pers, you on top (kamu di atas) pemerintah yang menghalangi informasi terbaik yang harus menjadi hak publik," paparnya.

"Jadi saya menuntut hak saya untuk tau apa itu 212 di Monas," sambungnya.

Rocky Gerung menegaskan bahwa hal itu ia inginkan lantaran bukan karena berpihak pada 212, namun hanya ingin menuntut haknya sebagai publik untuk mengetahui kabar tersebut.

• Singgung Polemik Abu Bakar Baasyir, Rocky Gerung Sebut Istana Presiden Pembuat Hoaks

Menanggapi hal itu, Politisi PKB, Syamsul Arifin menyebut sikap Rocky Gerung itu menunjukan sikap tidak netral dalam memberikan kritik kepada pemerintah.

"Itu yang saya pikir dari Bung Rocky, yang orang melihat Bung Rocky ini tidak benar," ungkap Syamsul.

"Iya, benar," jawab Rocky Gerung.

"Karena apa? Selalu kritikan-kritikan tajam dan pedas kepada pemerintah sementara tidak ada penyeimbang sebagai balancing (keseimbangan) terhadap kebaikan pemerintah," papar Syamsul.

Menurut Syamsul, tidak ada pemerintahan atau pun manusia yang tidak memiliki kesalahan.

Untuk itu dirinya meminta Rocky Gerung supaya memberikan kritik yang netral tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.

Namun, Rocky gerung menegaskan kembali bahwa sebenarnya ia akan memberikan kritiknya terkait aksi 212 di Monas itu.

Akan tetapi hal itu tak dilakukannya lantaran dalam waktu sehari tidak ada media yang memberikan informasi terkait aksi 212 tersebut.

• Sebut Keributan Kasus Rocky Gerung Sudah Overdosis, Mahfud MD: Perlu Diakhiri

Ia beranggapan bahwa hal itu merupakan tindak pemerintah yang mencoba menghalangi masyarakat untuk mengetahui informasi publik.

"Saya baru mau kritik 212, berikan saya fakta tentang apa yang terjadi di Monas. Saya tunggu 24 jam enggak ada yang beritain tuh."

"Jadi apa yang mau saya kritik. Artinya pemerintah menghalangi orang untuk mengetahui 212. Karena itu saya kritik pemerintah kenapa halangi hak saya untuk kritik 212," tegas Rocky Gerung.

Sebelumnya, dalam acara yang sama, Rocky Gerung juga memberikan kritik terhadap pemerintah soal hoaks yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam kesempatan itu, Rocky Gerung menegaskan selain memberikan kritikan, ia juga akan memberikan pujian.

"Tentu akan beri pujian, tapi apa yang akan saya pujikan," jelas Rocky Gerung.

Lantas ia menyinggung pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa pemerintah bukanlah pembuat hoaks seperti yang digaungkan oleh dirinya.

• Iwan Fals Usul Rocky Gerung Tidak Dipenjarakan: Nanti Kita Rugi Sendiri

Namun, Rocky Gerung tetap menyatakan hal yang sama.

"Pemerintah ngotot terus bahwa kami (pemerintah) bukan pembuat hoaks seperti tuduhan Rocky Gerung," ucap Rocky Gerung.

"Dalil saya tetap, pemerintah adalah pembuat hoaks terbaik," imbuhnya.

Lihat videonya di sini:

• Rustam Ibrahim Sebut Tak Suka Sombongnya Rocky Gerung, Andi Arief: Jadi Setuju Pemenjaraan

Sekilas tentang Reuni 212 di Monas

Diberitakan sebelumnya, dikutip dari WartaKotaLive, Senin (3/12/2018), Ketua Panitia Reuni Akbar Mujahid 212, Ustaz Bernard Abdul Jabbar menuturkan jumlah peserta reuni 212 yang ikut berpartisipasi.

Menurutnya, berdasarkan informasi dari media, peserta aksi 212 mencapai 8 hingga 10 juta jiwa.

"Kalau dulu sekitaran tujuh juta, tapi sekarang menurut informasi dari media yang menggunakan drone, itu hampir sekitar 8-10 juta yang hadir," ujar Bernard di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018).

Dari reuni terebut, sejumlah Tokoh Politik juga turut menghadiri acara reuni akbar 212, salah satunya adalah Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto.

Walaupun sebelumnya, dikabarkan panitia akan mengundang Presiden Jokowi, namun akhirnya diputuskan jika Jokowi tidak diundang lantaran berbagai pertimbangan.

(TribunWow.com/Atri)