TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubair, memberikan tanggapan terkait pernyataan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, soal anggaran bencana di Indonesia.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Inas melalui keterangan tertulisnya menilai, Fadli Zon hanya menjadikan persoalan terkait anggaran bencana sebagai alat politik saja.

Menurut Inas, saat membicarakan soal politik anggaran, Fadli Zon juga harus tahu bagaimana pemerintah dapat membiayai berbagai kegiatan.

Ia juga berpendapat, Fadli Zon juga harus tahu soal bagaimana mengatur keseimbangan keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

• Tanggapi Debat Fadli Zon dan Relawan Jokowi Mania, Said Didu: Kasihan Anak Muda Diminta Tepuk Tangan

"Tapi sayangnya Fadli Zon menjadikan anggaran BMKG dan bencana di Indonesia hanya sebagai alat politik untuk membuat opini bahwa anggaran BMKG dipotong oleh pemerintah setiap tahun," papar Inas, Sabtu (5/1/2019).

Inas tak menampik bahwa anggaran yang diajukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tiap tahunnya memang tidak bisa diberikan secara penuh.

Misalnya saja pada rancangan APBN 2019 di mana BMKG mengusulkan anggaran sebesar Rp 2,935 triliun, dan hanya bisa disetujui sebesar Rp 1,777 triliun.

Inas menjelaskan, anggaran tak bisa dipenuhi 100 persen karena disesuaikan dengan Pendapatan Negara.

"Yang menjadi persoalan adalah, apakah Fadli Zon ikut menandatangani APBN atau tidak? Kalau iya, kenapa sekarang baru protes? Justru yang terjadi adalah Fadli Zon meludah keatas dan yang terkena malahan mukanya sendiri," ujar Inas.

Inas menegaskan, meski tak pernah disetujui hingga 100 persen, anggaran bencana ini selalu naik di tiap tahunnya.

Misalnya, anggaran BMKG 2017 naik menjadi Rp 1,45 triliun dari 2016 yang senilai Rp 1,3 triliun. Lalu, pada 2018 naik lagi menjadi 1,7 triliun.

• Fadli Zon Kritik Pemerintah soal Anggaran Bencana: Bangun Tol Jorjoran, untuk Bencana Terkesan Pelit

Sementara itu, sebelumnya Fadli Zon, menuliskan catatannya soal pentingnya anggaran bencana bagi Indonesia yang diketahui sebagai negara rawan bencana.

Hal tersebut disampaikannya melalui laman Twitter, @fadlizon, pada Jumat (4/1/2019).

Fadli Zon mengatakan, sebagai negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, Indonesia harusnya memiliki politik anggaran yang responsif terhadap penangan bencana.

Ia lantas memberikan kritik atas pengurangan anggaran untuk BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), dan juga Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).

Menurutnya, pengurangan anggaran untuk ketiga lembaga tersebut memberikan kendala terkait perawatan, hingga pengadaan peralatan untuk memonitor adanya bencana.

Ia mengakui bahwa pemerintah memang menyediakan dana cadangan kebencanaan.

Namun, menurutnya dana itu jutru lebih dialokasikan untuk melakukan penanganan pasca bencana.

Berikut kicauan lengkap Fadli Zon terkait hal tersebut:

"Selamat sore tweeps. Sy akan kultweet terkait pentingnya anggaran bencana bagi negara kita yg rawan bencana. Selamat menyimak

1) Sbg salah satu negara dgn tingkat kerawanan bencana yg tinggi, politik anggaran kita mestinya bersifat responsif terhadap penanganan kebencanaan.

• Fadli Zon Tanggapi Cuitan Andi Arief soal Surat Suara Tercoblos: Tak Ada yang Salah dengan Itu

2) Itu sebabnya, bukan waktunya lagi kita menggunakan manajemen pemadam kebakaran, yg lebih menekankan aspek tanggap darurat pasca-bencana. Politik anggaran kita mestinya menggunakan pendekatan bersifat prefentif, atau antisipatif.

3) Itu sebabnya pengurangan anggaran BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), serta Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), tiga lembaga yg tupoksinya berhubungan dgn soal kebencanaan, memang perlu dikritik.

4) Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG, misalnya, adlh Rp1,75 triliun. Angka itu memang naik 9,37 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, namun angka itu jauh di bawah anggaran yg diajukan BMKG sebesar Rp2,7 triliun.

5) Pada tahun lalu, kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp2,69 triliun, namun anggaran yg dialokasikan hanya Rp1,70 triliun. Pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp2,56 triliun, anggaran yg diberikan Rp1,45 triliun.

6) Begitu juga pada 2016, dari kebutuhan Rp2,2 triliun, anggaran yg diberikan Rp1,3 triliun saja. Pagu yg diberikan selalu jauh dari kebutuhan yg diperlukan.

7) Akibatnya, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yg terkait dgn monitoring dan ‘early warning system’ kebencanaan. Sistem peringatan kebencanaan kitapun jadi lemah.

• Soal Surat Suara Tercoblos, Fadli Zon: Cuitan Andi Arief Hanya Minta Itu Dicek, Tak Ada yang Salah

8) Dalam peristiwa bencana Donggala-Palu, misalnya, BMKG justru mengakhiri peringatan tsunami sesaat sebelum gelombang menerjang. Itu kesalahan yg sangat fatal. Dan kesalahan itu terjadi krn sistem peringatan dini tdk berfungsi.

9) Pada 2016, berdasarkan data yg dimiliki BNPB, ada 22 buoy (alat deteksi tsunami) yg tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

10) Dari jumlah itu, sembilan unit dimiliki oleh Indonesia, 10 unit milik Jerman, satu unit Malaysia, dan dua unit milik Amerika Serikat. Sayangnya, semua alat itu tdk berfungsi.

11) Celakanya, menghadapi situasi demikian, anggaran @BNPB_Indonesia justru terus-menerus dikurangi oleh Pemerintah. Pada 2015, alokasi anggaran BNPB mencapai Rp2,5 triliun.

12) Pada 2016, anggaran @BNPB_Indonesia ditetapkan Rp1,6 triliun, namun oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2016 angka tsb kemudian dipotong mnjd Rp1,46 triliun. Pada 2017, anggaran BNPB kembali turun menjadi Rp1,2 triliun.

13) Tahun lalu, 2018, anggaran BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp700 miliar. di tahun 2019, anggaran @BNPB_Indonesia hanya dialokasikan sebesar Rp610 miliar, jauh lebih kecil dari jamuan pemerintah untuk Sidang IMF/World Bank Oktober 2018 yg menghabiskan hampir Rp. 1 trilyun.

14) Memang, di sisi lain Pemerintah menyediakan dana cadangan kebencanaan, yg bersifat on call, yg tahun 2019 anggarannya mencapai Rp6,5 triliun.

15) Namun dana itu alokasinya lebih untuk melakukan penanganan pasca-bencana, seperti proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan untuk pencegahan dan antisipasi.

16) Inilah yg sy sebut sbg manajemen bencana a la pemadam kebakaran. Kita menyiapkan anggaran di hilir, sementara anggaran di hulunya terus-menerus dikurangi. Menurut sy ini perlu dikoreksi.

17) Indonesia adalah negara yg memiliki tingkat kegempaan tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Begitu juga dgn potensi tsunami.

18) Sbg negara maritim, potensi tsunami kita jg besar. Hingga November 2018 lalu, menurut data @BNPB_Indonesia, tercatat telah terjadi 2.308 kejadian bencana yg menyebabkan 4.201 orang meninggal dunia dan hilang.

19) Sementara, jumlah korban terdampaknya mencapai 9.883.780. Seluruh bencana itu telah mengakibatkan 371.625 rumah mengalami kerusakan. Data ini belum termasuk dampak akibat bencana tsunami di Selat Sunda kemarin.

20) Bayangkan jika manajemen bencana kita hanya seperti pemadam kebakaran, anggaran kita nggak mungkin cukup.

21) Itu sebabnya, di tengah keterbatasan anggaran, yg mestinya dilakukan Pemerintah adlh membangun sistem peringatan dini yg canggih, untuk meminimalisir potensi kerusakan akibat bencana.

• Boni Hargens Diam saat Diminta Data oleh Fadli Zon, Pembawa Acara Akui Harus Undang Narasumber Lain

22) Sistem peringatan dini kebencanaan kita harus diperbaiki agar meminimalisir korban dan kerusakan.

23) Sejauh ini anggaran bencana kita memang masih sangat minim, tdk ada 1 persen dari APBN. Ironisnya, jika untuk membangun jalan tol Pemerintah terkesan jorjoran, namun untuk penanggulangan bencana Pemerintah terkesan pelit.

24) Hal ini tentu saja tdk merepresentasikan kesiapan Indonesia sebagai negara yg berada di ring of fire," tulis Fadli Zon.

(TribunWow.com)