TRIBUNWOW.COM - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya siap menghadapi isu HAM yang akan menjadi tema debat pertama pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Mengutip dari Kompas.com, Ia mengaku siap meskipun diketahui Prabowo kerap kali diserang menggunakan isu tersebut.

"Enggak ada masalah, dari dulu juga kita sudah berapa kali kampanye, berapa kali debat, kita bisa jawab dengan baik karena memang faktanya Pak Prabowo tidak terkait HAM sama sekali," kata Riza yang ditemui di kompleks parlemen, Kamis (20/12/20180.

Justru, terang Riza, pihaknya meminta agar calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi) mampu menjelaskan soal janjinya terdahulu terkait HAM.

Menurut Riza, hal tersebut dapat menjadi kelemahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

• Politisi Partai Gerindra Sebut Kunjungan Kerja Jokowi Sepi Masyarakat, Pihak Istana Beri Tanggapan

Di bawah pemerintahan Jokowi, ujarnya, banyak kasus HAM yang masih belum bisa diselesaikan.

"Jadi justru mohon maaf ya, kita ingin Pak Jokowi bisa buktikan janjinya terkait penanganan HAM yang selama ini tidak bisa terselesaikan," ungkap Riza.

Selain terkait HAM, debat Pilpres 2019 yang akan akan berlangsung pada 17 Januari nanti juga akan membahas soal hukum, korupsi, dan terorisme.

Riza pun mengungkapkan, pihaknya juga tak hanya yakin pada pembahasan soal HAM saja.

Riza yakin Prabowo-Sandiaga juga siap untuk membahas persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia.

• Jokowi Dibuat Terpingkal-pingkal saat Sesi Kuis Bersama Santri Pondok Pesantren KH Wahab Hasbullah

"Karena korupsi ini sudah stadium 4, kalau istilah Pak Prabowo ya. Korupsi sudah merajalela, korupsi ini sudah extraordinary crime, jadi harus diberantas dengan cara luar biasa," kata dia.

Sementara itu, mengutip Tribunnews.com, di sela kunjungannya ke Pondok Pesantren Al Masthuriyah di Cibolang Kaler, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin, mengatakan dirinya sudah siap menghadapi debat Pilpres 2019.

Ma'ruf Amin menjaslakkan, pihaknya sudah memiliki tim debat.

Tim debat nantinya akan memberikan masukan kepada Jokowi-Ma'ruf mengenai segala yang harus dipersiapkan untuk debat.

Termasuk juga isu-isu apa saja yang memungkinkan akan dibahas.

• Pose Jokowi saat Beri Arahan kepada Para Menteri, Berikut Foto-fotonya

"Persiapan secara khusus sih tidak. Artinya kita persiapannya biasa saja, kita diskusikan persoalan, diskusikan apa yang kita programkan," papar Ma'ruf Amin, Rabu (19/12/2018).

"Tapi sebagai calon, tentu saya harus siap," imbuhnya.

HAM di era Jokowi

Diberitakan sebelumnya oleh Kompas.com pada Sabtu (20/10/2018), bertepatan dengan empat tahun Jokowi memimpin Indonesia, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid memberikan penilaian terkait penegakan HAM Indonesia selama kepemimpinan Jokowi.

Menurutnya, dalam empat tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami kemunduran di bidang penegakan HAM.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi terlalu mementingkan agenda pembangunan ekonomi sehingga agenda penegakan HAM dan demokrasi seolah dikesampingkan.

"Presiden Jokowi adalah presiden yang mementingkan ekonomi pembangunan di atas agenda yang lain. Agenda HAM tidak dianggap penting sehingga dikesampingkan. Salah satu korban terbesarnya adalah agenda hak asasi manusia," ujar Usman saat berbicara dalam Aksi Kamisan, di depan Istana Negara, Kamis (18/10/2018).

• Harapan Jokowi dengan Diresmikannya Tol Trans Jawa: Berefek pada Ekonomi

Usman bahkan memberikan pemaparan atas hasil penelitian sejumlah lembaga penelitian internasional yang menunjukkan penurunan indeks pemenuhan HAM dan demokrasi di Indonesia.

Usman menerangkan soal hasil penelitian Freedom House 2018 yang memperlihatkan indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.

"Indonesia semula sudah masuk pada kategori negara dengan demokrasi bebas dengan sekarang kembali menjadi separuh bebas," ujarnya.

Selain itu berdasarkan data yang dirilis oleh majalah ternama Inggris, The Economist, disimpulkan bahwa indikator utama penurunan indeks demokrasi Indonesia adalah proses elektoral dan tingkat pluralisme yang dinilai buruk.

• Hasil Survei LSI Denny JA pasca Reuni 212 - Elektabilitas Jokowi-Maruf Amin Justru Naik Tipis

Selain itu, juga dikarenakan serangan terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik kelompok minoritas agama dan minoritas orientasi seksual.

"Misalnya dengan pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama," kata Usman.

Selain itu, berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, disebutkan, skor demokrasi di Indonesia turun dari angka 72 menjadi 70.

Selain mengesampingkan pemenuhan dan perlindungan HAM, pemerintah juga seolah membiarkan munculnya bentuk pelanggaran HAM baru.

Misalnya saja, seperti yang terdapat dalam penelitian terbaru Amnesty International Indonesia dimana dalam 8 tahun terakhir terdapat 69 kasus pembunuhan dengan 95 orang korban tewas di Papua.

• Foto Pertemuan Prabowo dan Rahman, Warga yang Jalan Kaki dari Tegal ke Hambalang

Usman menuturkan, kasus-kasus tersebut tidak ada yang dibawa ke ranah pengadilan umum.

"Tidak ada satu pun keluarga korban yang mendapatkan keadilan. Termasuk kasus yang dijanjikan Presiden Joko Widodo yaitu pembunuhan terhadap empat orang remaja di Paniai pada 2014," kata Usman. (TribunWow.com)