TRIBUNWOW.COM - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tampak menanggapi soal ungkapan korupsi seperti kanker stadium 4 yang ramai dibicarakan.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @sudirmansaid yang diunggah pada Kamis (29/11/2018).

Sudirman Said menuliskan rincian para pejabat yang terjerat kasus korupsi sehingga dipenjara.

Ratusan pejabat yang ia tulis kemudian membuatnya mempertanyakan nalar pihak-pihak yang tak sepakat jika korupsi disebut mirip kanker stadium 4.

• Galang Sumbangan Kampanye, Prabowo-Sandi Sudah Kantongi Lebih dari Rp2 Miliar

"Niih.. yang DIPENJARA KARENA KORUPSI:

5 Pimpinan Lembaga Tinggi Negara,

229 anggota DPR/DPRD,

29 Menteri/Kepala Lembaga,

20 Gubernur,

91 Bupati/Walikota,

dan 30 Penegak Hukum.

Yang gak sepakat korupsi mirip KANKER STADIUM IV, nalarnya dimana?," tulis Sudirman Said.

Diberitakan sebelumnya, ungkapan korupsi mirip kanker stadium 4 dilontarkan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam forum The Economist World in 2019, gala dinner di Singapura. Di hadapan 500 CEO beberapa waktu lalu.

"Acara itu diselenggarakan oleh The Economist, majalah berpusat di London, Inggris yang populer dan paling terpercaya bagi para pemimpin dan pengambil keputusan dunia dalam ulasan nya mengenai isu sosial, ekonomi, dan politik global," ujar Direktur Hubungan Internasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro melalui keterangan tertulisnya, Senin (26/11/2018), dikutip dari Kompas.com.

• Pengacara Amerika Datang ke Kopi Johny, Hotman Paris: Kasus Lion Air, Bukan Hanya Omong tapi Action

Diberitakan KompasTV, Rabu (28/11/2018), Prabowo Subianto menilai kasus korupsi sangat masif dan merajalela bak kanker stadium 4.

Acara itu dihadiri oleh 500 CEO, pengusaha dan eksekutif perusahaan internasional.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah mencari pemuda terbaik dan berintegritas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tidak korupsi."

"Permasalahan Indonesia adalah korupsi yang masif."

"Saya melihatnya seperti kanker stadium 4," kata Prabowo dalam bahasa Inggris.

Menurut Prabowo, akibat masifnya korupsi, angka kemiskinan rakyat Indonesia meningkat.

Sementara para elitenya justru hidup berkecukupan.

Prabowo bahkan melontarkan sindiran kepada para elite yang selalu mengatakan jika apa yang terjadi di masyarakat baik-baik saja.

"Para elite mereka berpikir bisa membeli semuanya. Rakyat Indonesia miskin maka kita berikan saja beberapa karung nasi dan mereka akan memilih saya, saya akan membeli atau menyuap semua orang," kata Prabowo.

• Menteri Susi Ungkap Kekagumannya saat Bertemu dengan Susanti, Pencari Kepiting Asal Belitung

Pernyataan Prabowo kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh dan menuai pro kontra.

Dikutip dari Tribunnews, Menko Polhukam Wiranto bahkan menyebut omongan Prabowo soal itu tidak usah ditanggapi.

"Ya tanya Prabowo, tanya Pak Sandi," ujar Wiranto, di kantornya, Rabu (28/11/2018).

Wiranto Mengungkapkan apa yang di sampaikan capres-cawapres nomor urut 02 tersebut wajar.

Sebab, apa yang disampaikan keduanya merupakan bagaian dari kampanye.

"Enggak usah di tanggapi, namanya kampanye biarin aja," ujar Wiranto.

Di sisi lain, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko juga turut memberikan tanggapan terkait ucapan Prabowo.

Moeldoko menyebut ungkapan tersebut harus dilihat juga dari sudut pandang otonomi daerah.

“Pertanyaannya apakah ungkapan tersebut dikaitkan dengan konteks otonomi daerah yang berlaku saat ini, karena sebagian besar pelakunya adalah kepala daerah di mana mereka menjadi pemegang otoritas, jadi tidak semuanya diurus presiden,” ungkap Moeldoko ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

• Soal PNS yang Aktif di Parpol dan Nyaleg, Mahfud MD: Tidak Berkah karena Melanggar UU

Moeldoko lantas mengungkapkan jika ingin melihat komitmen presiden dalam pemberantasan korupsi maka bisa dilihat di tingkat kementerian dan lembaga negara yang ada di pusat pemerintahan.

Moeldoko pun menyatakan maraknya kasus korupsi bukanlah kesalahan presiden.

“Jadi kalau di tingkat kementerian dan lembaga negara banyak ditemukan kasus korupsi baru bisa kita katakan ada yang salam dalam “leadership” dalam hal ini presiden, tapi yang terjadi rata-rata di lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan sebagainya,” ujarnya.

“Jadi ini tidak langsung salah presiden,” sambung Moeldoko.

 (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)