TRIBUNWOW.COM - Rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan pajak motor, mendapatkan komentar dari berbagai kalangan.

Komentar tersebut muncul dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Santoso.

Dikutip dari Kompas.com, JK mengungkapkan bahwa hampir 50 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

Bahkan JK menjelaskan bahwa ada daerah yang pajak kendaraan bermotornya menyumbangkan sebesar 60-70 persen PAD.

"Lebih dari 50 persen penghasilan daerah itu dari pajak kendaraan itu khususnya provinsi ya. Itu ada daerah malah 60-70 persen dari penghasilan asli daerah provinsi itu dari pajak kendaraan. Jadi kalau itu dihapuskan bayangin itu pemda itu bagaimana," kata Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

• Erick Thohir Sebut Janji PKS Hapus Pajak Kendaraan Tak Bisa Direalisasikan

Pajak motor juga kerap kali digunakan untuk sumber dana perawatan jalan dan pembangunan fasilitas penunjang jalan, seperti flyover di daerah-daerah.

JK juga mempertanyakan, jika nantinya pajak motor dihapuskan, bagaimana cara membangun fasilitas di daerah.

Menurut JK, rencana yang ingin diwujudkan oleh PKS adalah suatu hal yang tidak realistis.

"Makin banyak mobil, jalan diperbaiki, jalan diperlebar, harus bikin fly over, macam-macam harus dibuat untuk melayani sepeda motor atau mobil yang banyak ini. Jadi kalau dihilangkan bagaimana caranya membangun daerah," lanjut dia.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Santoso, anggota DPRD DKI Jakarta yang membidangi keuangan.

Santoso secara tegas mengungkapkan bahwa rencana tersebut tidak tepat dan tidak bisa diberlakukan.

Hasil dari pajak kendaraan bermotor saat ini masih menjadi andalan bagi PAD DKI Jakarta.

"Masak dihapus? Enggak bisa dong, enggak tepat," ujar Santoso, Jumat (23/11/2018), dikutip dari Tribunnews.com.

• Tak Sepaham dengan PKS, Fahri Hamzah Tepis Semua Alasan Terkait Janji RUU Pembebasan Pajak Motor

Pajak dari kendaraan bermotor, dapat mencapai Rp 10 Triliun per tahun mulai dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga pajak balik nama.

"Bisa sampai 10 Triliun dari BBNKB, pajak kendaraan dan balik nama," ucap Santoso.

Santoso juga menjelaskan bahwa pajak motor tersebut digunakan untuk pembangunan jalan dan subsidi transportasi yang penting bagi pembangunan DKI.

"Mereka (pemilik kendaraan bermotor) pakai jalan, sumber pembiayaaan pembangunan kan dari situ. Harus rasional dong," ucap Santoso.

Ada empat alasan PKS mencetuskan dua janji kampanye ini

1. Kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat

Alasan tersebut dipilih oleh PKS lantaran melihat dari data-data yang menunjukkan bahwa beban hidup rakyat semakin berat.
Beban yang dimaksudkan tersebut diantaranya yakni tarif dasar listrik yang naik, dan harga beras kualitas medium yang terus naik berdasarkan rata-rata harga beras sepanjang 2010-2018.

Kenaikan tersebut menurut data dari PKS sebesar 6.700 naik menjadi 12.000.

• Alasan PKS Perjuangkan RUU Pembebasan Pajak Motor, Pro Rakyat hingga Tak Ganggu Keuangan APBD

Oleh karena itu, PKS menyebutkan bahwa pengurangan beban sekecil mungkin, seperti pembayaran SIM seumur hidup akan disambut gembira oleh rakyat.

Di Indonesia sendiri, total terdapat 105 juta motor di Indonesia dimana sebagian besar merupakan rakyat kecil.

Kebijakan tersebut nantinya akan menguntungkan bagi rakyat dengan ekonomi rendah.

Kalangan tersebut adalah mereka yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju ke kelas menengah, sehingga menurut PKS, penghapusan tersebut akan mengurangi beban 105 Juta pemilik sepeda motor.

Penghapusan tersebut, dijelaskan oleh PKS sebagai bentuk insentif bagi pengguna kendaraan bermotor.

Jika pengguna roda empat bisa menggunakan fasilitas jalan tol dari Dana BUMN dan APBN puluhan triliun per tahun, maka suatu kewajaran jika motor roda dua mendapatkan intensif fiskal dengan penghapusan pajak tahunan.

2. Menyingkat waktu

Penghapusan pajak ini juga mengurangi kerepotan, kerumitan dan waktu produktif yang hilang karena harus mengurus surat-surat yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja.

• PKS Ingin Hapus Pajak Motor, Pengamat: Apakah Ada Anggapan Negara Miliki Anggaran Banyak?

3. Sepeda motor digunakan berbagai kegiatan

Di pedesaan, sepeda motor kerap digunakan sebagai sarana produksi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian.

Sementara di perkotaan sepeda motor juga digunakan sebagai sarana produksi, seperti pergi ke tempat kerja, mengangkut barang dagangan bahkan sebagai ojek online.

Jadi sepeda motor sekarang telah berubah sebagai sarana produksi juga.

Adanya ojek online disebutkan oleh PKS, sebagai solusi sarana transportasi publik yang efektif.

Berkat kemajuan teknologi, ternyata sepeda motor yang selama ini tidak digolongkan sebagai transportasi publik juga terbukti menyediakan jasa transportasi yang mudah, murah, dan cepat sehingga membantu mengurai kemacetan lalu lintas sekaligus mendatangkan penghasilan bagi jutaan pemilik sepeda motor tersebut.

4. Tak akan ganggu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi.

Namun menurut PKS, data beberapa provinsi menunjukan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar 7-8% dari total APBD.

Dikutip dari laman resmi PKS, rencana tersebut diinformasikan melalui siaran pers Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS dengan judul "Beban Rakyat Makin Berat, PKS Janjikan Hapus Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup".

• Penjelasan dan Alasan PKS Cetuskan RUU Hapus Pajak Motor dan SIM Seumur Hidup, Berikut Respon Tokoh

Pajak sepeda motor yang ingin dibebaskan yakni :

Pajak kendaraan bermotor (PKB),

Pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB),

Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,

Biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),

Biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

(TribunWow.com/Nila Irdayatun Naziha)