TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah, menepis semua alasan yang dilontarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait Pancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor.

Diketahui sebelumnya, PKS memperjuangkan pembebasan pajak motor dan penetapan SIM seumur hidup untuk mensejahterakan rakyat.

PKS mengungkapkan, hal tersebut sebagai janji konkrit yang akan dilaksanakan jika PKS memenangkan Pemilu 2019 mendatang.

Berbagai alasan yang pro rakyat juga diberikan oleh PKS untuk meraih tingkat kepercayan rakyat.

Semua alasan yang dijelaskan oleh PKS kemudian ditepis oleh Fahri Hamzah melalui kicauan di akun twitter resminya @Fahrihamzah Selasa (27/11/2018).

• Alasan PKS Perjuangkan RUU Pembebasan Pajak Motor, Pro Rakyat hingga Tak Ganggu Keuangan APBD

"Iseng2 pagi ini saya melengkapi pernyataan saya soal #PajakMotorDanSIM . Ada Tim Sukses yang mau menghapus keduanya. Sehingga dianggap akan mengurangi beban rakyat. Padahal, pajak tidak bisa dilihat dengan kacamata yang sesederhana itu."  kicau Fahri memulai pembahasan.

Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa pajak mempunyai fungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, pengaturan dan stabilitas.

Fungsi tersebut diturunkan dari filosofi bahwa pajak adalah bentuk agregasi kepentingan individu menjadi kepentingan publik.

Fahri Hamzah lantas memberikan pemisalan berkaitan dengan penetapan pajak tersebut.

Dikatakan oleh Fahri, jika seroang tim sukses bertanya kepad individu rakyat tentang ide pencabutan pajak, maka kemungkinan besar rakyat akan menjawab akan mendukung ide tersebut.

Jawaban semacam itu muncul lantaran mereka menjawab dalam kerangka berfikir seorang individu.

• Sindir Janji PKS di Pemilu 2019, Fahri Hamzah: Harusnya Miliki Kerangka Pikir sebagai Pelayan Publik

Namun, menurut Fahri, tim sukses harusnya memiliki kerangka pikir seorang pelayan publik.

Sehingga dalam merumuskan kebijakan tidak hanya mendasarkan pada temuan-temuan individual.

Kepentingan publik harus menjadi pertimbangan dasar yang digunakan untuk merumuskan temuan tersebut.

Kemudian Fahri mengungkapkan bahwa perlu adanya pengalaman dan ilmu serta perjalanan empiris mengenai kebijakan publik RI negara lain untuk digali dan dipelajari.

Berikut TribunWow rangkum, perbedaan pendapat antara PKS dan Fahri Hamzah terkait Janji PKS Perjuangkan RUU Pembebasan Pajak Motor :

1. Alasan Pengurangan Pajak (tax cuts)

PKS menyebutkan bahwa pengurangan beban pajak sekecil apapun akan mendapatkan sambutan gembira bagi rakyat.

Pasalnya menurut PKS, saat ini beban hidup rakyat semakin berat dengan naiknya tarif dasar listrik, dan harga beras berkualitas medium yang terus naik.

PKS juga mengungkapkan bahwa kebijakan yang diambil akan menguntungkan rakyat dengan ekonomi lemah.

Sedangkan menurut Fahri Hamzah, suatu negara atau daerah yang pro kepentingan publik, pasti mempunyai tingkat penerimaan pajak yang tinggi dan tax rasio nya besar.

• Tanggapan Fahri Hamzah soal Janji PKS Hapus Pajak dan Berlakukan SIM Seumur Hidup jika Menang Pemilu

Dalam konteks negara, negara dengan pelayanan publik baik, pasti mempunyai tax ratio yang besar.

Dikatakan oleh Fahri, pajak adalah cermin kepercayaan kepada negara.

Hampir semua negara maju dimana pelayanan publiknya bagus, mempunyai tax ratio antara 20% sampai 40%.

Sebagai contoh, Fahri menyebutkan bahwa negara Skandinavia yang merupakan negara dengan pelayanan publik terbaik, memiliki tax ratio diatas 40%.

Dan Indonesia, saat ini tax ratio nya hanya sebesar 11%.

Menurut Fahri, pajak mempunyai fungsi pengaturan , maka dengan diberlakukannya pajak, akan menunjukkan rakyat yang tertib, disiplin, dan sejahtera, serta tanti-diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan publik.

Fahri juga mengungkapkan bahwa ide penghapusan pajak motor dan SIM adalah langkah mundur dan tidak visioner.

Motif penetapan aturan tersebut dinilai Fahri hanya mengejar dukungan individu tapi mengorbankan publik.

2. Alasan Dana APBD Provinsi

Pajak sepeda motor selama ini merupakan sumber pendapatan pemerintah provinsi.

Namun menurut PKS, data beberapa provinsi menunjukkan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor hanya sebesar 7-8% dari total Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (ABPD).

Sehingga jika diberlakukan penghapusan pajak, tidak akan menganggu secara signifikan keuangan APBD Provinsi.

Hal tersebut juga ditepis oleh Fahri, ia menjelaskan bahwa pajak kendaraan merupakan sumber penerimaan keuangan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu antara 25% sampai 60%.

Jika dibandingkan dengan APBD terlihat kecil, karena APBD juga mendapatkan suntikan dana dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana perimbangan.

Jika dibandingkan dengan total PAD, pajak kendaraan dinilai besar dan signifikan.

• PKS Janji Perjuangkan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup, Fahri Hamzah: Enggak Ada Risetnya Itu

Sehingga jika potensi pajak tersebut hilang, maka pemerintah daerah akan 'shutdown' dan stabilitas pelayanan publik akan terganggu.

Fahri menambahkan jika menurutnya tidak ada Pemda yang menyetujui rencana penghapusan tersebut, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Menurut keterangan Fahri Hamzah, sampai tahun 2018, jumlah kendaraan secara nasional 111 juta, dan 91 juta diantaranta merupakan kendaraan roda dua.

Fahri lantas memberikan perhitungan terkait rupiah dari rencana pembebasan pajak tersebut.

"Katakan pajak motor itu kita rata2kan 250ribu. Maka potensi pajak yang hilang per tahun secara nasional 91 juta x 250 rb = 22.7 triliun. Angka yg cukup besar bagi daerah." tulis Fahri.

"Kalo kita bagi 34 propinsi, akan kita dapatkan rata-rata potensi kehilangan pajak sekitar 600 milyar. Tentu besar tiap propinsi tergantung volume kendaraan roda duanya. Bagi pemda tentu sumber pendapatan ini besar dan signifikan. Ini ruang manuver Pemda dalam pembiayaan." jelasnya melengkapi keterangan.

3. Alasan sepeda motor merupakan alat produksi

Di pedesaan, sepeda motor kerap digunakan sebagai sarana produksi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian.

Sementara di perkotaan sepeda motor juga digunakan sebagai sarana produksi, seperti pergi ke tempat kerja, mengangkut barang dagangan bahkan sebagai ojek online.

Jadi sepeda motor sekarang telah berubah sebagai sarana produksi juga.

Adanya ojek online disebutkan oleh PKS, sebagai solusi sarana transportasi publik yang efektif.

Berkat kemajuan teknologi, ternyata sepeda motor yang selama ini tidak digolongkan sebagai transportasi publik juga terbukti menyediakan jasa transportasi yang mudah, murah, dan cepat sehingga membantu mengurai kemacetan lalu lintas sekaligus mendatangkan penghasilan bagi jutaan pemilik sepeda motor tersebut.

Alasan tersebut yang kemudian dijadikan salah satu acuan PKS dalam rencana penghapusan pajak sepeda motor.

Menurut Fahri Hamzah, penghapusan pajak motor tersebut justru akan mengekumulasi permasalahan kemacetan.

Ditakutkan akan over komsumsi BBM, polusi, dan kemacetan serta perilaku inefisiensi lain yang menimbulkan biaya sosial yang akan ditanggung publik.

• Reaksi Polri terkait Janji PKS Hapus Pajak Sepeda Motor dan SIM Seumur Hidup jika Menang Pemilu

"Logika yang mengatakan bahwa yang membuat macet, polusi dan tdk efisien itu kendaraan roda empat. Lalu menghapus pajak kendaraan roda dua. Ini logika yang keliru. Dan tidak konsisten. Sebab keduanya sama saja dalam perspektif publik." tulis Fahri.

Dijelaskan oleh Fahri, pemberlakuan pajak oleh pemerintah dimaksudkan untuk membatasi volume kendaraan.

Semakin banyak kepemilikan kendaraan, maka pajak yang akan dibayarkan otomatis akan jauh lebih besar.

Jika dilakukan penghapusan pajak, maka akan berlaku hukum sebaliknya.

Secara rasional, masyarakat akan memilih untuk memiliki motor.

Satu keluarga memungkinkan untuk memiliki banyak motor jika diberlakukan pembebasn pajak.

Hal tersebut membuat volume kendaraan dijalan jauh lebih cepat bertambah.

"Penghapusan pajak akan berlaku hukum sebaliknya, yaitu secara rasional orang akan mudah memiliki motor, satu keluarga bisa memiliki lebih banyak sehingga volume kendaraan dijalan lebih cepat bertambah. Bisa2 satu rumah punya 5 motor, 5 pembakar BBM dan 5 pengambil ruang jalan" Tulis Fahri memberikan pemisalan.

"Potensi pajak hilang sehingga jalan tidak bisa diperlebar, jalan rusak tidak bisa diperbaiki dan secara perlahan kepentingan publik terganggu, kepentingan individu pun akan terusik. Akibatnya juga akhirnya nanti diderita oleh pengendara motor." lanjutnya.

Fahri juga nenyoroti alasan ojek online yang diungkapkan oleh PKS.

"Mungkin niat kita juga ingin meringankan beban ojek online, tp motor semakin banyak. Pendaftar ojek online bertambah, di saat yang sama penumpang semakin sedikit karena sudah punya motor sendiri. Dr sisi ekonomi ini justru berdampak buruk pada pelaku ojek online ke depannya." tulisnya.

 (TribunWow.com/Nila Irdayatun Naziha)