TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengaku khawatir dengan cara penanganan pemerintah terkait kasus Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab (HRS).

Diketahui, Rizieq Shihab diperiksa oleh aparat keamanan Arab Saudi terkait laporan warga negara Saudi yang melihat bendera terpasang di depan rumahnya di Mekkah.

Melalui akun Twitter @Fahrihamzah, Kamis (8/11/2018), Fahri mengaku cemas penanganan kasus Rizieq Shihab oleh pemerintah Indonesia bisa merusak hubungan diplomatik dengan Arab Saudi yang sudah terjalin lama.

Fahri lantas meminta penanganan kasus tersebut dilakukan dengan jujur dan tanpa rekayasa.

• Habib Rizieq Shihab Diperiksa Lebih dari 24 Jam oleh Kepolisian Arab Saudi soal Bendera Hitam

"Saya hanya mengkhawatirkan cara penanganan HRS oleh pemerintah saat ini akan merusak hubungan diplomatik yang telah kita bangun lama dengan Saudi...

soal ini gampang dan hanya mensyaratkan 2 hal saja; jujur dan jangan rekayasa...

HRS bukan orang sulit diajak ngomong," tulis Fahri.

Diketahui, Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel membenarkan berita soal penangkapan Habib Rizieq Shihab (HRS), Rabu (7/11/2018).

Dari rilis yang diterima TribunWow.com berita penangkapan tersebut mulanya diketahui Dubes RI untuk Arab Saudi saat tengah malam pada Senin (5/11/2018).

Akan tetapi, penangkapan Habib Rizieq Shihab dilakukan kepolisian Mekkah pada 08.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

Menurut keterangan Agus, kepolisian mendatangi kediaman Habib Rizieq Shihab karena diketahui adanya pemasangan bendera hitam yang mengarah pada ciri-ciri gerakan ekstrimis pada dinding bagian belakang rumah HRS.

Habib Rizieq kemudian dijemput oleh kepolisian Makkah dan Mabahis ammah (intelijen umum, General Investigation Directorate GID) lalu dibawa ke kantor polisi pukul 16.00 waktu Arab.

• Fadli Zon Sebut Pemeriksaan Rizieq Shihab Fitnah, Yunarto Wijaya: Jangan Keluar Ratna Episode 2

Setelahnya kepolisian mengadakan pemeriksaan pada Habib Rizieq.

Agus mengaku pihaknya mengetahui berita penangkapan HRS melalui aparat keamanan di Mekkah yang menghubungi melalui telepon.

Hingga waktu subuh, Selasa (6/11/2018) Dubes terus menghubungi koleganya yang ada di Arab untuk memastikan keadaan HRS.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi juga memastikan kabar tersebut dan meminta pihak Dubes untuk terus mendampingi HRS.

Dubes pun memerintahkan DIPPASSUS (Diplomat Pasukan Khusus) yang merupakan gugus tugas reaksi cepat untuk berangkat ke Mekkah dan memastikan kabar HRS.

Setelah selesai menjalani pemeriksaan di Kantor Mabahis ‘Aamah (intelijen umum), HRS diserahkan kepada Kepolisian Sektor Mansyuriah Kota Mekkah pada hari Selasa, (06/11/2018) sekira pukul 16.00 WAS.

Pukul 20.00 WAS, HRS keluar dari tahanan kepolisian didampingi oleh Konsulat jenderal Republik Indonesia (KJRI).

Diketahui, pemeriksaan tersebut dikarenakan Arab Saudi sangat melarang keras segala bentuk jargon, label, atribut dan lambang apa pun yang berbau terorisme seperti ISIS, Al-Qaedah, Al-Jama’ah al-Islamiyyah dan segala kegiatan yang berbau terorisme dan ekstrimisme.

• Soal Pemeriksaan Rizieq Shihab, Juru Bicara FPI Tuding Ada Kejanggalan Sebelum Penangkapan

Media sosial juga dipantau oleh pihak keamanan Arab Saudi dan pelanggaran IT merupakan pidana berat jika bersentuhan dengan aroma terorisme.

Hingga kini, Dubes RI Agus Maftuh masih intens berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait Saudi terkait apa yang sebenarnya dituduhkan kepada Rizieq.

Agus khawatir bila yang dituduhkan pada Rizieq berkaitan dengan keamanan Kerajaan Arab Saudi yang bisa terancam.

Karena, apabila hal tersebut yang dutuduhkan, maka lembaga yang akan menangani adalah lembaga super body Saudi yang ada di bawah Raja yang dikenal dengan Riasah Amni ad-Daulah atau Presidency of State Security. 

Dikutip dari Kompas.com, Agus menerangkan jika pihaknya akan terus melakukan pendampingan kepada Rizieq.

"KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah akan selalu memberikan pendampingan kekonsuleran dan pengayoman kepada Rizieq Shihab dan seluruh WNI para ekspatriat Indonesia yang menghadapi masalah hukum berada di Arab Saudi. KBRI dan KJRI akan mewakafkan diri untuk pemihakan dan pelayanan kepada seluruh ekspatriat Indonesia di Arab Saudi," kata Agus.

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)