TRIBUNWOW.COM - Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyoroti soal kasus Meikarta yang kini sedang ramai diperbincangkan.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @Ferdinand_Haean yang diunggah pada Jumat (19/10/2018).

Dalam kicauannya, politisi Demokrat itu menyinggung soal omongan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Di mana Luhut menyebutkan jika perizinan Meikarta sudah beres kala itu.

Menurut Ferdinand, pernyataan izin beres di awal mempengaruhi publik untuk membeli Meikarta.

Ia pun lantas membandingkan dengan kasus kebohongan Ratna Sarumpaet.

• Tak Ingin Gegabah, KPK akan Hati-Hati Selidiki Kasus Suap Meikarta

"Mungkinkah pernyataan Luhut terkait izin Meikarta yg beres atau tdk bermasalah, kemudian mendorong atau mempengaruhi publik dan kemudian lbh banyak masyarakat membeli Meikarta?

Krn menurut pemikiran sy, pernyataan itu turut mempengaruhi publik utk membeli meikarta.

Situasi ttg ijin meikarta yg disampaikan oleh Luhut jd agak mirip2 dgn kasus Ratna. Ada yg tdk sesuai dgn fakta sebenarnya.

Tapi apakah itu bisa disebut penyebaran hoax?," tulisnya.

• Fahri dan Ferdinand Tanggapi soal Dokumen yang Sebut Divestasi Saham Freeport Belum Terealisasi

Pernyataan Luhut

Di sisi lain, Luhut pun angkat bicara soal kasus Meikarta.

Luhut menyayangkan permasalahan hukum yang kini menyandung mega proyek tersebut.

"Kalau memang ada masalah ya hukum berlaku. Tapi ini memang kita sayangkan, kok sampai jadi begitu," kata Luhut saat ditemui awak media di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (16/10/2018), dikutip dari Kompas.com.

Meski demikian, Luhut menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya, saya kira biarkan aja diproses hukum berjalan. Tapi proyek itu proyek kan bagus dan bahwa ada masalah teknis seperti di dalam biar diselesaikan secara hukum aja ya," imbuh Luhut.

Setahun sebelumnya, sebelum kasus dugaan suap perizinan Meikarta menguak, Luhut yakin jika proyek Meikarta tidak memiliki masalah.

Hal itu ia ungkapkan ketika hadir di acara tutup atap atau toping off dua menara Meikarta milik Lippo Group

Luhut bahkan memastikan semua perizinan dan kepemilikan tanah atas Meikarta tidak ada masalah.

"Saya tanya Pak James (Riady) mengenai semua masalah perizinan dan kepemilikan tanah. (Dia jawab) semua tidak ada masalah," kata Luhut, 29 Oktober 2017.

• Tersandung Kasus Hukum, Bagaimana Nasib Pembangunan Meikarta?

Di tengah persoalan Meikarta yang kini jadi sorotan publik, Luhut meminta agar warga tidak buru-buru berburuk sangka kepada proyek Meikarta itu.

"Saya melihat betapa Pak James mempertaruhkan reputasi Lippo untuk membangun kawasan yang sudah dipersiapkan selama 20 tahun," ujar Luhut.

Diberitakan Tribunnews, KPK menetapkan sembilan tersangka atas kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta, pada Senin, (15/10/2018).

Dari sembilan tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK, empat diantaranya diduga sebagai pemberi suap.

Sedangkan sisanya diduga sebagai penerima suap.

Empat orang yang diduga pemberi suap antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.

Sedangkan lima orang yang diduga sebagai penerima suap antara lain Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

• Rumah CEO Lippo Group James Riady Digeledah KPK terkait Kasus Suap Meikarta

Dalam kasus tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan Rupiah.

Menurut penyidik KPK, total nilai uang yang disita tersebut sekitar Rp 1 miliar.

Selain itu, KPK juga menyita dua mobil yang digunakan saat transaksi suap.

Kendaraan yang disita yakni berupa Toyota Avanza dan Kijang Innova. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)