TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, tampak menanggapi soal program bagi-bagi sertifkat yang dilakukan oleh Pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter @Fahrihamzah yang diunggah, pada Senin (24/9/2018).

Dalam cuitannya, Fahri Hamzah menyebut jika program tersebut tidak membuat perubahan angka gini rasio kepemilikan tanah.

Meski demikian, menurutnya program ini membuat rakyat senang dan histeris.

• Pemuda Peniru Suara Jokowi Dikabarkan akan Dipolisikan, Fadli Zon dan Dipo Alam Beri Tanggapan

"Program Bagi2 sertifikat ini memang melahirkan tepuk tangan, dan susah dibantah bhw tindakan itu membuat rakyat senang dan histeris,

tp cobalah kita sedikit berpikir, bagi2 sertifikat itu tak membuat perubahan angka gini rasio kepemilikan tanah, ketimpangan tetap menganga," tulis Fahri Hamzah.

Postingan tersebut kemudian mendapat komentar dari para netizen.

Di antaranya akun @RiuRizkiUtomo yang mengkritik Fahri Hamzah.

"Orang mau nanem jagung juga nunggu 3 bulan panennya @Fahrihamzah . Ngomong lu macem bener aja," tulisnya.

Ada pula netter dengan akun @hanjenif yang menanyakan, 'apakah Fahri Hamzah merasakan mahalnya sertifikat tanah di era orde baru (Orba)?'.

"Si fahri ini ngerasain ga sih zaman orde baru gimana susah Dan mahalnya bikin sertifikat," ujarnya.

Fahri Hamzah pun lantas memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut.

Menurutnya, tidak perlu kembali ke zaman Orba untuk melihat soal sertifikat.

• Soal Tragedi yang Tewaskan Suporter Persija, Mahfud MD: Horor yang Sangat Mengerikan

Fahri menyebut jika pada era SBY semuanya sudah enak.

"Gak usah ke ORBA di Jaman @SBYudhoyono semua sudah enak... Gak usah diulang2 nikmati sebagai hasil reformasi sudah 20 tahun Ente baru merayakan sekarang...karena ada pemimpin doyan pesta," kat Fahri.

Sementara itu, diinformasikan laman web setkab.go.id, Selasa (25/9/2018), pemerintah kini gencar membagikan sertifikat-sertifikat tanah kepada masyarakat.

Terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat tanah 7.000 masyarakat di Bogor.

Dengan rincian 3.000 untuk masyarakat Kabupaten Bogor, dan 4.000 buat warga Kota Bogor.

Jokowi mengungkapkan apabila seharusnya ada 126 juta sertifikat tanah diberikan untuk masyarakat seluruh Indonesia.

Akan tetapi, sampai tahun 2015, baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat.

"Saya cek di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional), setiap tahun hanya keluar 500-600 ribu sertifikat per tahun di seluruh tanah air. Saya hitung, kalau masih kurang 80 juta sertifikat berarti harus menunggu 160 tahun," kata Jokowi saat memberikan sambutan di Lapangan Luar Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/9/2018) pagi.

Oleh sebab itu, menurut Jokowi, pemerintah terus meningkatkan pembagian sertifikat ini, di mana tahun 2017 dari 500 ribu menjadi 5 juta, tahun 2018 7 juta, dan tahun 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat diberikan.

• Tanggapi Jawaban Ketua PSSI saat Wawancara di TV, Anji Manji: Anda Angkuh Sekali

Jokowi kemudian mengingatkan warga yang ingin menggunakan sertifikat tanahnya sebagai agunan di bank agar dihitung angsurannya.

“Kalau sertifikat ini mau dipakai untuk jaminan ke bank, tolong dihitung, bisa mengangsur tidak setiap bulan. Saya titip, gunakan seluruhnya untuk modal usaha, modal kerja,” kata Jokowi.(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)