TRIBUNWOW.COM - Mantan Sekretaris Kabinet era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam, memberikan tanggapan terkait pemberitaan media asing Asia Sentinel yang menyudutkan SBY beberapa waktu lalu.

Dilansir TribunWow.com dari laman Twitter @dipoalam49, Senin (24/9/2018), ia menyebut rakyat tidak memerlukan media nasional yang menggunakan sumber media asing abal-abal.

Dipo Alam juga menuturkan jika fitnah yang dilayangkan kepada SBY tersebut keji.

"Lanjutkan Pak! Saya yakin banyak yg mendukung. FITNAH itu keji, rakyat tak perlu media nasional yang gunakan fakta sumber media asing yang nyatanya abal-abal dinyatakan kredibel," tulis Dipo Alam dalam akun Twitternya.

• Akan Beberkan Hasil Temuan dari Hong Kong, Sekjen Demokrat: Kami Pastikan Asia Sentinel Abal-abal

Kicauan Dipo Alam tersebut menanggapi unggahan dari SBY yang menautkan berita dari Asia Sentinel.

Berita tersebut berisi permintaan maaf Asia Sentinel kepada SBY, Partai Demokrat dan siapapun yang merasa terhina oleh pemberitaan pada 10 September lalu, Dikutip dari asiasentinel.com, Rabu (19/9/2018), 

Asia Sentinel menarik kembali pemberitaan tentang SBY dan kasus Bank Century Indonesia.

Dalam situsnya, Asia Sentinel menuturkan telah berlaku tidak adil dan melayangkan banyak tuduhan kepada SBY.

Asia Sentinel juga mengakui tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak terkait sehingga merugikan SBY.

• Ferdinand Hutahaean Jelaskan 2 Tujuan Lakukan Investigasi pada Asia Sentinel

Diberitakan sebelumnya dari Tribunnews.com, Senin (17/9/2018), Partai Demokrat resmi melaporkan pemberitaan media asing Asia Sentinel kepada Dewan Pers, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

Pengaduan Partai Demokrat ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan bersama Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Ferdinand Hutahaean, dan enam orang lainnya.

Hinca memaparkan, pengaduan pihaknya ke dewan pers untuk menjaga kebebasan pers di Indonesia sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Menurutnya satu di antara beberapa hal yang menjadi masalah adalah media-media dalam negeri Indonesia turut menyebarkan berita tersebut.

“Kasus ini sudah lama ditutup secara hukum dan politik tapi kemudian muncul kembali dengan mengutip media asing yang belum tentu kredibel, ini menjadi pembelajaran bagi media-media di Indonesia,” terang Hinca.

• Tanggapi Permintaan Maaf Asia Sentinel, SBY: Saya Sudah Bersabar Selama 10 Tahun

Media Asing Asia Sentinel, Rabu (12/9/2018), menyebut pemerintahan SBY adalah pemerintahan dengan konspirasi kriminal yang sangat besar.

Artikel tersebut ditulis oleh John Berthelsen, editor sekaligus pendiri Asia Sentinel, sebuah media Asia yang berbasis di Hongkong.

Dalam artikel yang diterbitkan Asia Sentinel disebutkan bahwa Pemerintahan era Presiden SBY dianggap sebagai pemerintahan dengan konspirasi kriminal yang sangat besar.

Sebanyak 12 miliar dolar Amerika Serikat (AS) uang dari pembayar pajak dicuri dan dicuci melalui bank-bank internasional.

Sementara 30 pejabat pemerintahan disebut terlibat dalam skema konspirasi tersebut.

Tulisannya didasarkan dari laporan hasil investigasi setebal 488 halaman dalam gugatan yang dilayangkan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius.

Laporan berupa analisis forensik atau barang bukti yang dikumpulkan oleh tim penyidik ​​dan pengacara di Indonesia, London, Thailand, Singapura, Jepang dan negara-negara lain juga dilengkapi 80 halaman afidavit atau keterangan di bawah sumpah.

Laporan ini juga melibatkan serangkaian penyelidikan di lembaga keuangan internasional termasuk Nomura, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank (Singapore) dan lain-lain.

• Penyelidikan Asia Sentinel di Hong Kong Selesai, Kini Partai Demokrat Kirim Tim ke Amerika Serikat

Laporan itu menyebut banyak penipuan dan korupsi yang terjadi di pusaran PT Bank Century Tbk.

Bank ini direkapitalisasi pada tahun 2008 dan berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Bahkan, disebutkan dalam artikel ini Bank Mutiara juga disebut sebagai 'Bank SBY', karena diyakini berisi dana gelap untuk menunjang Partai Demokrat, yang dipimpin oleh SBY.

Artikel menyebutkan konspirasi ini dirancang oleh Kartika Wirjoatmodjo, bankir terkemuka di Indonesia, dan pihak lainnya "dengan maksud menjarah kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan dan cadangan asuransi dalam jumlah yang melebihi US $ 1,05 miliar selama 10 tahun".

Pencurian ini bertujuan untuk memperkaya penguasa yang menggunakan kekuasaan untuk mencuri sumber daya Indonesia dan juga menipu kreditur prioritas, yaitu para penggugat.

(TribunWow.com/ Qurrota Ayun)