Polemik Impor Beras

Soal Polemik Kebijakan Impor Beras, Said Didu: Butuh Ketegasan Pemimpin

Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Fachri Sakti Nugroho
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Said Sidu

TRIBUNWOW.COM - Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu turut berkomentar soal polemik Kebijakan impor beras untuk Bulog.

Hal ini diungkapkan Said Didu melalui akun Twitter miliknya, @saididu, Kamis (20/9/2018).

Said Didu mengatakan kisruh Kebijakan impor beras ini disebabkan empat data.

Ia menulis yakni karena adanya versi dan kepentingan dari empat lembaga negara yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Pertahanan (Kementan), dan Kementerian Perdagangan.

Menurutnya, polemik ini diperlukan adanya ketegasan dari seorang pemimpin untuk menyelesaikan.

Budi Waseso Sebut Gudang Beras Sudah Penuh, Darmin Nasution: Kalau Tidak Impor Waktu Itu Repot Kita

"Terkait kisruh masalah impor beras, ini disebabkan krn ada 4 data : 1) BPS, 2) Bulog, 3) Kementan, dan 4) Kemendag dg masing2 versi dan kepentingan. Dibutuhkan ketegasan pemimpin hadapi persaoalan seperti ini," tulis akun @saididu.

Sebelumnya diberitakan stok persediaan beras yang melimpah membuat Direktur Bulog Budi Waseso harus menyediakan gudang tambahan.

Hal itu dilakukan agar stok beras tersebut bisa disimpan dengan baik sebelum didistribusikan ke pasar.

Budi Waseso menyatakan, pihaknya bahkan harus menyewa gudang milik institusi negara lain untuk mengakomodir stok beras tersebut.

"Secara kapasitas, gudang Bulog mampu menampung tiga juta ton beras, tetapi karena ada beberapa yang harus diperbaiki, rusak, dan lainnya jadi hanya mampu 2,2 juta ton."

Waseso menambahkan, saat ini ada 500.000 ton beras milik Bulog yang disimpan di gudang TNI AU tersebut.
Kemudian hal itu memicu saling tuding kebijakan soal impor beras antara Budi Waseso dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.

Buwas Tegaskan Tak Perlu Impor Beras, Mahfud MD: Saya Sangat Suka Orang Ini

Awalnya Enggartiasto mengatakan jika permohonan itu telah diminta oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

Adapun izin impor tersebut dikeluarkan pada Juli 2018 dan mulai berlaku hingga September 2018.

Oleh karenanya, secara total Bulog mendapatkan izin untuk impor beras sebanyak dua juta ton.

Satu juta ton impor beras sudah direalisasikan Bulog pada medio Februari dan Mei 2018.

"Keputusan (impor 2 juta ton) itu sudah dari bulan April, berdasarkan rakor (rapat koordinasi), bukan saya yang impor," kata Enggar saat ditemui usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (27/8/2018) yang dikutip dari Kompas.com.

Keputusan persetujuan Enggar itu didasari karena menurutnya stok beras belum aman dan produksi beras lokal terbatas karena peralihan fungsi lahan sawah yang gencar dilakukan.

Darmin Nasution Minta Semua Pihak Tidak Lagi Permasalahan Impor Beras untuk Tahun Ini

"Bulog meminta mengajukan permohonan kepada kami agar ijinnya diperpanjang, karena kapalnya belum masuk ada keterlambatan pengiriman.

Jadi semua itu adalah dasar keputusan rapat dan Bulog meminta perpanjangan ijin.

Namun, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) membantah dirinya yang meminta agar impor beras itu terlaksana.

Dikutip TribunWow.com melalui tayangan Kompas TV, Buwas (sebutan Budi Waseso) mengatakan kebijakan impor beras merupakan kebijakan dari dirut lama.

"Mantan Dirut Bulog, dia gak ngerti itu masanya beliau itu, itung-itungannya beliau jangan dibawa ke masa sekarang."

"Saya hanya bilang jangan jadi pengkhianat-pengkhianat bangsa ini, dari mana itungan dia, kayak yang paling pinter aja," ujarnya.

Ia juga mengatakan jika stock beras hingga akhir tahun masih aman dengan perhitungan masih memiliki 2,7 juta ton.

"Kita punya stok di akhir tahun ini tanpa penyerapan lagi itu ada 2,7 (juta ton beras), itu itungan pasti gak ngarang-ngarang karena saya bukan ahli itung-itungan," tambahnya.

Selain itu, Buwas juga menyindir soal pengadaan impor beras yang dirasa tidak perlu.

"Ada yang ngomong 'perlu impor', ini pikiran dari mana, saya juga bingung ini warga negara atau bukan, ini berpikir negara bangsa atau bukan."

"Cobalah kita sama-sama, gunanya berkoordinasi itu kita menyamakan pendapat, kira-kira ini lo prediksinya."

"Jadi kalo saya mengeluhkan fakta gudang saya ini sudah tidak mampu menyimpan, saya harus menyewa gudang bahkan meminjam itu kan cost tambahan itu cost tambahan, ada yang jawab itu urusannya Bulog kalo soal gudang,(mengumpat)," ujar Buwas.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)