TRIBUNWOW.COM - Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut pemerintah sekarang mengemas ulang dan mengganti nama program-program di era pemerintahannya.

Dilansir TribunWow.com dari laman Twitter Ferdinand @LawanPoLitikJW, Selasa (18/9/2018), Ferdinand menuturkan pemerintahan sekarang tidak menghormati pendahulunya.

Pemimpin pemerintahan saat ini disebut Ferdinand minim prestasi sehingga melakukan klaim untuk pencitraan.

"Nama Program diganti, nama Bandara diganti, prasasti peresmian mau dibongkar.

Inilah ciri-ciri rejim yang tak menghormati pendahulunya dan rejim yang mana pemimpinnya minim prestasi hingga hrs melakukan klaim2 utk pencitraan," tulis Ferdinand dalam akun Twitternya.

• SBY Sebut Program-programnya Diganti Nama oleh Pemerintah Sekarang, Apa Saja Program Tersebut?

Diberitakan dari Tribunnews.com, Senin (17/9/2018), Ketua Umum Partai Demokrat, SBY menyebut pemerintah sekarang mengemas ulang dan mengganti nama program-program di era pemerintahannya.

"Dewasa ini kita mendengar program-program (di zaman SBY) diganti nama dan dikemas ulang, namun itu hak pemerintah sekarang, yang penting bagi Partai Demokrat negara tidak mengabaikan bantuan kepada masyarakat kecil,” ujar SBY dalam pidato politiknya di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat.

• Laporkan Asia Sentinel ke Dewan Pers, Ferdinand: Media Lokal yang Turut Menggoreng Patut Diperiksa

SBY menyebut setidaknya ada sembilan program bantuan kepada masyarakat di era pemerintahannya.

Pertama adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Sementara (BLSM).

Kemudian pemberian beras miskin (raskin) sebagai bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pemerintahan pada era SBY membuat program Jaskesmas dan BPJS.

"Kita juga memberi bantuan kepada lansia dan disabilitas, memberi bantuan operasional sekolah (BOS) dan Bidikmisi di bidang pendidikan, memberi bantuan KUR untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," ujar SBY.

SBY juga mnyebut pada era pemerintahannya memberikan kenaikan upah kepada TNI, Polri, PNS, Guru dan buruh secara signifikan.

• Pidato Lengkap SBY Bangun Politik yang Beradab: Rakyat Masih Ingat Apa yang Saya Lakukan 10 Tahun

"Juga membuat program PNPM untuk pembangunan di kecamatan termasuk infrastruktur di desa yang diperkuat dengan dana desa sebagai implementasi UU Desa tahun 2014,” jelas SBY.

Menurutnya, bantuan subsidi bagi nelayan, petani dan peternak juga diberikan di masa pemerintahan SBY.

Meski mendapat banyak sindiran dari berbagai pihak pada kala itu, SBY berpendapat negara wajib membantu rakyat yang tidak mampu.

"Banyak yang mengatakan bantuan itu tidak produktif dan bersifat konsumtif, tapi saya tidak setuju karena negara wajib membantu rakyatnya saat susah dan tidak mampu,” ujar SBY. (TribunWow.com/ Qurrota Ayun)