TRIBUNWOW.COM - Gubernur Nusa Tenggara Barat ( NTB) M Zainul Majdi menanggapi pemberitaan mengenai isu pencopotan prasasti peresmian Bandara Internasional Lombok yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) tahun 2011.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (13/9/2018), menurut Zainul Majdi, hal tersebut tidaklah benar.

Ia memastikan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bukan orang yang suka menafikan jasa pemimpin sebelumnya.

"Jasa beliau dihargai, sehingga tidak perlu ada yang sensi. Saya pastikan Pak Jokowi bukan orang yang suka menafikan jasa pemimpin sebelumnya, bahkan beliau selalu mengapresiasi karya pendahulunya," kata Zainul Majdi dalam rilis yang diterima redaksi Kompas.com, Rabu (12/9/2018).

• Jokowi Beri Pujian pada Go-Jek saat Hadiri Peluncuran Go-Viet

Prasasti yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 2011 masih akan tetap ada.

Menurut gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), ia sangat menghargai penetapan nama pahlawan nasional untuk Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid oleh Presiden Joko Widodo melalui SK Menteri Perhubungan.

"Kami masyarakat Lombok berterima kasih pada Pak Jokowi atas penetapan nama bandara yang mengabadikan nama pahlawan nasional satu-satunya dari NTB, yaitu Muhammad Zainuddin Abdul Madjid," tegas TGB.

Sebelumnya pada Rabu (5/9/2018), pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya menetapkan nama Bandara adalah Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, mengabadikan nama pahlawan nasional satu-satunya dari NTB yaitu Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

Rencananya Presiden akan meresmikan penetapan nama Bandara ini dalam beberapa hari mendatang.

Ia menegaskan kembali, tidak ada pencopotan prasasti seperti yang dikabarkan tersebut.

"Pada saat itu, Pak SBY menandatangani prasasti peresmian Bandara. Namun tentu saja bukan berarti prasasti Pak SBY akan dicopot sebagaimana yang Pak SBY sampaikan. Pemerintah dan Masyarakat Lombok tidak pernah ada keinginan seperti itu."

• Link Download Materi Soal-soal Tes Seleksi SKB CPNS 2018 dari MENPAN-RB

Diberitakan sebelumnya, dilansir TribunWow.com, dari Andi Arief melalui laman Twitternya, @AndiArief__, Rabu (12/9/2018).

Andi Arief mengunggah foto berita cetak yang berisi pernyataan pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) NTB yang mendukung pergantian nama BIL namun tidak setuju dengan pembongkaran prasasti peresmian yang sudah ada.

Berita harian lokal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menyebutkan, prasasti peresmian yang ada di areal terminal akan dibongkar karena berubahan nama, dan akan digantikan dengan prasasti baru yang akan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi berita tersebut, Andi Arief melontarkan tanggapan.

"Sampai segininya mau mengubur jejak sejarah," tulis Andi Arief.

Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan tanggapan terkait kabar pembongkaran prasasti peresmian Bandara Internasional Lombok.

Tanggapan SBY disampaikan oleh Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari melalui akun Facebook-nya, Rabu (12/9/2018).

SBY memberikan tanggapan itu lantaran banyak kader Demokrat yang memintanya untuk menanggapi kabar rencana pencopotan prasasti yang dulu diresmikan pada tahun 2011.

Dalam tanggapannya, SBY yakin jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghormati karya dan capaian karya para pendahulunya.

SBY pun meminta agar isu itu tidak diributkan karena banyak yang perlu dilakukan yakni membuat rakyat Indonesia semakin sejahtera.

"Tanggapan SBY

Menanggapi banyaknya aspirasi para kader Demokrat yang meminta tanggapan Ketum PD, SBY terkait kabar adanya rencana mencopot prasasti peresmian yang ditanda tangani SBY pada saat meresmikan bandar udara internasional Lombok tahun 2011 dikarenakan penggantian nama bandara tsb, maka Bapak SBY menyampaikan tanggapan singkatnya sbb :

"Saya yakin Pak Jokowi akan menghormati karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya, sejak Bung Karno hingga saya. Namun, apabila pencopotan prasasti bandar udara internasional Lombok, yang saya tanda-tangani pada tanggal 20 Oktober 2011 dulu merupakan keinginan beliau dan atas saran Pak Zainul Majdi, serta merupakan pula keinginan masyarakat Lombok ... ya saya persilahkan.

Lagi pula saya kan tidak punya hak, apalagi kemampuan untuk menghalang-halangi. Saya berpendapat prasasti dan jejak sejarah sesorang dapat dihapus oleh manusia yang lain, kapan saja dan dimana saja.

Namun, saya sangat yakin, .... catatan Allah Swt tidak akan pernah bisa dihapus. Tolong isu ini tak perlu diributkan.

Masih banyak yang harus dilakukan oleh negara dan kita semua, utamanya bagaimana membuat rakyat kita makin ke depan makin sejahtera"

Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat." (TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)