TRIBUNWOW.COM - Partai Demokrat bersama Gerindra, PAN, dan PKS telah sepakat mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Kendati demikian, beberapa DPD Partai Demokrat justru mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Oleh sebab itu, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada DPD Partai Demokrat yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf dengan berbagai pertimbangan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro meminta Demokrat mengklarifikasi soal dispensasi yang diberikan kepada DPD yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, dikutip TribunWow dari Kompas.com.

• Sandi Sebut Tempe Sekarang Setipis ATM, Gerindra: Kita Kritisi Agar Pemerintah Bangun dari Tidurnya

"Munculnya kabar di media bahwa Partai Demokrat memberi kompensasi kepada DPD untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf, perlu diklarifikasi kebenarannya.

Kami juga tidak elok menanggapi kabar tersebut melalui media juga," kata Nizar melalui keterangan tertulis, Senin (10/9/2018).

Lebih lanjut, Nizar menyebut bahwa permasalahan ini juga akan dibahas dalam rapat internal partai pengusung Prabowo-Sandi.

• Erick Thohir Jadi Ketua TKN Jokowi-Maruf, Saham Mahaka Grup Melejit

"Gerindra berharap semua partai pengusung solid mendukung Prabowo-Sandi.

Adapun munculnya dinamika-dinamika di lapangan lebih elok dibahas dalam forum internal partai pengusung.

Kita telah menjadi satu keluarga, Insya Allah akan mampu berbicara dari hati ke hati," imbuhnya.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, DPP Partai Demokrat memberikan dispensasi khusus kepada pengurus partainya di Papua termasuk Lukas Enembe yang memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Alasannya dukungan tersebut diberikan karena kader Demokrat di Papua menginginkan partai mendukung Jokowi-Ma'ruf.

• Ronnie Higuchi Rusli: Pengamat Tanggung Berimajinasi Mengartikan Krisis 2018 Sama dengan Krisis 1998

"Salah satunya Papua, kami sedang pikirkan memang karena di sana karena kader-kader kami mayoritas waktu melakukan Rakorda (rapat kordinasi daerah) memang menginginkan berkoalisi dengan pak Jokowi," kata Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Demokrat, Ferdinand Hutahaean, di Jalan Kuningan Timur VII, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu, (9/9//2018).

Menurut Ferdinand kader Demokrat di Papua mayoritas menginginkan partainya mendukung Jokowi.

"Jadi kami memaklumi apa yang disampaikan pak Lukas Enembe. tetapi memang penyampaiannya yang mungkin terlalu bersemangat, itu pun kami sudah koordinasi supaya memilih kalimat-kalimat yang tidak seolah bertentangan dengan DPP," katanya.

Karena itu, Demokrat menurut Ferdinand tidak akan memberikan sanksi kepada Gubernur Papua yang menjabat Ketua Demokrat Papua, Lukas Enembe karena bertentangan dengan keputusan partai, memberikan dukungan kepada Jokowi.

• Sindir Roy Suryo, Hotman Paris Bahas Kasus Pencurian Nenek 80 Tahun dan Beri Saran untuk Kemenpora

Partainya menurut Ferdinand tidak mau mengorbankan para calegnya di Papua tidak dipilih masyarakat karena berbeda dukungan pada Pilpres.

"Tidak ada sanksi, tidak ada sanksi, kan saya sudah jelakan barusan, barusan saya jelaskan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus," katanya. (*)