Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Terus Menurun, Faisal Basri Berikan Beberapa Langkah Taktis

Penulis: Gigih Prayitno
Editor: Wulan Kurnia Putri
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri, yang juga mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas.

TRIBUNWOW.COM – Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) melemah dalam dua hari terakhir.

Dikutip TribunWow.com dari laman Kursdollar.net, hingga Selasa (4/9/2018) pukul 19.20 WIB, nilai tukar rupiah mencapai Rp 15.029 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (Capture/kursdollar.net)

Rupiah Tembus Rp 15.029 per Dolar AS

Terkait hal tersebut, Ekonom dan Dosen Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri memberikan beberapa langkah taktis yang harus dilakukan untuk menghadapi merosotnya nilai rupiah.

Dikutip dari situs pribadinya faisalbasri.com, Faisal Basri menjelaskan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk meredam kemerosotan Rupiah terhadap Dolar.

Pertama, dosis kenaikan suku bunga acuan (BI 7-day repo rate) belum memadai untuk mengobati penyakit yang bertambah kronis.

Dosis perlu segera ditambah dengan kenaikan suku bunga acuan severas 50 basis poin agar cadangan devisa tidak terlalu banyak terkikis.

Kedua, melakukan “himbauan moral” agar para petinggi negeri mengorbankan ternak dolarnya.

Sangat tidak elok jika peternakan milik para pengelola negara sampai mencapai ratusan ribu dolar AS, bahkan ada yang mencapai jutaan dolar AS. Untuk mengakses senarai kekayaan pejabat.

Ketiga, berhemat belanja valuta asing dengan tidak melakukan studi banding ke luar negeri, menekan jumlah delegasi ke luar negeri, menyeleksi ketat perjalanan luar negeri oleh pejabat negara dan jajaran BUMN, melarang BUMN menggelar tarvel fair seraya menggalakkan wisata domestik, dan melarang BUMN melakukan pembayaran dalam dollar.

Keempat, menargetkan seluruh perwakilan di luar negeri untuk memperluas serta membuka pasar baru di masing-masing negara tempat bertugas.

Kelima, menjadwal ulang proyek-proyek strategis sekalipun terutama yang oros devisa, termasuk belanja pertahanan. Jika kondisi sudah normal kembali, belanja yang tertunda bisa diperhitungkan.

Keenam, pembersihan dapur rumah sendiri dengan menertibkan (kalau perlu memecat) para menteri yang membuat pasar domestik sering kebobolan. Patut diduga, praktek-praktek pemburuan berada di balik arus impor yang semakin deras.

Jokowi ingin kebijakan terkait rupiah dikomunikasikan dengan baik

Dilansir TribunWow.com dari Kontan.co.id, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sejumlah menterinya dan Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan yang telah ditempuh untuk mengendalikan gejolak nilai tukar rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, Presiden ingin kebijakan itu dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat.

"Presiden betul-betul ingin supaya langkah-langkah kebijakan yang sudah dirumuskan itu dibuat sedetail mungkin dan dikomunikasikan," kata Darmin saat tiba di kantornya usai rapat di Istana Presiden, Senin (3/9/2018) sore.

Lebih lanjut menurut Darmin, Presiden tidak ingin langkah-langkah yang ditempuh tersebut tidak dirasakan masyarakat. Sehingga, masyarakat beranggapan bahwa pemerintah dan BI belum melakukan apa-apa, seperti langkah yang ditempuh melalui ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Selain komunikasinya, juga monitoringnya. Bahkan TKDN sudah ngomongin ini dua tahun, berarti monitoringnya gimana? Jangan sampai B20 juga sama lagi," tambah dia.

Presiden lanjut Darmin, juga menanyakan perkembangan kebijakan terkait devisa hasil ekspor (DHE), ekspor batubara, hingga rencana kebijakan pembatasan impor, selain kebijakan B20 dan TKDN.

Ia ingin, nilai tukar rupiah tidak membuat susah kalangan pebisnis hingga tidak membuat investor asing di portofolio mulai keluar. (TribunWow.com/Gigih Prayitno)