TRIBUNWOW.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani angkat bicara terkait pernyataan Zulkifli Hasan yang menyindir soal cicilan utang pemerintah sebesar Rp 400 triliun.

Melalui Facebook miliknya, Sri Mulyani mengatakan jika dalam pidato Zulkifli Hasan itu syarat muatan politik dan juga menyesatkan.

"Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan," tulis Sri Mulyani dalam Facebook, Sri Mulyani Indrawati, Senin (20/8/2018).

Selain mengatakan jika pernyataan itu menyesatkan, Sri Mulyani juga memberikan penjelasan terkait pernyataan Zulkifli Hasan dalam 7 poin.

• Ratna Sarumpaet Sindir Aksi Presiden Jokowi di Asian Games 2018, Jubir PSI Beri Tanggapan

"1. Pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44% adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu.

Sementara itu, 31,5% pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management). Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?

2. Karena Ketua MPR menggunakan perbandingan, mari kita bandingkan jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran Dana Desa.

Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat. Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4%.

Bahkan di tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%. Di sini anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?

Kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih 4 kali lipat dari 2009 ke 2018 menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.

3. Ketua MPR juga membandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa. Karena dana desa baru dimulai tahun 2015, jadi sebaiknya kita bandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat. Pada tahun 2018 rasio menurun 39,3% menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali. Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang. Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Ketua MPR.

Jadi arahnya adalah menurun tajam, bukankah ini arah perbaikan? Mengapa membuat pernyataan ke rakyat di mimbar terhormat tanpa memberikan konteks yang benar? Bukankah tanggung jawab pemimpin negeri ini adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan memberikan data dan konteks yang benar.

4. Pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel). Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3% per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara. Defisit APBN terus dijaga dari 2,59% per PDB tahun 2015, menjadi 2,49% tahun 2016, dan 2,51% tahun 2017. Dan tahun 2018 diperkirakan 2,12%, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84%.

Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia.

5. Defisit keseimbangan primer juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp142,5 triliun, menurun menjadi Rp129,3 triliun (2017) dan tahun 2018 menurun lagi menjadi defisit Rp64,8 triliun (outlook APBN 2018). Tahun 2019 direncanakan defisit keseimbangan primer menurun lagi menjadi hanya Rp21,74 triliun, sekali lagi menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak. Apakah ini bukti ketidak-wajaran atau justru malah makin wajar dan hati-hati?

6. Selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Bila tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49,0% (karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya), tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7%!

Ini karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri. Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang. Hasilnya? Pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi “investment grade” dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016. Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?

7. APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri. Komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini. Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat," tulis Sri Mulyani.

• Faizal Assegaf Sebut Mahfud MD Tak Mungkin Khianati Jokowi meski Bertemu Said Didu

Sebelumnya diberitakan dari Tribunnews, Zulkifli Hasan selaku ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ‎dalam pidato kenegaraan, menyampaikan terdapat masalah pengelolaan utang yang dijalankan pemerintahan Jokowi-JK dan harus segera diselesaikan.

"Pola utang tidak aman dengan rasio 30 persen, yaitu beban utang pemerintah adalah Rp 400 triliun di 2018, ini yang diperhatikan," ucap Zulkifli dihadapan Presiden, anggota MPR/DPR, dan sejumlah pejabat negara.

Selain itu, dirinya menyinggung soal kemiskinan yang belum mampu diturunkan secara maksimal oleh pemerintah.‎

"Sebagai wakil rakyat dan Ketua MPR saya menegaskan tak ada kemerdekaan di dalam kemiskinan dan tak ada kemerdekaan tanpa keadilan sosial," kata Zulkifli, Jumat (17/8/2018).

• Soal Ketua Timses Jokowi, Teddy Gusnaidi: Jangan Kasih Tahu ke Mahfud MD

Zulkifli mengatakan, terdapat tiga persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini. Pertama yakni masalah kesenjangan.

"Selain itu turunya pendapatan masyarakat," tambahnya.

Selain itu permasalah ketiga yakni kestabilan harga.

Pemerintah menurut Zulkifli harus dapat mengendalikan harga kebutuhan rumah tangga sehingga daya beli masyarakat terjaga.

"Bapak Presiden ini titipan emak emak titipan rakyat Indonesia agar harga harga terjangkau," pungkasnya. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)