TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi membahas mengenai bersih-bersih DPR.

Dilasnir TribunWow.com, hal tersebut tampak melalui akun Twitter @Uki23 yang diunggah pada Minggu (5/8/2018).

Dedek Prayudi menyebut jika pembahasan tersebut dilakukan dalam acara diskusi dengan mantan anggota DPR, aktivis, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diskusi tersebut mengangkat tema "DPR, Stop Hamburkan Uang Rakyat".

Menurut Dedek Prayudi, apabila diterapkan, kebijakan yang mereka tawarkan akan membuat fasilitas yang akan didapat oleh dewan legislatif menjadi berkurang.

• Alumni UI Lintas Generasi Minta Nama Kampusnya Tak Dijual Ali Ngabalin buat Kepentingan Pilpres 2019

Meski demikian, ia mengatakan jika itu adalah bagian dari keberpihakan pada rakyat.

"Hari ini, kami Tim Caleg PSI mempresentasikan ke publik kebijakan partai kami "PSI Bersih-Bersih DPR" didalam sebuah diskusi publik: DPR, STOP HAMBURKAN UANG RAKYAT".

Kebijakan ini disusun atas inisiatif Caleg PSI sendiri.
#PSIBersihbersihDPR

Kami habiskan waktu sebulan secara intensif, tentang apa yang akan kami lakukan terkait sistem parlemen kita yang memberikan ruang bagi anggota legislatif untuk memanipulasi anggaran SECARA LEGAL.
#PSIBersihbersihDPR

Sejujurnya, kalau ini diterapkan, fasilitas yang akan kami dapatkan di DPR nanti akan jauh berkurang.

Tapi itulah keberpihakan, itulah komitmen politik kami, anti korupsi, anti manipulasi!
#PSIBersihbersihDPR

Hadir dalam diskusi ini eks anggota DPR RI tahun 1999, Ibu Ade Indira, Aktivis ICW, bang Emerson dan perwakilan KPK, bang David.
#PSIBersihbersihDPR," tulis Dedek Prayudi.

• Sekjen Demokrat Bagikan Data Survei Kondisi Ekonomi, Yunarto Wijaya: Salah Hitung Tuh

Diberitakan Kompas.com, Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan apabila pihaknya menilai ada pemborosan uang rakyat dengan cara yang mengejutkan di DPR.

• Fahri Bahas Gempa di Lombok, Andi Arief Sarankan Pimpinan DPR Minta Tim Ahli Lakukan Penelitian

"Berdasarkan penelusuran para caleg PSI, praktik-praktik penggerogotan uang rakyat itu terjadi dalam beragam cara yang mencengangkan," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (5/8/2018).

Tsamara Amany mengungkapkan jika hal itu telah terjadi dalam kurun waktu yang lama karena DPR memanfaatkan celah dalam peraturan perundangan yang mereka pertahankan.

Ketua Umum PSI Grace Natalie mengaku menemukan banyak anggota DPR yang diduga memanipulasi uang rakyat dalam berbagai bentuk.

Seperti memanipulasi biaya perjalanan, kunjungan kerja, studi banding, kunjungan kerja, hingga biaya reses.

• BNPB: 82 Orang Meninggal Dunia Akibat Gempa 7 SR di Lombok, Ribuan Warga Mengungsi

Dugaan tersebut muncul lantaran para anggota DPR memperoleh dana perjalanan dalam bentuk lumpsum dan bukan berdasarkan biaya riil.

Anggota DPR hanya diwajibkan menyerahkan tanda bukti penggunaan biaya.

Selain itu, pemborosan juga terjadi karena para anggota DPR mendapatkan pola pemasukan multi pay, bukannya single pay.

Lebih jauh, penggerogotan itu terjadi akibat peran anggota DPR dalam Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Bukan hanya hal tersebut, PSI menduga DPR banyak menerima 'uang siluman' selama penyusunan Undang-undang serta ketika menjalankan fungsi pengawasan. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)