TRIBUNWOW.COM - Partai Gerindra turut angkat bicara mengenai angka kemiskinan yang saat ini marak diperbincangkan.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @Gerindra yang diunggah pada Rabu (1/8/2018).

Awalnya, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) mengatakan jika saat ini pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam 3 tahun terakhir telah berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 1 persen.

@SBYudhoyono: Pemerintah sekarang dlm waktu 3 th berhasil turunkan kemiskinan sebesar 1%.

Mudah-mudahan hingga akhir 2019 bisa mencapai 3% *SBY*

• Ali Ngabalin: Ulama Seharusnya Memberikan Kriteria, Bukan Menyebutkan Nama

Postingan itu lantas dikomentari oleh netter dengan akun @Prabowo_AHY yang menganggap sebaliknya.

@Prabowo_AHY: Menurut saya ngak mungkin kemiskinan menurun pak, menambah iya kali, biar rakyat ngak tambah miskin #2019GantiPresiden #2019PrabowoPresident08 #ItuAja

Menanggapi hal tersebut, Gerindra langsung memaparkan pembahasan mengenai statistik kemiskinan dan pencitraan.

Berikut penjelasannya.

"Sebuah hal yang menarik memang jika kita membahas tentang 'Statistik Kemiskinan dan Pencitraan'. @bps_statistics

Hal pertama yg harus kita pahami angka kemiskinan mempunyai daya politik hebat.

Bila angka kemiskinan tinggi, efeknya bisa merontokkan popularitas penguasa.

Sebaliknya, jika angka kemiskinan berhasil 'diatur' rendah, maka Pemerintah akan dipuji setinggi langit.

Dalam statistik, kemiskinan bukan hanya angka-angka, tetapi juga politik.
Dengan mengutak-atik metodologi dan alat ukur, politik statistik bisa menjadi senjata untuk menciptakan “gelembung citra” yang diperlukan oleh penguasa untuk meraih popularitas.

Pertengahan Juli lalu, @bps_statistics mengumumkan per Maret 2018 angka kemiskinan di Indonesia hanya 9,82 persen.

Angka itu diklaim sebagai yang terendah dalam sejarah oleh Pemerintah.

Tapi apakah kita tidak menyadari bahwa alat ukur kemiskinan @bps_statistics yang hanya mengukur pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, sudah kadaluarsa dan sangat tidak manusiawi?

Direktur Binnenlandsch Bestuur (BB) pada saat itu menyampaikan bahwa seorang rakyat Hindia-Belanda bisa hidup dengan 1 ½ sen atau segobang sehari.

Ya jika lihat dengan isu angka kemiskinan saat ini, situasi itu mirip. hari ini.

Hitungan itu diambil dari hitungan jumlah kalori yang diperlukan seorang manusia untuk bertahan hidup.

Dan akhirnya pada saat itu, Bung Karno marah.

Melalui Fikiran Ra’jat, koran yang dipimpinnya, Bung Karno melancarkan kritikan keras. Dia menulis artikel berjudul “Orang Indonesia Cukup Nafkahnya Segobang Sehari?”

Bung Karno menuding Direktur BB tidak bisa membedakan antara “cukup” dan “terpaksa”. “Terpaksa hidup dengan sebenggol, dan cukup hidup dengan sebenggol."

"Perbedaan yang sama lebarnya dengan perbedaan sana dan sini, antara kaum penjajah dan terjajah, antara kaum kolonialisator dan gekoloniseerde.”

Tidak hanya Bung Karno, Bung Hatta pada saat itu juga mempertanyakan kebenaran “riset ilmiah” itu.

Ia menggugat metodologi itu, karena hanya mengambil sampel pada 5 keluarga buruh dan 15 keluarga petani untuk menggambarkan kehidupan keseluruhan rakyat Indonesia.

Bung Hatta memberikan argumentasi satire. "Kalau sekedar untuk bertahan hidup, maka nol persen pun pasti cukup.

Sebab, naluri manusia untuk bertahan hidup akan memaksanya memakan apa saja, termasuk buah kayu, umbut (pucuk kelapa), dan rumput-rumputan."

Bung Hatta kemudian memperingatkan bahaya dari “quasi wetenschappelijk onderzoek”, sebuah riset yang tampak seolah-olah ilmiah. Termasuk dalam riset terhadap standar hidup layak manusia.

Sebuah riset yang diutak-atik metodologinya untuk menggelembungkan citra penguasa, sekalipun diberi gincu ilmiah, tetap saja “riset palsu”. - Bung Hatta -

Jika kita benar benar pikirkan arguementasi Bung Hatta benar.
Manusia lahir bukan sekedar bertahan hidup, tetapi untuk maju dan berkembang. Untuk maju dan berkembang, dia butuh pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal.

Jadi kita juga berharap @jokowi dan @bps_statistics paham bahwa politik kemakmuran tidak bicara soal berapa standar pengeluaran agar seseorang tetap hidup, tetapi bagaimana setiap orang bisa berkembang maju, sejahtera dan bahagia.

Statistik kemiskinan saat ini hanya menciptakan “gelembung citra”, bukan menggambarkan realitas.
Ketika @bps_statistics mengkaim angka kemiskinan terendah dalam sejarah, negeri ini justru belum lepas dari bahaya gizi buruk dan kelaparan. @jokowi

Pantauan Status Gizi (PSG) 2017 yang dilakukan Kementerian Kesehatan menemukan, bayi usia di bawah lima tahun (Balita) yang mengalami masalah gizi pada 2017 mencapai 17,8 persen dan stunting sebesar 29,6 persen. @jokowi

Parahnya lagi, beberapa saat setelah @bps_statistics mengumumkan angka kemiskinan yang terendah dalam sejarah itu, ada 4 warga suku Mause Ane di Maluku Tengah, Maluku, yang meninggal karena kelaparan. @jokowi

Kita butuh ukuran kemiskinan yang multi-dimensi.

Tidak hanya mengukur kebutuhan fisiologis, tetapi semua kebutuhan dasar manusia untuk maju dan berkembang.

Kita butuh ukuran kemiskinan yang sejalan dengan politik kemakmuran. Karena memang Indonesia diperjuangkan dan merdeka karena cita-cita besar: masyarakat adil dan makmur.

Tidak usah panik jika Pak @prabowo membahas statistik kemiskinan yang diklaim oleh Pemerintah terendah dalam sejarah.

Karena sejarah sendiri menuliskan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta selalu mengeritik Statistik Kemiskinan ala Pemerintahan Kolonial. @bps_statistics @jokowi," tulis Gerindra.

Sementara itu, terkait data kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018.

Dikutip dari Tribunnews, dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.

"Maret 2018 untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin berada di dalam 1 digit. Kalau dilihat sebelumnya, biasanya 2 digit, jadi ini memang pertama kali dan terendah," kata Kepala BPS, Suhariyanto, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Senin (16/7/2018).

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia.

Bila dirinci lagi, terdapat penurunan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan.

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

• SBY Beri Klarifikasi Data Penduduk Miskin, Jubir PSI Tantang Marwan Cik Asan Minta Maaf ke Publik