TRIBUNWOW.COM - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikannya melalui akun Twitter, @TeddyGusnaidi, yang diunggah pada Senin (30/7/2018).

Teddy Gusnaidi mengatakan agar SBY tidak melupakan sejarah bahwa PKPI dan PBB yang mengusulkan SBY-JK di Pilpres 2004.

• Tanggapi Aksi Long March Laskar Santri, Cak Imin: Air Mataku Tak Terbendung

Jika PKPI dan PBB tidak mengusulkan, kata Teddy, tidak akan ada SBY-JK.

Teddy mengungkapkan jika dari jejak digital bukan PKS yang mendukung sejak awal.

@TeddyGusnaidi: SBY jangan melupakan sejarah, kalau bukan PKPI dan PBB di tahun 2004 yang mendukung dan mengusulkan, SBY-JK tidak mungkin bisa ikut Pilpres, tidak akan ada SBY-JK.

Jejak digital juga jelas bukan PKS yang mendukung awalnya.
@Yusrilihza_Mhd @SBYudhoyono @pkpi_id @PBB2019

Seperti dikutip dari Kompas.com, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai banyak pihak yang salah kaprah dalam memandang Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Banyak yang salah persepsi tentang PKS. PKS ini partai Islam tetapi amanah," ujarnya dalam konferensi pers usai bertemu elite PKS di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (30/7/2018).

• Rustam Ibrahim: Mengatakan Rakyat Tambah Miskin dan Sengsara adalah Dusta yang Nyata

Dalam pertemuan dengan petinggi PKS, SBY mengaku seperti sedang bernostalgia.

Sebab, selama 10 tahun menjadi presiden, PKS adalah salah atau parpol yang mendukung pemerintah.

Bahkan, sejumlah kader PKS juga diangkat sebagai menteri oleh SBY saat itu.

"Selama 10 tahun kami bersama-sama dalam pemerintahan. Dulu pas saya maju presiden, PKS adalah partai yang pertama-tama bersatu dalam koalisi," kata dia.

• SBY Kenakan Sepatu Louis Vuitton saat Temui Prabowo, Budiman Sudjatmiko Beri Tanggapan

SBY mengatakan jika PKS adalah partai yang begitu menghormati demokrasi.

Oleh karena itu, ia memandang PKS sebagai partai yang sesuai dengan sistem politik yang berlaku di Indonesia.

PKS dan Demokrat, kata dia, juga partai yang tidak menginginkan adanya tindakan-tindakan radikal dari orang perorang atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain. (TribunWow.com/Rekarinta Vintoko)