TRIBUNWOW.COM - Partai Gerindra terlibat debat dengan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter keduanya yang diunggah pada Senin (30/7/2018).

Awalnya, Dedek Prayudi meminta agar Prabowo tidak menggiring opini terkait kemiskininan.

"Sekelas senior yang Politikus @prabowo Seharusnya TIDAK menggiring Opini DENGAN statement menyesatkan.

Ia tidak bisa terus-terusan mengeluarkan pernyataan asal-asalan kalau tidak ingin disebut tukang sebar hoaks," tulis Dedek Prayudi.

• Waketum Demokrat Sebut Pertemuan SBY dan Presiden PKS untuk Samakan Visi Misi terkait Koalisi

Menanggapi hal tersebut Gerindra memberikan balasan dengan menyebut apabila saat ini harga-harga kebutuhan pangan menjadi mahal.

"Rakyat yang merasakan bagaimana harga-harga sekarang mahal. Pemerintah menetapkan orang miskin yang hidup 11rb per hari. Apakah yang menghabiskan 20rb perhari tidak miskin?," ungkap Gerindra.

• Sebut Rakyat Kehilangan Harapan 4 Tahun Ini, SBY: Pak Prabowo Jangan Terlalu Banyak Janji Nanti

Menjawab pernyataan itu, Dedek Prayudi menyebut jika admin akun resmi Gerindra tidak memahami disparitas harga antar wilayah.

"Admin @ Gerindra tidak cukup paham untuk disparitas harga antar wilayah di Indonesia yang kemudian direratakan.

Seperti yang terjadi ini adalah urban, tidak paham kondisi dan gaya hidup mereka," jawab pria yang kerap disapa Uki itu.

Menanggapi tuduhan tersebut, Gerindra lantas memberikan sejumlah balasan.

Gerindra juga tampak sempat menanyakan apakah Dedek Prayudi dan partainya sudah turun langsung ke desa melihat kondisi rakyat sebenarnya.

Menurut Gerindra, berdebat di media sosial kurang elok jika hanya dijadikan sebagai aksi mencari sensasi.

Mereka lantas menyindir Dedek dan sejumlah anggota partai PSI yang kini tengah maju sebagai calon legislatif.

"Selamat siang saudara Dedek. Hal pertama yang ingin kami sampaikan adalah: Akhir2 ini cukup banyak menyebutkan yang masuk dari teman-teman PSI, terutama sahabat yang mungkin akan maju sebagai Calon Anggota Legislatif pada 2019 nanti.

Hal yang menarik dan strategi yang cukup baik untuk meningkatkan popularitas sahabat-sahabat yang akan maju menjadi Calon Anggota Legislatif dari PSI dengan berdiskusi atau menggunakan media sosial dengan Partai ke-3 besar kekayaan suaranya.

Meskipun kami ingin juga ingin menyampaikan bahwa popularitas juga tidak akan kian naik hanya dengan melakukan sensasi di media sosial.

Sahabat harus turun langsung ke lapisan masyarakat untuk mengenalkan diri sahabat dan visi misi partai sahabat sendiri.

Hal ke dua yang ingin kami sampaikan adalah perihal sahabat yang mengatakan bahwa Partai Gerindra tidak mengerti kondisi rakyat di pedesaan.

Sebelum sahabat, kami ingin menyampaikam bahwa Partai Gerindra memiliki kantor sekretariat di setiap daerah mulai dari DPD, DPC, PAC, hingga Ranting.

Dan Alhamdulillah lahir sekretariat Gerindra itu ditambah dengan keterwakilan Anggota Legislatif Pusat / @ DPR_RI , DPRD tingkat 1 dan 2 Kabupaten / Kota yang berfungsi sebagai corong aspirasi rakyat hingga kepedesaan.

Jadi sangat dini jika sahabat menilai bahwa partai Gerindra tidak tahu kondisi rakyat di pedesaan. Apakah sahabat sudah turun langsung ke desa-desa, ke dusun-dusun untuk menyerap aspirasi rakyat, mendengarnkeluhannya dan memperjuangkannya?

Jika sahabat ingin tahu kondisi rakyat di belakang saat ini adalah; Mayoritas pekerjaannya adalah petani, yang hasil dari pertaniannya tidak dapat digunakan dari hasil-hasil dari pemerintah yang kian membuat susah.

Apakah saudara mengetahui bahwa 600.000 ton gula petani tidak terjual ?? Apakah sahabat paham apa penyebannya? Apakah sahabat mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia dengan kondisisaat ini ??

Berdiskusi atau berdebat di media sosial adalah hal yang baik, paling berdiskusi tentang kondisi bangsa kita.

Tapi jika tujuan dari diskusi itu hanya mencari sensasi dan popularitas, kurang elok rasanya.

Jadi, sekali lagi pesan kami. Sebelum menjadi siswa di diskusi, ada beberapa sahabat yang langsung menjadi sahabat dari teman-teman dari PSI yang mungkin akan maju sebagi Calon Anggota Legislatif. Terima kasih," tulis Gerindra.

Menjawab pernyataan tersebut, Dedek Prayudi juga tampak memberikan balasan melalui laman komentar postingan Gerindra, seperti berikut.

"Kembali ke pembahasan awal, apakah Anda memiliki data yang diucapkan umum yaitu 50% dari keluarga dalam lima tahun terakhir? Atau itu hanya karangan fiksi?

Kalau oposisinya kredibel, niscaya kami satu barisan dengan kalian," tulisnya.

"Nilai ekspor dari pertanian hingga Agustus 2017 lalu mencapai US $ 22,18 miliar, sedangkan nilai impor mencapai US $ 11,20 miliar.

Dari transaksi itu menghasilkan surplus sekitar US $ 10,98 miliar atau naik banding dengan periode serupa 2016 yaitu US $ 5,46 miliar. Sumber: Kementan.

Mengkritisi itu berarti hubungan dan mengoreksi, bukan menyinyiri tanpa data. Karena memang itu esensi eksekutif di dunia demokrasi yang modern," sambungnya.

"Saya lebih tertarik dengan meluruskan statement menyesatkan ketum anda yg mengatakan kemiskinan bertambah 50% 5tahun terakhir, daripada mencari popularitas seperti yang anda sangkakan," balas Dedek Prayudi.

Diberitakan Kompas.com, Prabowo sering melayangkan kritik dalam bidang ekonomi ke pemerintah.

Seperti setelah bertemu Ketua MPR, Zulkifli Hasan, di rumah dinasnya Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018) lalu,

Prabowo sempat memaparkan soal kesenjangan sosial.

Bahkan, ia menguatkan kritik terkait kesenjangan sosial tersebut dengan data-data dari institusi pemerintah, lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat, seperti Oxfam, Infid dan Walhi.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus TNI AD itu mengungkapkan, berdasarkan hasil riset lembaga internasional, koefisien gini ratio Indonesia berada di angka 45.

Artinya, 1 persen masyarakat menguasai 45 persen kekayaan nasional.

Kemudian, ia menyoroti banyaknya lahan yang dikuasai perusahaan-perusahaan swasta.

Dengan mengutip data dari Badan Pertanahan Nasional, ia menyebut sebesar 1 persen masyarakat telah menguasai 80 persen lahan di Indonesia.

Prabowo juga mengkritik tingginya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Prabowo, masih ada sekitar 69 juta penduduk Indonesia yang terancam miskin.

Sementara itu, terkait data kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018.

Dikutip dari Tribunnews, dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.

"Maret 2018 untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin berada di dalam 1 digit. Kalau dilihat sebelumnya, biasanya 2 digit, jadi ini memang pertama kali dan terendah," kata Kepala BPS, Suhariyanto, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Senin (16/7/2018).

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia.

Bila dirinci lagi, terdapat penurunan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Persentase penduduk miskin di perkotaan per Maret 2018 sebesar 7,02 persen, turun dibandingkan September 2017 sebesar 7,26 persen.

Sama halnya dengan di perdesaan, di mana persentasenya pada Maret 2018 sebesar 13,20 persen, turun dari posisi September 2017 sebesar 13,47 persen.

Suhariyanto mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dari September 2017 hingga Maret 2018, yakni inflasi umum dalam periode itu sebesar 1,92 persen.

Serta rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan untuk rumah tangga di 40 persen lapisan terbawah yang tumbuh 3,06 persen.

Faktor lain yaitu bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh 87,6 persen pada kuartal I 2018 atau lebih tinggi dibanding kuartal I 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen.

Selain itu, juga dari program beras sejahtera ( rastra) dan bantuan pangan non-tunai kuartal I yang tersalurkan sesuai jadwal.

"Lalu karena nilai tukar petani Maret 2018 di atas angka 100, yaitu 101,94, dan kenaikan harga beras sebesar 8,57 persen pada September 2017 sampai Maret 2018 yang disinyalir mengakibatkan penurunan kemiskinan jadi tidak secepat periode Maret 2017 sampai September 2017," kata Suhariyanto.

Sementara itu, jika ditarik mundur, pada 1999 Indonesia mencatat persentase kemiskinan paling tinggi, sebesar 23,43 persen atau setara dengan 47,97 juta penduduk miskin.

Angka kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap menurun meski sempat beberapa kali naik pada periode tertentu.

"Tetapi, menurut saya, kita masih punya banyak PR, bagaimana supaya kebijakan-kebijakannya lebih tepat sasaran sehingga penurunan kemiskinannya menjadi lebih tepat," imbuh Suhariyanto. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)