TRIBUNWOW.COM - Politisi Demokrat, Andi Arief turut mengomentari perihal kabar siapnya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam berhadapan dengan DPR.

Dilansir TribunWow.com dari akun Twitter @AndiArief dirinya mengatakan,"waduh pak, jangan begitu dong!".

Diketahui, Partai Gerindra berencana menggulirkan hak angket di DPR RI mengenai pengangkatan Komjen (Pol) Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Jika nantinya dirinya dipanggil DPR, Tjahjo mengaku siap menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Saya dipanggil DPR, ya hadir. Karena keputusan itu (pelantikan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar) sudah sesuai dengan undang-undang," ujar Tjahjo dikutip dari Kompas.com.

Menambahkan, Kemendagri menghormati langkah Gerindra lantaran hak angket adalah hak konstitusional.

• SBY Sebut Penguasa Lampaui Batas, Teddy Gusnaidi: Pak SBY Semakin Tua Semakin Bijak

Gerindra Menilai Cacat Hukum

Fraksi Partai Gerindra di DPR RI akan menggulirkan hak angket terhadap penunjukkan Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Gerindra menilai ada cacat hukum dalam pengisian jabatan penjabat sementara itu.

"Kami bukan hanya akan ikut mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Gubernur, namun akan jadi salah satu inisiator Pansus tersebut," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Selasa.

Fadli Zon juga menuliskan kritikannya di akun Twitter, @FadliZon, Senin (18/6/2018).

"Rencana pelantikan Komjen M. Iriawan sbg Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018, menjatuhkan kredibilitas pemerintah. @Kemendagri_RI

Masalah ini pernah mnjd kontroversi pd bulan Januari hingga Februari 2018. @Kemendagri_RI

Menanggapi kritik masyarakat, saat itu pemerintah, baik @Kemendagri_RI, Polri, dan kemudian Menko Polhukam pd 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tsb telah ditarik oleh pemerintah.

Selain mencederai semangat Reformasi, mmg tak ada alasan untuk menjadikan perwira polisi aktif sbg Pj Gubernur Jawa Barat. Masih banyak pejabat lain yg lebih pas menduduki posisi itu termasuk pejabat di lingkungan @Kemendagri_RI.

Namun, pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai.

• Rustam Ibrahim Bandingkan Pengangkatan PJ Gubernur Era SBY dengan Era Jokowi: Bedanya di Mana?

Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik. Bahkan penipuan terhadap rakyat.

Alasan Dirjen Otonomi Daerah yg menyatakan Komjen M. Iriawan kini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri, krn yg bersangkutan saat ini sdg menjabat Sestama Lemhanas, adalah alasan mengada-ada.

Alasan itu hanya mengkonfirmasi sejak awal yg bersangkutan memang sdh diplot hrs jadi Pj Gubernur Jabar. Sehingga, mutasi yg bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pd Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana @Kemendagri_RI sj.

Tetap ditunjuknya nama yg bersangkutan tentu memunculkan pertanyaan. Knp pemerintah bgtu ngotot menjadikannya sbg Pj Gubernur Jabar, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman sj.

Saya mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri jg telah menarik kembali usulan tsb. Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tsb.

Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bs menilai sendiri, siapa sebenarnya yg gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yg dikatakan lain dgn yg dilakukan.

Kedua, keputusan tsb akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jabar maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pd seluruh tahap demokrasi yg akan kita jalani tahun ini dan tahun depan.

Kita mendengar laporan-laporan di daerah tentang tdk netralnya oknum-oknum aparat tertentu. Kita yakin masih bnyk aparat Polri yg bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita.

• Ajak 4 Fraksi Bersatu, Ferdinand Hutahaean: DPR Sebaiknya Tidak Diam, Negara Jangan Sampai Rusak

Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bgmn ada oknum yg sengaja berpihak pd calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yg merupakan institusi milik kita bersama.

Ketiga, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah?

Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali mnjd kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan.

Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar.

Langkah pemerintah yg tak mau dikoreksi semacam inilah yg justru bs memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jabar. Keputusan ini bs menodai Pilkada Jawa Barat.

Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah jangan menipu rakyat", tulisnya. (TribunWow/Dian Naren)