TRIBUNWOW.COM - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini menjabat sebagai Ombudsman RI, Alvin Lie menanggapi omongan Mahfud MD.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitternya yang diunggah pada Kamis (31/5/2018).

Awalnya, Mahfud MD angkat bicara soal hak keuangan sebagai dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang nanti akan diberikan kepadanya.

Mahfud MD mengatakan jika hak keuangan Rp 100 juta yang akan diterimanya setiap bulan adalah jumlah yang kecil.

• Curhat soal Pria tak Setia yang Khianatinya, Nikita Mirzani: Terlalu Banyak Dusta, Aku Harus Pergi

"Kalau saya enggak, karena saya tahu (Rp 100 juta) itu kecil sekali. Saya pernah jadi pejabat, tiga kali lipat dari itu, meskipun (jumlah gaji yang tertulis) di SK-nya kecil," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/5/2018), dikutip Kompas.com.

Mahfud MD kemudian memberikan contoh penghasilannya yang lebih dari itu.

Termasuk saat menjadi DPR pada 2004 silam, di mana saat itu ia bisa mengantongi Rp 150 juta tiap bulannya.

"Itu tahun 2004, sekarang sudah 14 tahun," ucapnya.

Lebih lanjut, Mahfud MD kemudian memberikan perbandingan dengan gaji yang ia terima sebagai Gubernur Bank Indonesia, serta saat menjabat sebagai Komisaris BUMN.

Mahfud MD mengatakan jika dirinya saat menjadi Gubernur BI dapat gaji mencapai RP 300 juta tiap bulan.

Sedangkan saat menjadi Komisaris BUMN digaji Rp 160 juta.

• Ruhut Sitompul: Amien Rais ke Pak Jokowi, Mampirlah ke Rumah Saya

"Kita ini 100 juta sudah kumulatif semuanya. Gajinya itu cuma Rp 5 juta," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Alvin Lie justru membeberkan fakta sebaliknya.

Alvin Lie mengatakan jika saat itu dirinya juga menjabat sebgaai DPR pada tahun 2004 hingga 2009.

Akan tetapi gaji yang didapat tidak seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD.

Alvin Lie kemudian meminta penjelasan kepada Mahfud MD dan memberikan rincian serta asalnya dari mana saja.

@alvinlie21: Maaf Prof, 2004-2009 sy juga di DPR.

Gaji Rp3,5jt plus berbagai tunjangan & insentif total ± Rp40an juta/ bulan.

Mungkin Prof berkenan beri pencerahan take home pay minimal Rp150jt/ bulan komponennya apa saja & dari mana?

Untuk memperkuat omongannya, Alvin Lie bahkan mengunggah surat keterangan penghasilan dari bulan Januari hingga Desember selama menjadi DPR RI.

• Dampingi Jokowi Beri Pernyataan soal BPIP Sikap Ali Ngabalin Jadi Sorotan, Ferdinand: Maksudnya Apa?

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hak keuangan tersebut tidak seluruhnya merupakan gaji.

Angka itu juga terdiri dari tunjangan, asuransi, dan sisanya yang paling besar adalah untuk kegiatan operasional.

"Hak keuangan ini dari segi gaji pokok sama dengan pejabat negara yang lain, yaitu hanya Rp 5 juta. Kemudian yang disebut tunjangan jabatan Rp 13 juta. Lebih kecil dibandingkan lembaga lain," kata Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

"Sisanya dukungan terhadap kegiatan. Seperti biaya untuk transportasi, pertemuan komunikasi," imbuhnya.

Namun, transportasi yang dimaksud tidak termasuk transportasi ke luar kota atau ke luar negeri.

Diketahui, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan.

• Sebelum Tutup Usia, Dawam Rahardjo Sempat Ungkap Mimpi dan Keinginanya pada Fahri saat Masih Sakit

Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya mendapatkan 100.811.000 per bulan.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)