TRIBUNWOW.COM - Wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah menulsikan cuitannya tentang banyaknya pemimpin yang ekstrem dan otoriter.

Hal itu ia simpulkan usai dirinya mengikuti kegiatannya di Sidang Parlemen Dunia di Jenewa Swiss.

Dilansir TribunWow.com, cuitan Fahri Hamzah @@Fahrihamzah itu ia tuliskan pada Selasa (27/3/2018).

Fahri Hamzah menyebut bahwa cuitannya itu melengakapi pernyataan Fadli Zon.

Fadli menegaskan, GOPAC mengecam segala bentuk korupsi terkait migrasi seperti suap, penggelapan, penyalahgunaan dana publik dan nepotisme. GOPAC mendukung penyusunan Global Compact for Save, Orderly, and Regular Migration (GCM) yang merupakan amanat New York Declaration for Refugees and Migrants pada Sidang Majelis Umum ke-71 PBB 2016. Memastikan mendukung Global Compact for Refugees (GCR).

POPULER: Lewat Buku Ini, Agus Yudhoyono Sebut Negara Akan Menang Dalam Kompetisi Global di Abad 21

Setelah itu, giliran fahri Hamzah yang menuliskan catatannya soal Sidang Parlemen Dunia di Jenewa Swiss:

"Teman2 Saya Share tulisan kecil terkait pertemuan parlemen dunia #IPU138 di Geneva untuk melengkapi pernyataan yg Sudah dibuat oleh ketua @DPR_RI bambang soesatyo kemarin.

Saya kemarin mendampingi ketua DPR Bambang Soesatyo memimpin misi pertamannya dalam #DiplomasiDPR dalam rangka tugas diplomasi DPR di sidang IPU ke 138 di Jenewa, Sidang IPU ini dihadiri oleh 1539 peserta dari 146 negara. #IPU138 @IPUparliament

Bersamaan dengan itu pak @fadlizon juga mendampingi dan menyampaikan pidato sebagai presiden GOPAC (global ORGANISATION of Parliamentarians Against Corruption). Forum ini sangat penting dalam #DiplomasiDPR .

Tugas #DiplomasiDPR pertama kali diatur saat saya memimpin panja revisi UU MD3 yg melahirkan UU 17/2014 tentang MD3 sebagai second track diplomacy, dimana DPR memiliki peran menopang politik luar negeri pemerintah dlm forum2 parlemen dunia.

Tugas diplomasi DPR itu diadopsi dalam UU MD3 berdasar putusan dari International Parlementary Union (IPU), maka ada 5 fungsi DPR dlm UU MD3, tiga fungsi lama;, legislasi, anggaran, pengawasan dan dua fungsi baru; diplomasi dan representasi.
#DiplomasiDPR.

VIRAL: Ditanya Alasan Jarang Kritik Pemerintahan Jokowi, Fadjroel Rachman Beri Jawaban

IPU @IPUparliament sendiri merupakan organisasi parlemen terbesar di dunia dan memiliki kantor permanen di jenewa Swiss, diluar DPR RI juga tergabung dalam berbagai organisasi parlemen lain bersekala regional dan juga berbasis isu seperti GOPAC #DiplomasiDPR.

IPU didirikan tahun 1889 dan keanggotaan IPU saat ini mencapai 173 parlemen nasional dan 11 assosiasi organisasi keparlemenan. @IPUparliament juga sekarang sdh Hadir sbg lembaga yg memantau bisa memantau dan menyebar dokumen dlm sidang umum PBB. #DiplomasiDPR.

Misi utama IPU selain memperjuangkan perdamaian dan kerjasama antar bangsa, jg memperkuat lembaga perwakilan di seluruh dunia sbg sumbangan besar demokrasi bagi sistem pemerintahan agar tidak gandrung dgn totalitarianisme sbg watak dasar kekuasaan. #DiplomasiDPR.

Parlemen adalah institusionalisasi utama dari demokrasi yg lahir dr kesadaran tentang kekuasaan terbatas dan harus dibagi serta dikontrol agar tercipta checks and balances sbg nilai dasar dari pelembagaan demokratis. Inilah tema #DiplomasiDPR .

Dunia mencatat, lembaga parlemen kerap mendapat tekanan keras, demikian artikel pembuka IPU, parlemen adalah simbol dari supremasi masyarakat sipil, tak ada power dan senjata yg mrk miliki, namun mereka harus mengawasi institusi yg punya power dan senjata. #DiplomasiDPR.

Untuk itulah imunitas anggota parlemen dlm menjalankan tugas pengawasannya adalah salah satu concern penting IPU, Anggota parlemen harus dijaga dan imun dari tuntutan agar tidak dikriminalisasi mengingat besarnya konsekwensi dari pelaksanaan tugasnya mengawasi kekuasaan.

Di negara kita, pemikiran dan kesadaran para pendiri bangsa tentang pentingnya menjaga hak hak anggota parlemen begitu kokoh, demikian kita bisa lihat bhw pasal imunitas diatur langsung dalam konstitusi UUD 1945, bukan UU biasa. #DiplomasiDPR #ParlemenModern.

POPULER: Disebut Seperti Bangsa Bingung, Budiman Sudjatmiko: Ada Kekuatan Politik yang Melakukan Pembodohan

Di era DPRS (1950-1956), jika anggota DPR didakwa melakukan pidana baik di masa tugas atau purna, mereka mendapatkan hak forum privelegiatum utk menghormati jabatan yg pernah melekat pd dirinya sbg pemegang amanah daulat kuasa rakyat. #DiplomasiDPR.

Hak forum privelegiatum adalah bahwa anggota DPR diadili tingkat pertama dan tertinggi hanya boleh dilakukan oleh mahkamah agung, ini untuk menjaga marwah dan kehormatan lembaga yg merepresentasi kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi. #DiplomasiDPR.

Ke depan pasal imunitas dalam UUD 1945 ini harus diturunkan menjadi UU tersendiri, seperti tugas legislasi, anggaran dll dari DPR dalam UUD1945 yang diatur dengan UU tersendiri, tak ada pemerintahan yang baik tanpa adanya lembaga pengawas yang kuat. #ParlemenModern.

Masa depan demokrasi dunia hari ini terletak di parlemen, parlemen harus berdiri tegak dalam sistem yg bertugas menjaga jalannya pemerintahan agar tetap berada di atas rel aturan dan konstitusi. Inilah di antara tema siangan #IPU138 di Geneva ini. #DiplomasiDPR.

Presiden bisa datang silih berganti membawa ide, gagasan dan corak kepemimpinan yang berbeda beda, esktrimnya kita melihat lahirnya pemimpin dunia seperti Donald Trump, tanpa parlemen yg kuat melakukan kontrol, maka dunia berada dalam bahaya kemanusiaan.

Demikianlah salah satu isu yg diperjuangkan oleh ketua DPR Bambang Susatyo dalam sidang IPU ke 138 dimana delegasi parlemen indonesia juga menyuarakan dengan keras penolakan kebijakan trump atas jerusalem. #IPU138 #DiplomasiDPR#IPU138.

Delegasi indonesia juga menyampaikan pandangannya dan menyerukan kepada dunia untuk concern pada penanganan isu isu kemanusiaan seperti imigran, pengungsi, khususnya yang terjadi atas warga #Rohingya dan #Palestina #IPU138 #DiplomasiDPR.

VIRAL: Anies Bertemu dengan Prabowo, Bahas tentang Pilpres?

Dalam tugas diplomacy ini, ketua DPR Bambang Susatyo juga melakukan lobi lobi khusus kepada pemimpin parlemen dunia melalui berbagai pertemuan bilateral, agar mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB 2019-2020. #DiplomasiDPR.

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Suara kita penting untuk terus menggema dan menentukan arah sejarah peradaban dunia kita hari ini. #DiplomasiDPR #IPU138.

Banyak pemimpin aneh di dunia sekarang, mulai yang ekstrem gila, dan bermental otoriter sampai yang ekstrem dangkal dan kosong membuat kekuasaan eksekutif yang bisa membahayakan rakyat suatu negara dan Ummat manusia umumnya. #DiplomasiDPR #IPU138.

Itulah pentingnya parlemen di seluruh dunia harus dibangun dan diperkuat. Karena rakyat Perlu alat untuk mengawasi jalannya kekuasaan yang destruktif yang berefek buruk pada kehidupan. Ini suara Indonesia. #DiplomasiDPR #IPU138.

Indonesia harus terus menjelaskan kelasnya. Sebagai nEgara besar kita tidak bisa absen dari bersuara pada forum dunia yang menjaga irama peradaban dunia. Itulah sejarah kita. #DiplomasiDPR #IPU138, cuitnya.

Fahri menuliskan cuitannya itu sebnayak 25 kali cuitan. (TribunWow.com/Woro Seto)

Baca juga: Kritik Sri Mulyani, Rizal Ramli: Negara Rugi 130 Triliun Rupiah, Itu Tidak Bijaksana dan Kriminal