TRIBUNWOW.COM - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membantah jika dua kadernya, Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana korupsi e-KTP.

Menurut Hasto saat proyek e-KTP dijalankan, PDI-P sebagai oposisi. Ditambah lagi dengan tidak memiliki menteri di pemerintahan, sehingga tidak ikut mendesain.

Menanggapi kabar tersebut, Kadiv Advokasi Demokrat Ferdinand Hutahaean menanggapi melalui akun Twitternya @LawanPolitikJKW, dirinya mengatakan:

"Hasto sekjen PDIP menggunakan nalar jongkok untuk merespon keterangan Setnov di sidang Tipikor terkait @pramonoanung dan @puan_maharani diduga terima 500 rb USD dari EKTP.

Seolah PDIP tak mungkin korupsi karena sebagai Oposisi. Korupsi bukan soal oposisi atau penguasa, tapi moral pribadi.

Hasto ibarat sedang memainkan politik kobokan. Kobokan itu cuci tangan, setelah tangan dicuci, airnya disiramkan ke orang lain.

Jorok, tak beretika. Kader PDIP yg disebut Setnov terima suap dari E-KTP, koq Hasto kesannya nyiram air cuci tangan ke Demokrat.

Bukankah sebaiknya Hasto menjawab keterangan Setnov dengan bukti-bukti dan bukan dengan opini?

Mestinya Hasto mendukung penuntasan kasus korupsi EKTP secara terbuka dan menyeluruh, bukan melindungi kader yang diduga terlibat dengan cara kotor".

BACA  Heboh Ucapan Prabowo soal Indonesia Bubar di Tahun 2030, Begini Penerawangan Mbah Mijan

Tak hanya sampai disitu, dirinya kembali mencuitkan saran untuk Hasto agar dirinya tidak cuci tangan dalam kasusnya tersebut.

"Pramono Anung menjabat sebagai Wakil ketua DPR mebidangi Politik dan Puan menjabat Ketua Fraksi FPDIP.

Kala itu proyek EKTP diaetujui jg olh PDIP dan disetujui Pimpinan DPR. Artinya ada peran Pramono Anung dan Puan meski sbg Oposisi.

Jangan cuci tangan deh Hasto..!!

Perilaku Korupsi bkn ditentukan oleh posisi sebagai Oposisi atau sebagai penguasa.

Tapi ditentukan oleh MORAL SESEORANG.

Jadi tesis Hasto yg merasa oposisi tdk mgkn korupsi adalah salah dan menyesatkan publik.

Kalaupun PDIP mau cuci tangan lewat Hasto, itu sah saja utk membela diri.

Tapi baiknya air cucian tangannya jangan disiramkan ke Demokrat.

Baiknya diminum saja airnya setelah cuci tangan, itu lebih terhormat daripada ngotori pihak lain dengan air cucian tangan", ujarnya menutup.

BACA  Pramono Anung Dikabarkan Terima Dana dari Proyek e-KTP, Kadiv Advokasi Demokrat: Sangat Wajar

Dikabarkan sebelumnya, Hasto merasa seolah-olah ada upaya menyudutkan PDI-P melalui kasus tersebut.

"Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian, atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov (Setya Novanto), kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," kata Hasto

Hasto menilai, apa yang dilakukan Novanto dengan menyebut nama Puan dan Pramono sebagai upaya mendapatkan status JC yang akan meringankan dakwaan.

Hasto juga mengatakan, PDI-P justru memiliki konsep e-KTP yang berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu.

Ia mengungkapkan, saat itu PDI-P menginginkan agar e-KTP bukan seperti sekarang, tetapi mengintegrasikan data pajak, BKKBN dan kependudukan. (TribunWow/Dian Naren)