Pramono Anung Dikabarkan Terima Dana dari Proyek e-KTP, Kadiv Advokasi Demokrat: Sangat Wajar

Penulis: Dian Naren
Editor: Dian Naren
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

TRIBUNWOW.COM - Tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto mengatakan ada aliran dana kepada Pramono Anung dan Puan Maharani, Senin (19/3/2018).

Mereka dikabarkan menerima dana sebesar USD 500 ribu yang dikatakan Setya berdasarkan pengakuan Made Oka Masagung di rumahnya.

Kabar tersebut lantas menjadi viral, setidaknya terdapat 3.393 tweet yang menyebut Pramono Anung dan 4.351 tweet yang menyebut Puan Maharani.

BACA  Heboh Ucapan Prabowo soal Indonesia Bubar di Tahun 2030, Begini Penerawangan Mbah Mijan

Menanggapi hal tersebut, Kadiv Advokasi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter @LawanPolitikJKW mengatakan:

"Pramono Anung sebagai Wakil Ketua DPR yang membidang politik kala itu. Sangat wajar bila punya peran dalam proyek E-KTP"

BACA  Pesan Sandiaga Uno untuk Para Haters hingga Kesannya Terhadap Ahok

Mendalami kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum lantas kembali menanyakan kepada Setya.

"Tadi anda sebutkan ada nama Pramono dan Puan. Apakah ada peran Pramono dan Puan untuk perlancar proyek e-KTP?," tanya jaksa.

"Saya mohon maaf, tidak ketahui," jawab Setya Novanto.

Saat ditanya pada tahun 2010 jabatan apa yang dimiliki Puan Maharani oleh Hakim, Setya menjawab Puan adalah Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah Wakil Ketua DPR.

Jaksa kemudian mengapa Made Oka menyampaikan uang pada dua politisi PDI-P tersebut.

BACA  Mengaku Hafal Mars Partai Perindo, Begini Reaksi Jokowi saat Ditantang Nyanyi di Hadapan Para Kader

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto angkat bicara.

Dirinya menuding ada pihak-pihak yang mencoba membawa persoalan kasus KTP elektronik menjadi tanggung jawab PDI-P.

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa," ujar Hasto.

Hasto juga menyampaikan jika partainya siap diausit terkait tudingan tersebut.

"Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," ‎katanya.  (TribunWow/Dian Naren)