TRIBUNWOW.COM - Peristiwa kecelakaan proyek infrastruktur di Indonesia, sepertinya berlangsung secara beruntun.

Menanggapi hal tersebut, dilansir Tribunwow.com dari akun Twitter @Gerindra, pihaknya mengatakan:

"Sudah sejak Orde Baru (1966) hingga sekarang Indonesia ketinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur.

Namun, meskipun penting, infrastruktur publik haruslah dibangun dengan perhitungan yang masak, baik manfaatnya, kualitasnya, dan sumber pendanaannya, agar tidak justru menjadi kontraproduktif.

Robohnya tiang girder jalan tol Becakayu di Jakarta Timur pada 20 Februari kemarin semakin menambah panjang daftar banyaknya kecelakaan dalam pembangunan projek infrastruktur baik yang sedang dalam konstruksi maupun yang baru saja selesai.

Data menunjukkan, dalam dua tahun ini sekurang-kurangnya terdapat 14 kecelakaan projek infrastruktur.

Kecelakaan-kecelakaan ini juga amat bervariasi, dari robohnya crane, robohnya tanggul penyangga underpass Airport Soekarno Hatta, jalan toll dan jembatan yang amblas, dan lain-lain.

Di luar itu bahkan kita menyaksikan terminal 3 baru Bandara Soekarno-Hatta yang kebanjiran dan plafon ambruk.

Kecelakaan infrastruktur tadi umumnya menelan korban jiwa maupun kerugian yang tidak sedikit.

Kecelakaan-kecelakaan infrastruktur ini memberikan indikasi rendahnya kualitas projek bangunan infrastruktur dalam pemerintahan Presiden @jokowi.

Lihat juga video Berkeringat dan Keluar darah dari Matanya, Wanita Ini Disebut Penyihir, Suaminya Merasa Jijik

Indikasi lain dikhawatirkan terjadinya korupsi dalam pengerjaan projek infrastruktur sehingga kualitas bangunan yang tidak memenuhi standard.

Hasilnya mulai nyata telah terlihat, pada hari pertama terjadinya kecelakaan Becakayu, harga saham PT Waskita Karya anjlok hampir empat persen.

Faktor lain yang memperburuk kualitas projek adalah pengerjaan yang terburu-buru sehingga tidak sesuai dengan SOP.

Projek-projek infrastruktur ini juga diduga tidak memiliki amdal yang memadai. Selain itu fungsi pengawasan hampir dapat dipastikan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Komisi Penyelamatan Konstruksi nampaknya tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya.

Di atas semua itu jelas kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Ke dua faktor tersebut menyebabkan kecerobohan dalam pelaksanaan pengerjaan proyek yang menghasilkan infrastruktur dengan kualitas rendah sehingga mengabaikan faktor keselamatan dan keamanan baik semasa konstruksi maupun setelah konstruksi selesai.

Terjadinya kecelakaan yang berturut-turut ini telah menimbulkan citra kuat di masyrakat abbhwa projek infrastruktur yang mahal dan sebagiannya dibiayai dengan utang ternyata memiliki kualitas yang buruk dan tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan terhadap penggunanya.

Di lain pihak, projek infrastruktur ini pada umumnya bersifat komersial yang akan menjual jasanya kepada publik dengan tarif yang relatif mahal.

Memang dikhawatirkan para calon pemakai infrastruktur berbayar ini akan ragu-ragu menjadi konsumennya, paling tidak sampai kelak benar-benar yakin dan sudah terbukti aman dari faktor keselamatan pengguna.

BACA  Fahri Hamzah: UU MD3 Adalah Pelindung Mandat Rakyat

Konsekuensi dari prilaku konsumen ini akan merugikan pengelola bisnis infrastruktur karena berkurangnya pemasukan.

Akibat lebih lanjut adalah para kreditor projek mencemaskan kemampuan projek untuk membayar kembali kreditnya.

Dan juga imbasnya lebih jauh dari projek yang bermutu rendah ialah mahalnya ongkos perbaikan dan pemeliharaan.

Selain itu umur ekonomis projek juga menyusut sehingga menurunkan nilai asset atau nilai jual infrastruktur tersebut (jika ingin dijual seperti yang ramai diberitakan beberapa waktu lalu).

Rendahnya nilai jual asset berpotensi merugikan investasi dan mengganggu kebijakan pemerintahan Presiden @jokowi yang ingin menjual infrastruktur yang telah selesai guna mendapatkan pendanaan untuk projek selanjutnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembangunan infrastruktur adalah andalan politis Presiden @jokowi untuk mendapatkan dukungan publik.

Di lain pihak, publik juga banyak berpandangan bahwa projek-projek ini terlalu ambisius dan mahal bila dibandingkan dengan projek serupa di luar negeri.

Karena itu kita bisa memahami reaksi serius Presiden @jokowi atas kecelakaan bertubi-tubi infrastruktur yang dapat menurunkan kredibilitasnya sebagai sponsor utama pembangunan infrastruktur.

Pemerintah harus mengambil langkah dramatis untuk menghentikan sementara semua projek elevated infrastruktur di Indonesia. Seperti LRT, jalan toll layang, dan jembatan.

Menteri Pekerjaan Umum pun mensinyalir telah terjadi kesalahan konstruksi sehingga semua harus dibongkar baik yang roboh dan yang tidak.

BACA  Beri Bukti, Sri Mulyani Beberkan Data Kondisi Perekonomian Indonesia yang Menurutnya Berjalan Baik

Meski sebenarnya terlambat, untuk mencegah berbagai kecelakaan lebih lanjut, pemerintah menegaskan akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan teknis projek.

Di banyak negara lain, pada situasi seperti ini, budaya & moral politiknya adalah mundurnya pejabat-pejabat politis (menteri) yg bertanggungjawab terhadap projek yg telah menlan korban jiwa.

Selama ini setiap kali terjadi kecelakaan kerja dalam pembangunan projek yg dimintai pertanggungjawaban atau diadili adalah pejabat hilir atau penanggungjawab pelaksana lapangan.

Padahal melihat berturut-turutnya kecelakaan kerja yg terjadi kemungkinan besar sumber kesalahan terdapat pada pejabat hulu atau pembuat kebijakan.

Hukum harus adil dan tajam, baik ke bawah maupun ke atas. Salam #IndonesiaRaya"

Salah satu unggahan dari Gerindra rupanya menarik perhatian dari Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

Fahri yang melihat unggahan mengenai "Indikasi lain dikhawatirkan terjadinya korupsi dalam pengerjaan projek infrastruktur sehingga kualitas bangunan yang tidak memenuhi standard", Fahri kemudian membalas:

Kalau Gak ada OTT aman.... Boleh korupsi tapi jangan bawa cash.... (by KPK).

BACA  Usai Video Saweran Istri Sah Viral, Begini Tanggapan Ditjen Pajak

Tanggapan dari Presiden

Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait sejumlah kecelakaan konstruksi pada proyek infrastruktur pemerintah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Ya, tadi pagi saya sudah sampaikan ke Kementerian PU, pengawasannya agar diperketat," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Menurut Presiden Jokowi, pengawasan harus diperketat terutama konstruksi yang berada di atas ketinggian, seperti fly over, LRT, dan jalan tol layang.

Diharapkan, dengan pengawasan yang ketat itu, potensi kelalaian dan kesalahan bisa diantisipasi.

"Memang, pekerjaan itu pekerjaan detail. Tidak mungkin itu diawasi sambil lalu. Itu sudah saya sampaikan tadi pagi," ucap Presiden dikutip dari Kompas.com.

Presiden Jokowi pun tak mempermasalahkan apabila instruksi yang ia berikan itu kemudian diterjemahkan sebagai moratorium atau penghentian sementara seluruh proyek jalan tol layang di Indonesia.

"Ini keputusan (moratorium) di Kementerian PU untuk saya kira untuk evaluasi total karena memang pekerjaannya banyak sekali, buanyak sekali," kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara menambahkan, tiap proyek pemerintah yang dikerjakan saat ini memiliki target selesai yang berbeda-beda. (TribunWow/Dian Naren)